Pemkot Dapat 10 Persen dari Retribusi Parkir Pantai Panjang, Bapenda: Perda Nomor 1 Tahun 2024

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 31 Oct 2024 - 23:23

BERJEJER: Kendaraan di wilayah Pantai Panjang terlihat tersusun. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu menegaskan bahwa retribusi parkir di areal Pantai Panjang 10 persen akan masuk ke Pemerintah Kota Bengkulu, sesui dengan Peraturan Daerah (Perda).

Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Dr. Nurlia Dewi, SH, MH.

Ia mengatakan bahwa pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang telah diambil alih oleh pemerintah provinsi, akan tetapi kewajiban untuk memberikan retribusi tetap harus dipenuhi.

“Dahulu hasil retribusi di seluruh Pantai Panjang adalah milik Pemerintah Kota Bengkulu sebab lokasi wisata berada di Kota Bengkulu, namun semenjak diambil alih pemerintah Provinsi Bengkulu maka mereka yang ambil, namun secara aturan masih ada 10 persen untuk Pemkot Bengkulu,” ungkap Nurlia pada RB, 31 Oktober 2024.

Aturan yang dimaksud Nurlia adalah Perda Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2024 mengenai retribusi wilayah kota termasuk dengan pajak di wilayah terkait.

"Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka 10 persen dari pengelolaan parkir di Pantai Panjang harus disetorkan kepada Kota Bengkulu, sebab Pemrpov sekarang menajadi pihak ketiga," jelas Nurlia.

Dirinya berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir di kawasan Pantai Panjang dapat mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Sehingga ke depannya, pendapatan pada sektor ini tidak hanya bermanfaat bagi Pemkot Bengkulu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Pantai Panjang," tambah Nurlia.

Melalui pengelolaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan, diharapkan kawasan Pantai Panjang dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kota dan masyarakat setempat.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota dalam pengembangan kawasan ini agar lebih optimal dan berkelanjutan.

pemkot dapat 10 persen dari retribusi parkir pantai panjang, bapenda: perda nomor 1 tahun 2024                            koranrb.id – badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu menegaskan bahwa retribusi parkir di areal pantai panjang 10 persen akan masuk ke pemerintah kota bengkulu, sesui dengan peraturan daerah (perda).
hal tersebut dibenarkan kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu, dr. nurlia dewi, sh, mh.
ia mengatakan bahwa pengelolaan kawasan wisata pantai panjang telah diambil alih oleh pemerintah provinsi, akan tetapi kewajiban untuk memberikan retribusi tetap harus dipenuhi.
“dahulu hasil retribusi di seluruh pantai panjang adalah milik pemerintah kota bengkulu sebab lokasi wisata berada di kota bengkulu, namun semenjak diambil alih pemerintah provinsi bengkulu maka mereka yang ambil, namun secara aturan masih ada 10 persen untuk pemkot bengkulu,” ungkap nurlia pada rb, 31 oktober 2024.
baca juga:pengelolaan limbah medis masih libatkan pihak ketiga, rshd kota bengkulu berharap ada insinerator
baca juga:optimalkan integrasi layanan primer, dinkes kota bengkulu perkuat faskes
aturan yang dimaksud nurlia adalah perda kota bengkulu nomor 1 tahun 2024 mengenai retribusi wilayah kota termasuk dengan pajak di wilayah terkait.
"berdasarkan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka 10 persen dari pengelolaan parkir di pantai panjang harus disetorkan kepada kota bengkulu, sebab pemrpov sekarang menajadi pihak ketiga," jelas nurlia.
dirinya berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir di kawasan pantai panjang dapat mematuhi ketentuan yang berlaku.
"sehingga ke depannya, pendapatan pada sektor ini tidak hanya bermanfaat bagi pemkot bengkulu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pantai panjang," tambah nurlia.
baca juga:aplikasi lalin ternak dimasifkan cegah penularan penyakit ngorok, transaksi harus izin serta bukti vaksin
baca juga:4 november 2024 rapat konsinyering, penetapan pengerukan alur pelabuhan pulau baai 
melalui pengelolaan yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan, diharapkan kawasan pantai panjang dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kota dan masyarakat setempat. 
pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota dalam pengembangan kawasan ini agar lebih optimal dan berkelanjutan.
“kita berharap dengan pantai panjang yang di kelola provinsi bnegkulu namun pengolahan parakir 10 persen masih milik kota bengkulu dan di harapakan pihak terkait patuh dengan hal tersebut,” tutup nurlia. 
sekadar informasi, rencana penataan kawasan pantai panjang yang bakal dilakukan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu termasuk pada pengelolaan areal parkir.
baca juga:58 gudang distributor diawasi disperindag, 15 belum kantongi perizinan diminta buat tdg lewat oss
baca juga:tingkatkan manfaat kia, dukcapil kota bengkulu gandeng kolam renang panda
dengan adanya penataan parkir di sepanjang kawasan pantai panjang, pemprov bengkulu berharap bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (pad).
hal tersebut diketahui dari hasil pertemuan pemprov bengkulu bersama pt. impian bengkulu indah - bencoolen mall (benmall) pada 17 oktober 2024.
pembahasan tersebut berlangsung di ruang sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos, mkes.
sekda didampingi kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu, dr. haryadi spd, mm, msi dalam pertemuan tersebut.
“masih pertemuan awal dalam membahas pengelolaan parkir di kawasan pantai panjang dan nanti akan ada pertemuan-pertemuan lainnya,” sampai haryadi, kamis, 17 oktober 2024.
haryadi menerangkan, bahwa pemprov bengkulu tengah melakukan pengkajian terkair rencana tersebut.
seperti pengkajian pada regulasi-regulasi yang ditakutkan bertabrakan dengan rencana di atas.
sehingga perlu melakukan pembahasan yang memang tidak bisa dilakuakan dengan satu kali pertemuan saja.
“masih dipelajari terkait aturan yang ada termasuk untuk pemanfaatan kawasan hutan dan prosesnya seperti apa nanti,” beber haryadi pada rb.
lebih jauh, saat dikonfirmasi rb apakah pengelolaan parkir tersebut akan menggunakan pihak ketiga apa tidak.
haryadi menerangkan, sejauh ini pemprov bengkulu tengah mempelajari beberapa regulasi. 
hal tersebut diperuntukan agar tidak ada aturan yang dilanggar dan berujung persoalan. 
“bisa saja, kita lihat regulasinya seperti apa,” ujar haryadi.
sementara itu, ceo bencoolen mall, irwandi putra mengungkapkan, pihaknya siap untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal pengadaan parkir yang nyaman dan aman bagi pengunjung.
"jadi, kami hari ini (kemarin, red) dari pihak pt impian bengkulu indah datang ke pihak pemprov bengkulu membicarakan soal teknis dan batasan-batasan dalam pengelolaan parkir kawasan pantai panjang nanti," kata irwandi putra.
irwandi menerangkan, selanjutnya apabila pihaknya telah dipercayai untuk melakukan pengelolaan parkir di kawasan pantai panjang maka mereka akan menerapkan sistem yang sudah berjalan seperti di bencoolen mall. 
"pengelolaan parkirnya seperti di bencoolen mall, sehingga membuat pengunjung aman dan nyaman serta pendapatan pun lebih terkontrol," jelas irwan.