Koordinasi Dengan BKPSDM, Dinas PMD Minta Perangkat Desa dan BPD Mundur, Ini Alasannya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 11 Aug 2024 - 22:56

MUNDUR: inspektorat daerah yang mengindikasikan adanya perangkat desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih bertugas sedangkan sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. DOK/RB--

KORANRB.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM).

Ini terkait adanya indikasi dari inspektorat daerah yang mengindikasikan adanya perangkat desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih bertugas sedangkan sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si mengakui jika memang ada beberapa perangkat desa dan BPD yang tercatat sudah lulus sebagai PPPK.

Namun saat ini Dinas PMD berkoordinasi dengan BKPSDM terkait dengan data pasti mereka yang memang sudah lulus dan dilantik menjadi PPPK.

“Memang ada beberapa perangkat desa dan BPD yang terindikasi sudah dilantik sebagai PPPK dan masih bertugas sebagai perangkat desa,” terangnya.

Ia juga menegaskan jika mereka perangkat desa dan BPD tersebut dilarang berkerja sebagai PPPK.

Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS.

“Termasuk juga Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD,” terangnya.

Maka ia meminta perangkat desa dan BPD juga sudah dilantik sebagai PPPK tersebut untuk mengundurkan diri di salah satu jabatan.

“Silakan memilih, menjadi PPPK atau menjadi Perangkat desa dan BPD, karena dua jabatan tersebut tidak boleh dimiliki oleh satu orang,” tegasnya.

koordinasi dengan bkpsdm, dinas pmd minta perangkat desa dan bpd mundur, ini alasannya                             koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bengkulu utara akan berkoordinasi dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm). 
ini terkait adanya indikasi dari inspektorat daerah yang mengindikasikan adanya perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) yang masih bertugas sedangkan sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, rahmat hidayat, s.stp, m.si mengakui jika memang ada beberapa perangkat desa dan bpd yang tercatat sudah lulus sebagai pppk. 
namun saat ini dinas pmd berkoordinasi dengan bkpsdm terkait dengan data pasti mereka yang memang sudah lulus dan dilantik menjadi pppk. 
baca juga:harga sawit terus naik di bengkulu utara, ini penyebabnya
baca juga:inspektort tuntaskan audit investigasi 8 dana desa di bengkulu utara 
“memang ada beberapa perangkat desa dan bpd yang terindikasi sudah dilantik sebagai pppk dan masih bertugas sebagai perangkat desa,” terangnya. 
ia juga menegaskan jika mereka perangkat desa dan bpd tersebut dilarang berkerja sebagai pppk. 
ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pns. 
“termasuk juga permendagri 110 tahun 2016 tentang bpd,” terangnya. 
maka ia meminta perangkat desa dan bpd juga sudah dilantik sebagai pppk tersebut untuk mengundurkan diri di salah satu jabatan. 
baca juga:anggaran rp300 juta untuk reward paskibraka 17 agustus 2024 jalan-jalan jakarta dan yogyakarta 
baca juga:rp3 miliar dana bumdes diarahkan dikelola koperasi unit desa
“silakan memilih, menjadi pppk atau menjadi perangkat desa dan bpd, karena dua jabatan tersebut tidak boleh dimiliki oleh satu orang,” tegasnya. 
bahkan jika tidak mengundurkan diri, maka ia memastikan akan ada sanksi tegas bagi mereka yang rangkap jabatan tersebut. 
termasuk bekerjasama dengan inspektorat untuk memberikan sanksi baik sebagai asn pppk maupun sebagia perangkat desa. 
“maka kami minta untuk mundur secara persuasif karena kami yakin pppk sangat memahami aturan terkait larangan dua jabatan tersebut, “ tegas rahmat. 
baca juga:opd sibuk hut ri, pelayanan masyarakat dipastikan tetap berjalan normal
baca juga:petani padang jaya bengkulu utara tewas di pondok kebun, ini dugaan penyebabnya 
terkait hal tersebut, sebelumnya inspektorat bengkulu utara juga menerima informasi adanya perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) yang sudah lulus dan dilantik sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
bahkan besar kemungkinan informasi tersebut benar lantaran memang ada beberapa perangkat desa dan bpd yang sebelumnya tercatat mengikuti tes pppk. 
namun, mereka sampai saat ini masih bertugas baik sebagai pppk maupun sebagai perangkat desa maupun bpd. 
inspektur inspektorat nopri anto silaban, se, m.si menerangkan jika setiap perangkat desa maupun bpd dilarang bekerja di tempat kerja lainnya. 
apalagi yang terkait dengan perkantoran pemerintah baik sebgaia asn mapun tenaga non asn. 
baca juga: 1.200 hektare lahan kelapa sawit di bengkulu utara diajukan replanting 
baca juga:saat pilkada, tak ada penyaluran beras gratis bantuan pangan
“maka dengan adanya informasi tersebut, maka kita ingatkan agar mereka yang sudah lulus dan dilantik sebagai pppk untuk mengundurkan diri dari perangkat des atau bpd,” terangnya. 
ia menegaskan larangan tersebut bukan tanpa alasan lantaran dua pekerjaan tersebut harus dikerjakan secara serentak.
sehingga, tidak memungkinkan bekerja di dua tempat secara maksimal, sedangkan keduanya memberikan gaji untuk bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang sama. 
“maka tidak mungkin orang bisa bekerja di dua tempat dalam waktu yang sama, maka kita minta pegawai tersebut memilih,” terangnya.
ia menegaskan, jika saat ini ia meminta kepala desa memastikan sleuruh perangkat desa dan bpd masing-masing tidak bekerja di tempat kerja lain, apalagi yang terkait dengan pemerintahan.
bahkan, jiak terus menerima gaji tanpa bekerja, yang pegawai tersebut bisa diwajibkan mengembalikan gaji sejak terhitung sebagai pppk. 
“karena tidak boleh menerima dua gaji dengan beban kerja yang sama,” terangnya. 
apalagi jika ternyata selama diangakt menjadi pppk peranmgakt des amaupun bpd tersebut tidak pernah bertugas di desa. 
sedangkan mereka masih tercatat sebagai perangkat desa atau bpd dan menerima gaji sebagaimana biasanya. 
“maka kita ingatkan untuk segera mengundurkan diri dan tidak lagi mengambil hak-hak sebagai perangkat desa maupun bpd. karena sudah jelas aturan yang melarang kerja di dua tempat bagi perangkat desa dan bpd sebagai pppk tersebut,” pungkas nopri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan