Terdakwa Korupsi SPJ Fiktif Setwan Seluma, Dituntut 20 Bulan Penjara

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Fazlul Rahman |

Rabu , 19 Jun 2024 - 17:17

Sidang korupsi SPJ fiktif Setwan Seluma --WEST JER TOURINDO/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Sidang korupsi SPJ fiktif Setwan Seluma kembali digelar di PN Tipikor Bengkulu, Rabu 19 Juni 3024 sore.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU itu dipimpin Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.

Dalam tuntutannya JPU Kejari Seluma Reki Aprizal,SH menuntut terdakwa Rahmat Effendi dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan.

Serta menuntut terdakwa Rahmat Effendi membayar denda Rp 100 juta serta membayar kerugian negara sebesar Rp 80 juta.

Rahmat Effendi merupakan mantan bendahara pengeluaran Setwan Seluma.

Tuntutan yang sama juga diberikan JPU pada mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021, M. Husni.

Ia dituntut penjara 20 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara serta di bebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar Rp 146 juta atau di ganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun.

Selanjutnya mantan Analisis Tata Usaha Setwan DPRD Seluma 2021, Salamun. Dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda Rp 100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum di kembalikan sebesar Rp 45 juta atau diganti kurungan penjara 1 tahun.

" Ketiga terdakwa kita tuntut dengan waktu dan denda yang sama namun berbeda pada jumlah kerugian yang harus dikembalikan," ungkap Reki.

Sekadar mengulas, keterangan tiga terdakwa telah diperiksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 30 Mei 2024. Dengan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.

Para terdakwa diperiksa keterangan terkait penutupan anggaran 2020 dengan anggaran 2021.

terdakwa korupsi spj fiktif setwan seluma, dituntut 20 bulan penjara                             bengkulu, koranrb.id - sidang korupsi spj fiktif setwan seluma kembali digelar di pn tipikor bengkulu, rabu 19 juni 3024 sore.
sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jpu itu dipimpin majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
dalam tuntutannya jpu kejari seluma reki aprizal,sh menuntut terdakwa rahmat effendi dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan.
serta menuntut terdakwa rahmat effendi membayar denda rp 100 juta serta membayar kerugian negara sebesar rp 80 juta.
rahmat effendi merupakan mantan bendahara pengeluaran setwan seluma. 
baca juga:punya rumah baru? berikut 8 barang yang wajib ada
baca juga:terancam punah! berikut 3 fakta unik bangau bluwok, paling banyak ditemukan di indonesia 
tuntutan yang sama juga diberikan jpu pada mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021, m. husni.
ia dituntut penjara 20 bulan dan denda rp 100 juta subsider 3 bulan penjara serta di bebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar rp 146 juta atau di ganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun.
selanjutnya  mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun. dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda rp 100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum di kembalikan sebesar rp 45 juta  atau diganti kurungan penjara 1 tahun.
" ketiga terdakwa kita tuntut dengan waktu dan denda yang sama namun berbeda pada jumlah kerugian yang harus dikembalikan," ungkap reki.
sekadar mengulas, keterangan tiga terdakwa telah diperiksa dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 30 mei 2024. dengan ketua majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
para terdakwa diperiksa keterangan terkait penutupan anggaran 2020 dengan anggaran 2021.  
baca juga:band j-rocks bakal ramaikan hut bengkulu tengah, catat tanggal dan lokasinya!
baca juga:jadi simbol negara! berikut 5 fakta unik bangau abu-abu bermahkota, burung yang rentan 
terdakwa rahmat membenarkan dirinya selaku bendahara dan mengetahui adanya dana yang hilang yang kemudian ditutupi dengan anggaran operasional pada 2021.
“memang benar kami bertiga penutup anggaran 2020 dengan 2021,” terang rahmat.
dilanjutkan rahmat dirinya dengan kedua terdakwa husni dan salmun pada saat penutupan anggaran oprasional 2020 dengan 2021 seluruh dana diambil, kecuali dana dari tiga kegiatan yang memang tidak bisa diambil.
“anggaran tersebut kami ambil dari seluruh anggaran di tahun 2021 cuman ada tiga yang tidak kami ambil,” ungkap rahmat.
dana kegiatan yang tidak bisa diambil tersebut meliputi biaya makan minum pimpinan, biaya pegawai serta serta biaya bimtek, selain itu pada 2021 diambil untuk menutupi dana oprasional yang hilang pada 2020.
dilanjutkan rahmat dirinya dengan kedua terdakwa husni dan salmun pada saat penutupan anggaran oprasional 2020 dengan 2021 seluruh dana diambil, kecuali dana dari tiga kegiatan yang memang tidak bisa diambil.
baca juga:ada pemain titipan? pssi resmi rilis 23 nama timnas u16 piala aff 2024, nova pasang target tinggi
baca juga:7 pantangan dalam pencak silat, nomor 5 sering terjadi 
“anggaran tersebut kami ambil dari seluruh anggaran di tahun 2021 cuman ada tiga yang tidak kami ambil,” ungkap rahmat.
dana kegiatan yang tidak bisa diambil tersebut meliputi biaya makan minum pimpinan, biaya pegawai serta serta biaya bimtek, selain itu pada 2021 diambil untuk menutupi dana oprasional yang hilang pada 2020.
rahmat mengaku dirinya sebagai bendahara diperintahkan terdakwa husni untuk mengetik dan mencairakn dana tersebut.
“saya melakukan pencairan namun dibantu dengan salmun serta diperintahkan oleh husni,” jelas rahmat.
selain itu disampaikan rahmat, dirinya juga ikut andil dalam memberikan saran pada kedua terdakwa untuk mengambil dana oprasional 2021.
kemudian rencana tersebut dimuluskan juga oleh terdakwa salmun. atas pembagian kerja tersebut diceritakan rahmat bahwa dirinya bersama dua terdakwa melakukan pertemuan di ruangan kepegawaian.
“pokonya kami bertiga terlibat dalam kasus ini,” terang rahmat. 
baca juga:jarang diketahui, ternyata ini 11 khasiat daun sambiloto
baca juga:terancam punah! berikut 5 burung bangau dilindungi di indonesia
dari keterangan rahmat tersebut, husni dan salamun tidak ada yang membantah.
penasehat hukum (ph) ketiga terdakwa, julita sh mengatakan ketiga kliennya sudah kooperatif selama pemeriksaan keterangan. bahkan sudah menyicil kerugian negara.
dengan demikian julita berharap bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim.
“untuk hukuman nantinya bisa dipertimbangkan melihat betapa koperatifnya terdakwa dalam persidangan,” terang julita
sementara jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma, erick sh, mh menerangkan pada persidangan kemarin seharusnya ada saksi dari bpk, namun berhalangan hadir, serta tim audit independen juga berhalangan hadir.
“terdakwa adalah saksi kunci dan hanya mereka yang tahu perkara ini. untuk kesaksian tidak ada yang menjadi temuan baru, untuk sidang berikutnya kita akan lengkapi fakta persidangan untuk menunjang kelangkapan bukti fakta persidangan,” tutup erick.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu Senin, 23 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan