Potensi Jilid II Korupsi Setwan Seluma, PH Beberkan Aktor Utama, Jaksa Lanjut Penyelidikan Pasca Inkrah

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 27 Jun 2024 - 22:52

SIDANG: Suasana persidangan perkara tindak pidana korupsi biaya operasional DPRD Seluma dengan modus SPJ fiktif digelar dengan dibumbui terdakwa menangis sedih menyesali perbuatannya. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menyatakan akan tetap pada tuntutannya, terhadap tiga terdakwa mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021,

Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni serta mantan Analisis Tata Usaha Setwan DPRD Seluma 2021, Salamun.

Meski dalam pleidoi tiga terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021 keberatan atas tuntutan membayar uang pengganti kerugian negara mencapai Rp271 juta, bahkan meminta bebas dari tuntuan.

“Terkait permintaan PH terdakwa dibebaskan, kami akan tetap konsisten terhadap tuntutan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni 1 tahun dan 8 bulan penjara untuk ketiga terdakwa.

Selain itu biarkanlah hakim yang memutuskannya,” tegas Kepala Kejari Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH.

Terkait pledoi para terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan mereka bersifat menjalankan perintah dan bukan keinginan sendiri.

JPU akan memastikan kembali dengan melanjutkan penyelidikan perkara ini, namun setelah putusan ketiga terdakwa sudah inkrah.

Hingga saat ini juga Jaksa juga mengaku sudah mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan lainnya dalam perkara ini.

Sehingga nanti kembali akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini.

"Keterangan dalam pledoi mereka akan kita cermati, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelanjutan kasus ini ke depannya.

potensi jilid ii korupsi setwan seluma, ph beberkan aktor utama, jaksa lanjut penyelidikan pasca inkrah                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma menyatakan akan tetap pada tuntutannya, terhadap tiga terdakwa mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021,
rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun.
meski dalam pleidoi tiga terdakwa yang terseret perkara korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021 keberatan atas tuntutan membayar uang pengganti kerugian negara mencapai rp271 juta, bahkan meminta bebas dari tuntuan.
“terkait permintaan ph terdakwa dibebaskan, kami akan tetap konsisten terhadap tuntutan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni 1 tahun dan 8 bulan penjara untuk ketiga terdakwa.
baca juga:sempat dikira bunuh diri, ini penyebab biduan dangdut seluma meninggal 
baca juga:pinjaman fiktif, 6 nama kelompok simpan pinjam diambil, jpu hadirkan 12 saksi perkara pnpm air napal
selain itu biarkanlah hakim yang memutuskannya,” tegas kepala kejari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
terkait pledoi para terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan mereka bersifat menjalankan perintah dan bukan keinginan sendiri. 
jpu akan memastikan kembali dengan melanjutkan penyelidikan perkara ini, namun setelah putusan ketiga terdakwa sudah inkrah.
hingga saat ini juga jaksa juga mengaku sudah mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan lainnya dalam perkara ini. 
baca juga:keberatan bayar kerugian negara rp271 juta, terdakwa korupsi setwan seluma minta bebas
baca juga:embat hp dan uang rp5 juta milik mahasiswi, warga mukomuko diringkus
sehingga nanti kembali akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini.
"keterangan dalam pledoi mereka akan kita cermati, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelanjutan kasus ini ke depannya.
semua fakta dan data kita kumpulkan dan akan kita klarifikasi lagi nanti kepada saksi terkait. namun hal ini dilakukan pasca putusan hukuman pada 3 terdakwa inkrah,” papar ghufroni.
sementara, ketua tim penasehat hukum (ph) tiga terdakwa, widya timur, sh menyebutkan kliennya hanya menjalankan tugas.
baca juga:keberatan bayar kerugian negara rp271 juta, terdakwa korupsi setwan seluma minta bebas
baca juga:bayi ditemukan di bulog masih dirawat intensif di rumah sakit
"menurut keterang klien saya mereka hanya menjalankan tugas dan menerima perintah," ungkap widya.
dengan demikian, bermodal fakta dalam sidang pembuktian, tim ph akan menyeret beberapa nama yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini.
sebab menurut widya, ada yang janggal dalam perkara ini, bahwa jabatan terdakwa adalah bawahan bukan pimpinan.
"fakta persidangan dan analisis perkara nyatakan bahwa klien kami adalah bawahan dan juga tidak mungkin bawahan berani bertindak sendiri pasti ada yang memberikan perintah," tegas widya.
baca juga:kebakaran bedengan 5 pintu di kandang limun, sempat terdengar ledakan 3 kali
baca juga:tetangga sebut ada pengaruh judi, hasil otopsi deki belum diketahui
bahkan widya menyoroti adanya proses hukum yang tebang pilih pada perkara ini.
"ada tebang pilih pada kasus ini kenapa peluncur yang dijadikan lakon kenapa tidak dalang utama," terang widya.
ia melanjutkan, dalam perkara korupsi, perbuatan melawan hukum dilakukan secara bersama-sama serta memperkaya diri.
"bahkan kami bingung tindakan dengan bersama-sama memperkaya itu di mana, kan yang ditangkap dan jadi terdakwa cuman mereka," jelas widya.
berdasarkan hal tersebutlah widya sampaikan bahwa akan menjadi pertimbangan hukum untuk putusan nantinya, siapa yang menjadi dalangnya pada kasus korupsi ini.
"sekarang sedang kami pelajari kasus ini, yang jelas nama yang menjadi dalang akan kami beberkan di sidang nanti, silakan bersiap wahai para pemain di balik layar. sejengkal pun kami tidak akan mundur keadilan harus tetap tegak lurus " pungkas widya.
diberitakan sebelumnya, tiga terdakwa menyampaikan nota pembelaan pada sidang rabu, 26 juni 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu yang diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
penasehat hukum (ph) husni,  widya timur, sh, mh mewakili dua ph terdakwa lain menyebut klien mereka mengaku keberatan dibebankan harus membayar kerugian negara (kn) seperti dalam tuntutan jpu sebelmunya.
pasalnya kata widya, dari catatan bpk kerugian negara yang menyeret kliennya tersebut sudah tidak ada atau 0.
“klien kami merasa keberatan atas apa yang dituntutkan, yaitu harus mengganti kerugian negara,”ungakp widya.
wisya menerangkan, kn dalam perkara ini sudah dikembalikan 100 persen. 
“pada perhitungan tim bpk bahwa sudah kembali kn dan untuk terhitung hutang dari terdakwa adalah 0 persen,” terang widya.
 “klien kita juga mengatakan sadar akan apa yang dilakukan dan merasa bersalah atas perbuatan mereka,” sambung widya. 
berdasarkan pleidoi tiga terdakwa yang disampaikan melalui ph, bahwa perbuatan yang dilakukan ketiga terdakwa bersifat perintah dan bukan keinginan sendiri.
“berdasarkan pleidoi tersebut jika diberikan permintaan maka kami dari ph ketiga terdakwa lebih mengingkan bebas itu permintaan yang berdasarkan fakta persidangan,” ungkap widia.
sementara, jpu kejari seluma, reki afrizal, sh menyampaikan bahwa pleidoi yang disampaikan tiga terdakwa melalui ph terkesan tidak melihat fakta persidangan.
“pleidoi itu kan hak mereka, namun yang jelas mereka tidak melihat fakta jika mau meminta bebas atas kliennya,” tutup reki. 
sekadar mengulas, jpu menuntut masing-masing terdakwa dengan penjara yang sama, yakni 20 bulan dan denda rp100 juta, namun masing-masing terdakwa dibebankan ganti kerugian negara dengan total rp271 juta.
terdakwa rahmat efendi tanjung dituntut dengan 20 bulan kurungan penjara dan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara sebesar rp80 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
kemudian terdakwa m. husni  dituntut dengan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara serta di bebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar rp146 juta subsidair kurungan penjara selama 1 tahun.
selanjutnya, terdakwa salamun dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar rp45 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
untuk diketahui perkara ini terkait proses pengelolaan keuangan di sekretariat dprd seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan.
dari total rp 1,6 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan