Kades Bacalon Wakil Bupati, Dinas PMD Ingatkan Pemdes Netral dan Pahami Regulasi Pilkada

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 31 Jul 2024 - 22:52

IMBAUAN: Kepala Dinas PMD Mukomuko, Ujang Selamat menginagtkan pemdes tetap netral saat Pilkada Serentak mendatang--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Mendekati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Mukomuko, saat telah memunculkan sejumlah bakal calon (Bacalon) bupati.

Bahkan saat ini sudah ada kepala desa (kades) aktif atas nama Rismanaji menyatakan siap berkompetisi pada Pilkada tahun ini sebagai bacalon wakil bupati.

Kondisi demikian mengharuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko mengimbau seluruh pemerintah desa (Pemdes), baik itu perangkat desa (perades) maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bisa menjaga netralitas.

Ini penting dalam upaya mencegah terjadinya perpecahan di wilayah kerja masing-masing. Apa lagi sampai menjadi tim kampanye calon atau menjadi kontestan pilkada.

“Kita tidak ingin terjadinya pemanfaat wewenang. Dengan tidak netralnya pemdes ditakutkan timbul konflik interest antara kepala desa, perangkat desa dan BPD. Sehingga menimbulkan ganguan pelayanan kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas PMD Mukomuko, Ujang Selamat S.Pd.

Ujang mengatakan, Pemdes wajib menyelesaikan program yang telah direncanakan serta melayani masyarakat.

Netralitas yang dimaksud bukan berarti pemdes tidak boleh mencoblos atau menggunakan hak pilih. Netral di sini berpengertian pemdes tidak boleh ikut terlibat dan berperan langsung mendukung calon apa lagi menjadi bagian dari tim calon kepala daerah.

“Kalau pemdes sudah turun tangan mendukung salah satu pasangan calon, tentu akan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebab setiap masyarakat memiliki pilihan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Tapi kalau ajakan menyukseskan Pilkada dengan menjaga kondisi tetap kondusif, mengunakan hak pilih sesuai hati Nurani, tentu hal tersebut boleh dilakukan pemdes,” terangnya.

Dijelaskan Ujang, adapun aturan yang mengatur, larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Politik Praktis diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta, atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah.

kades bacalon wakil bupati, dinas pmd ingatkan pemdes netral dan pahami regulasi pilkada                            mukomuko, koranrb.id  – mendekati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di mukomuko, saat telah memunculkan sejumlah bakal calon (bacalon) bupati.
bahkan saat ini sudah ada kepala desa (kades) aktif atas nama rismanaji menyatakan siap berkompetisi pada pilkada tahun ini sebagai bacalon wakil bupati. 
kondisi demikian mengharuskan dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten mukomuko mengimbau seluruh pemerintah desa (pemdes), baik itu perangkat desa (perades) maupun badan permusyawaratan desa (bpd) agar bisa menjaga netralitas.
ini penting dalam upaya mencegah terjadinya perpecahan di wilayah kerja masing-masing. apa lagi sampai menjadi tim kampanye calon atau menjadi kontestan pilkada.
baca juga:dorong stabilitas pertumbuhan ekonomi perlu sinergi kebijakan
baca juga:anggaran pmt stunting 17 puskesmas tidak terserap, dinkes sebut alasannya karena ini 
“kita tidak ingin terjadinya pemanfaat wewenang. dengan tidak netralnya pemdes ditakutkan timbul konflik interest antara kepala desa, perangkat desa dan bpd. sehingga menimbulkan ganguan pelayanan kepada masyarakat,” kata kepala dinas pmd mukomuko, ujang selamat s.pd.
ujang mengatakan, pemdes wajib menyelesaikan program yang telah direncanakan serta melayani masyarakat. 
netralitas yang dimaksud bukan berarti pemdes tidak boleh mencoblos atau menggunakan hak pilih. netral di sini berpengertian pemdes tidak boleh ikut terlibat dan  berperan langsung mendukung calon apa lagi menjadi bagian dari tim calon kepala daerah.
“kalau pemdes sudah turun tangan mendukung salah satu pasangan calon, tentu akan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. sebab setiap masyarakat memiliki pilihan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. tapi kalau ajakan menyukseskan pilkada dengan menjaga kondisi tetap kondusif, mengunakan hak pilih sesuai hati nurani, tentu hal tersebut boleh dilakukan pemdes,” terangnya.
baca juga:persiapan belum rampung, lelang randis tertunda lagi tahun 2025
baca juga:rohidin-meriani berpeluang kantongi rekom nasdem maju pilgub bengkulu 
dijelaskan ujang, adapun aturan yang mengatur,  larangan kepala desa dan perangkat desa dalam politik praktis diatur dalam uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta, atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah.
perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. 
hal tersebut diatur uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
kemudian juga di dalam uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilu, pada pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana, atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd). pada pasal 280 ayat 3 juga disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
selanjutnya pada pasal 282, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
baca juga:kpu mukomuko: visi dan misi bapaslon harus selaras rencana pembangunan jangka panjang daerah
baca juga:angka kemiskinan ekstrem mukomuko mencapai 45.604 jiwa, pemkab validasi data kemenko-pmk 
tidak hanya itu, dalam uu no. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan  gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. selain itu pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang  melibatkan kepala desa atau sebutan lain, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain, perangkat kelurahan.
terakhir pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur  sipil negara, anggota tni polri, dan kepala desa atau sebutan lain, lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“seluruh regulasi ini sudah cukup menjadi pegangan untuk dipahami, baik asn dan pemdes agar tidak terlibat dalam politik praktis. kecuali telah melepaskan status awal ketika ingin terlibat dalam politik praktis,” terangnya.
ditanya berkaitan dengan adanya pemdes aktif yang akan maju menjadi bakal calon wakil bupati, ujang menyampaikan hingga saat ini belum ada satu pasangan calonpun yang ditetapkan kpu mukomuko. “kan baru bakal, belum ada penetapan dari kpu,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan