Hasil Pungli KIR Dibagi-bagi, Ini Kesaksian Lengkap 3 Terdakwa

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 08 Aug 2024 - 23:04

ROMPI: Terdakwa sedang mengenakan rompi tahanan usai menjalani sidang, Kamis, 8 Agustus 2024. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Tiga terdakwa yakni Wahyu Hidayat, Henky Andriyo Paska dan Firman Riza diperiksa keterangannya dalam persidangan.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu juga menghadirkan saksi ahli pada sidang lanjutan perkara dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Jembatan Timbang dan pengurusan Uji Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu di Desa Padang Ulak Tanding.

Sidang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa ini di gelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada 8 Agustus 2024 dan hakim yang memimpin persidangan adalah Faisol, SH.

Ahli tersebut adalah Dr. Hamzah Hatrik, SH, MH yang merupakan Akademisi Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu.

Ahli Hamzah mengungkapkan bahwa sepengetahuannya bahwa memang untuk urusan KIR ini tidak dipungut biaya dan itu sudah diterangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kalau saya tidak salah ingat bahwa memang KIR ini tidak dipungut biaya," ungkap Hamzah.

Kemudian Hamza mengungkapkan pada perkara ini dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atau menurut Hamzah adalah pungutan Ilegal.

"Sebenarnya saya tidak setuju dengan kata pungutan liar ini, namun saya menyebutnya pungutan ilegal," jelasnya di muka persidangan.

Ia melanjutkan bahwa pada perkara ini secara pemahaman hukum memang tidak ada unsur pemaksaan secara fisik namun pemaksaan dilakukan dengan jabatan atau tekanan kepangkatan.

"Unsur Pasal 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu memuat mengenai pemaksaan, pada kata pemaksaan itu para terdakwa jelas memaksa. Pasalnya, mereka adalah orang yang memiliki jabatan serta wewenang untuk menilang secara tidak langsung para sopir takut dengan jabatan para personel ini makanya mereka memberikan uang," terang Hamzah.

hasil pungli kir dibagi-bagi, ini kesaksian lengkap 3 terdakwa                            koranrb.id – tiga terdakwa yakni wahyu hidayat, henky andriyo paska dan firman riza diperiksa keterangannya dalam persidangan.
selain itu, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu juga menghadirkan saksi ahli pada  sidang lanjutan perkara dugaan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang dan pengurusan uji kendaraan bermotor di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (uppkb) balai pengelola transportasi darat (bptd) kelas iii bengkulu di desa padang ulak tanding.
sidang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa ini di gelar di pengadilan negeri tindak pidana korupsi bengkulu pada 8 agustus 2024 dan hakim yang memimpin persidangan adalah faisol, sh.
ahli tersebut adalah dr. hamzah hatrik, sh, mh yang merupakan akademisi bidang hukum pidana fakultas hukum universitas hazairin bengkulu.
baca juga:didakwa terlibat dugaan korupsi rp1,1 miliar dana zis, mantan ketua baznas bs ajukan penangguhan
baca juga:hantam tiang papan merek perumahan, 2 pengendara motor tewas, korban masih remaja
ahli hamzah mengungkapkan bahwa sepengetahuannya bahwa memang untuk urusan kir ini tidak dipungut biaya dan itu sudah diterangkan pada undang-undang cipta kerja.
"kalau saya tidak salah ingat bahwa memang kir ini tidak dipungut biaya," ungkap hamzah.
kemudian hamza mengungkapkan pada perkara ini dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atau menurut hamzah adalah pungutan ilegal.
"sebenarnya saya tidak setuju dengan kata pungutan liar ini, namun saya menyebutnya pungutan ilegal," jelasnya di muka persidangan.
baca juga: 2 tersangka ajak korban tinjau lokasi tambang batu bara, begini kronologis dugaan penipuan modus bagi hasil
baca juga: 2 ahli kuatkan dakwaan jpu, perkara korupsi pnpm air napal bengkulu utara
ia melanjutkan bahwa pada perkara ini secara pemahaman hukum memang tidak ada unsur pemaksaan secara fisik namun pemaksaan dilakukan dengan jabatan atau tekanan kepangkatan.
"unsur pasal 12 e undang-undang tindak pidana korupsi itu memuat mengenai pemaksaan, pada kata pemaksaan itu para terdakwa jelas memaksa. pasalnya, mereka adalah orang yang memiliki jabatan serta wewenang untuk menilang secara tidak langsung para sopir takut dengan jabatan para personel ini makanya mereka memberikan uang," terang hamzah.
selanjutnya untuk pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi menurutnya juga bisa disangkutkan, karena dengan wewenang dan kekuasaan para terdakwa bisa melancarkan operasinya.
"jadi begini berdasarkan kewenangan bahwa perseorangan yang memiliki wewenang pastilah orang yang memiliki kewenangan, baik atas tindakan maupun hal lainnya jika dikaitkan pada perkara ini para terdakwa memang bisa menilang. sudah kewenangan mereka untuk menilang berikut juga dengan pungutan liar, orang yang bisa melakukan pungutan liar pastilah orang yang memiliki kewenangan di suatu lembaga, sehingga para korban percaya untuk memberikan uang," jelas ahli hamza.
baca juga:buka-bukaan kesaksian perkara korupsi retribusi tka, narapidana beberkan aliran dana ke bkpsdm untuk jabatan 
baca juga:korban tertipu rp377 juta, polda bengkulu tetapkan 2 tersangka kasus dugaan penipuan tambang batu bara
jadi berdasarkan apa yang didakwa jpu terhadap terdakwa yaitu pasal 11 dan 12 huruf e maka itu bisa digunakan jika objek perkaranya pungutan liar.
"pasal 11 dan 12 huruf e ini masuk dengan unsur-unsur tindakan para terdakwa," terang hamzah.
kemudian pada persidangan ini juga turut dilakukan agenda pemeriksaan terdakwa secara bergantian.
terdakwa hengki turut menceritakan apa yang terjadi di kantor penimbangan kendaraan bermotor padang ulak tanding sebelumnya dan saat operasi tangkap tangan (ott) polisi dilakukan.
terdakwa hengki mengungkapkan bahwa dirinya tidak tahu bahwa ada ott melihat ramai lalu dirinya ikut melihat maka dari itulah dirinya ikut diperiksa.
baca juga:sidang eksepsi dugaan korupsi rsud mukomuko, ph sebut dakwaan jpu harus batal demi hukum
baca juga:sidang eksepsi dugaan korupsi rsud mukomuko, ph sebut dakwaan jpu harus batal demi hukum
"saya lihat ada ramai di pos, lalu saya dekati dan ternyata ada ott lalu saya diperiksa dan didapati uang, dan itu memang uang saya tapi bukan dari hasil pungli hari itu," jelas hengki.
hengki juga mengungkapkan bahwa memang pungutan liar di kantornya sudah terjadi dan bahkan dirinya juga pernah menerima uang dari danru yaitu terdakwa firman riza.
"saya di febuari itu diberikan uang dan uang tersebut dari hasil pungli. saya diberikan rp600 ribu hingga rp750 ribu dan itu terjadi selama 5 minggu, persatu minggu kami bagi hasil," jelas hengki.
kemudian selaras dengan apa yang diungkapkan hengki diungkapkan juga oleh terdakwa wahyu.
wahyu menjelaskan beberapa kali pernah dibagi uang pungli dengan nominal sama dengan hengki dan juga pernah mengambil uang pungutan dengan perintah danru.
"saya juga pernah dibagi oleh firman. dan firman juga pernah memerintahkan mengambil pungutan, " terang wahyu.
baca juga:mengarah ke sindikat, begini dugaan cara kerja penipu jual mobil online, kasi humas: sedang diburu
baca juga:sidang eksepsi dugaan korupsi rsud mukomuko, ph sebut dakwaan jpu harus batal demi hukum
terdwa firman mengungkapkan bahwa dirinya benar melakukan pungutan, bahkan sebelum ott dan bukan kelompok firman saja, tetapi kelompok lainnya juga.
"hasil pungutan saya bagi rata dengan tim, namun pungli ini dilakukan bukan hanya regu kami saja, namun regu lainnya juga," terang firman.
menurut pantauan rb bahwa ketiga terdakwa pada persidangan mengungkapkan penyesalan atas apa yang dilakukan dan mengatakan menyesal melakukan tindakan ini.
terpisah penasehat hukum (ph) terdakwa wahyu, dede frasatien, sh, mh mengatakan pada persidangan ini sudah cukup jelas apa yang terjadi dan apa saja fungsi terdakwa, dan ph setelah ini akan menyusun pembelaan setelah tuntutan nanti dibacakan.
"kalau kami sebagai ph terdakwa menyerahkan pada majelis hakim. yang jelas nanti setelah tuntutan kami akan susun pembelaan untuk klien kita, pertimbangan juga disampaikan bahwa klien kita sudah mengakui perbuatannya semoga itu bisa dijadikan pertimbangan," terang dede.
kemudian ph terdakwa hengky, sopian siregar, sh, mkn mengungkapkan bahwa sudah jelas apa yang dikatakan dari terdakwa mungkin sama dengan ph lain tanggapan atas keterangan hari ini (kemarin, red) akan dituangkan dalam pleidoi nantinya.
baca juga:jelang sidang perdana praperadilan, tsk kontraktor dugaan tipikor jembatan air taba terunjam diperiksa kejati
baca juga: 2 tersangka ajak korban tinjau lokasi tambang batu bara, begini kronologis dugaan penipuan modus bagi hasil
"kita temukan fakta baru bahwa ada yang tidak sesuai dengan analisa kami dengan apa yang didakwakan oleh jpu dan nantinya akan kami sematkan dalam narasi pembelaan," jelas sopian.
terpisah jpu kejati bengkulu, syaiful amri, sh mengungkapkan bahwa  pada keterangan ahli dan termasuk terdakwa sudah jelas sangat memberatkan terdakwa.
"saksi (ahli, red) sudah jelaskan unsur memaksa pada pasal ini. jadi untuk pasal 11 dan 12 huruf e itu bisa di pakai, lengkapnya akan kita narasi kan tuntutan pada sidang berikutnya,"  tutup syaiful.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 9 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan