Mantan Kabid Tenaga Kerja Dituntut 8 Tahun Penjara, Perkara Dugaan Korupsi Kompensasi TKA

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 07 May 2024 - 22:28

DITUNTUT: Terdakwa Elpi Eriantoni usai mengikuti sidang dengan agenda tuntutan JPU di PN Tipikor Bengkulu, kemarin.--FIKI/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Mantan Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Elpi Eriantoni dituntut 8 tahun pidana penjara.

Elpi Eriantoni menjadi terdakwa tunggal atas Perkara dugaan Korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA). Dinas Naker Benteng tahun 2018-2019.

Tuntutan ini, dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Benteng di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, diketuai Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH.,MH, Selasa 7 Mei 2024.

JPU Kejari Benteng meyakini, terdakwa Elpi Eriantoni bersalah dalam pasal primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain Dituntut Pidana Penjara, terdakwa Elpi Eriantoni dibebankan denda Rp500 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,6 milyar atau diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

JPU Kejari Benteng, Haryis Ganda Tiar Sitorus, mengatakan, terdakwa dituntut berat, karana perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara hingga belum sama sekali dilakukan pengembalian dan perbuatan terdakwa bukan pertama kali.

"Terdakwa merupakan residivis kasus korupsi pembangunan proyek infrastruktur di empat desa yang divonis selama 1 tahun denda 50 juta subsider 1 bulan," kata Haryis, usai persidangan.

Penasehat Hukum terdakwa Elpi Eriantoni, Widya Timur, SH, MH menyatakan keberatan atas tuntutan JPU, pihaknya akan mengajukan pleidoi.

"Kita akan mengajukan pleidoi," ucap PH terdakwa dalam persidangan.

Diberitakan sebelumnya, dimuka persidangan, perkara korupsi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA).

Yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 21 Maret 2024 dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamza, SH, MH.

mantan kabid tenaga kerja dituntut 8 tahun penjara,  perkara dugaan korupsi  kompensasi tka                             bengkulu, koranrb.id - mantan kepala bidang (kabid) tenaga kerja, dinas ketenagakerjaan (disnaker) kabupaten bengkulu tengah (benteng), elpi eriantoni dituntut 8 tahun pidana penjara.
elpi eriantoni menjadi terdakwa tunggal atas perkara dugaan korupsi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkp-tka).   dinas naker benteng tahun 2018-2019.
tuntutan ini, dibacakan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) benteng di pengadilan negeri tipikor bengkulu, diketuai majelis hakim, agus hamzah,  sh.,mh,  selasa 7 mei 2024.
jpu kejari benteng meyakini, terdakwa elpi eriantoni bersalah dalam pasal primair, pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
baca juga:oknum polisi terdakwa penipuan jalani sidang perdana, ini dakwaan jpu
selain dituntut pidana penjara, terdakwa elpi eriantoni dibebankan denda rp500 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar rp1,6 milyar atau diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
jpu kejari benteng, haryis ganda tiar sitorus, mengatakan, terdakwa dituntut berat, karana perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah.
perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara hingga belum sama sekali dilakukan pengembalian dan perbuatan terdakwa bukan pertama kali.
"terdakwa merupakan residivis kasus korupsi pembangunan proyek infrastruktur di empat desa yang divonis selama 1 tahun denda 50 juta subsider 1 bulan," kata haryis, usai persidangan. 
baca juga:tuntutan jpu terhadap 12 terdakwa btt seluma berbeda-beda, ini sebabnya
penasehat hukum terdakwa elpi eriantoni, widya timur, sh, mh menyatakan keberatan atas tuntutan jpu, pihaknya akan mengajukan pleidoi. 
"kita akan mengajukan pleidoi," ucap ph terdakwa dalam persidangan. 
diberitakan sebelumnya,  dimuka persidangan, perkara korupsi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkp-tka). 
yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 21 maret 2024 dengan ketua majelis hakim agus hamza, sh, mh.
baca juga:ini tokoh yang berpeluang jadi ketua dprd seluma
saksi rulli oktavian selaku mantan kasi di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah (benteng) mengakui bahwa dirinya diminta terdakwa elpi eriantoni untuk memalsukan tanda tangan plt. kepala disnakertrans benteng,  yang saat itu dijabat saksi supawan. 
pemalsuan tanda tangan ini untuk kepentingan pencairan cek bni dana dkp-tka di disnakertrans benteng. 
dikatakan saksi rulli oktavian, dia melakukan pemalsuan tanda tangan plt. kadis naker karena dirayu oleh terdakwa elpi eriantoni. 
“saya diminta pak elpi untuk tanda tangan, kata dia sudah izin sama pak plt saat itu,” ucap saksi rulli di muka persidangan. 
baca juga:tahun ini tarif pbb-p2 naik, segini besarannya 
lebih terang dijelaskan saksi rulli, dia telah menandatangani lebih kurang 15 cek.
pertama dia diminta menandatangani cek itu di parkiran salah satu hotel di kota bengkulu.
kedua kalinya, di rumah terdakwa elpi eriantoni. 
"totalnya ada 15 cek. jujur saya tidak menerima apa-apa dari menandatangani cek itu, saya cuma diminta pak elpi untuk tanda tangan,” kata saksi. 
baca juga:18 panwascam existing gugur evaluasi
mendengar keterangan saksi rulli oktavian, ketua majelis hakim mempertannyakan kepada jpu kejari benteng, kenapa saksi rulli belum  terseret dalam perkara ini. 
“inikan bisa kena di pasal 55 ayat (1) kuhp orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi, red),” ucap majelis hakim. 
jpu kejari benteng,  gusmiliyansyah mengatakan, berdasarkan keterangan saksi rulli, memang benar bahwa saksi ada memalsukan tanda tangan plt. kepala disnaker benteng.
"memang benar saksi menandatangani cek, yang seharusnya ditandatangani kepala dinas,” kata jpu. 
baca juga:tes ppk sistem cat, ada 75 soal yang harus dijawab
menanggapi keterlibatan saksi rulli dalam perkara ini, jpu kejari benteng belum bisa memberikan keterangan. 
"kalau itu (dugaan keterlibatan saksi rulli, red) itu kita serahkan ke penyidik,” ujarnya. 
selain saksi rulli oktavian, jpu juga menghadirkan empat saksi lainnya ke persidangan, kamis, 21 maret 2024, meliputi saksi supawan selaku mantan plt. kepala disnakertras benteng, laily staf pt. kru, direktur pt. kru iwan setiawan dan saksi upik dyah. 
saksi supawan saat dicecar pertanyaan di persidangan mengaku dirinya tidak mengetahui jika ada uang di rekening disnakertrans benteng yang sebelumnya dia buat. 
baca juga:berikut 8 rekomendasi tanaman untuk menghiasi halaman rumah
supawan mengaku, rekening itu dibuat bertujuan sebagai penampung jika ada anggaran csr dari perusahaan yang masuk daerah. 
"setahu saya buka rekening disnakertrans di bni itu dulu untuk menampung jika ada dana csr dari perusahaan yang masuk.
namun, sampai saya pindah dari plt. ke dinas pertanian saya tanya ke terdakwa dia bilang rekening itu kosong,” pungkas supawan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan