Dewan Dorong Percepat Serapan Anggaran

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Serapan anggaran Pemkab Bengkulu Selatan (BS) baru terealisasi Rp 653 miliar atau 66,4 persen dari total APBD Rp 980,8 miliar. Untuk itu DPRD BS mendorong pemerintah daerah percepat serapan anggaran sebelum tahun 2024. 

Pemerintah pusat tegas agar pertumbuhan ekonomi setiap daerah meningkat melalui anggaran masing-masing pemerintah daerah. Melalui APBD hingga miliaran tersebut diharapkan mampu diserap secara maksimal. 

Faktanya, masih banyak OPD khususnya di BS belum menyerap anggaran hingga sesuai target. 

BACA JUGA:Presiden Palestina Titip Pesan untuk Amerika Lewat Jokowi

Ketua DPRD BS Barli Halim, SE meminta Pemkab BS menuntaskan serapan anggaran yang telah sepakati. Program pemerintah salah satunya untuk mensejahterakan rakyat. Akan tetapi apabila anggaran tidak dikelola atau dibelanjakan dengan tepat waktu dan tepat guna, maka anggaran tersebut akan menjadi silpa. Akhirnya dikembalikan ke pemerintah pusat. 

Sebagai wakil rakyat, Barli berharap seluruh kegiatan fisik maupun non fisik di BS diselesaikan tepat waktu. Maka dari itu serapan anggaran tahun 2023 akan memenuhi target yang diinginkan pemerintah. 

“Tentunya serapan anggaran harus sesuai dengan hasil pelaksanaan. Harapannya tumbuh perekonomian untuk masyarakat Bengkulu Selatan,” kata Barli.

BACA JUGA: Gubernur Rohidin: Muhammadiyah Jangan Pernah Mundur

Dari total APBD BS tahun 2023 Rp 980,8 miliar tersebut, masih ada Rp 327 miliar atau 33,36 persen anggaran yang belum terserap. 

Barli menegaskan agar serapan anggaran BS dapat dimaksimalkan. Bupati diminta untuk tegas dan serius dalam memimpin seluruh OPD dan jajaran. 

“Perlu kami sampaikan tentunya bupati bertanggungjawab atas hal ini (anggaran, red). Coba lebih tegas lagi,” kata Barli.

Senada disampaikan anggota DPRD BS, Nissan Denni Purnama. Dikatakannya, soal serapan anggaran tahun 2023, Pemkab BS telah melakukan serapan hingga 66 persen. Tapi hal ini harus dipercepat lagi. Mengingat sisa waktu tahun 2023 tidak lama lagi. 

BACA JUGA:Maling HP Diciduk

Apabila pemerintah daerah lalai dan banyak OPD, kecamatan hingga pemerintah desa lambat,  artinya serapan anggaran tidak akan maksimal.