BPBD Mukomuko Mulai Susun Kajian Resiko Bencana untuk RKA 2025

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Nov 2024 - 21:55

RAKOR: Tim BPBD Mukomuko dan beberapa undangan tengah menyusun kajian resiko bencana beberapa waktu yang lalu. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Dalam menyusun kajian risiko bencana yang selaras dengan kebijakan dalam mitigasi bencana dan sesuai dengan kondisi daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko libatkan tim ahli dari BNPB dan lingkungan.

Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko Ruri Irwandi ST, MT.

Ia menerangkan, penyusunan dokumen kajian risiko bencana untuk pengusulan di rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025.

Di mana dokumen tersebut akan menjadi acuan jika terjadi bencana, baik itu banjir, longsor dan yang lainnya.

"Selain melibatkan tim ahli dari BNPB dan lingkungan, kami juga tetap melibatkan masyarakat rawan bencana di Mukomuko, karena mereka yang lebih mengetahui seperti apa potensi bencana itu terjadi," kata Ruri.

Ruri juga menjelaskan, kegiatan penyusunan dokumen kajian risiko bencana berbeda dengan kegiatan penyusunan dokumen rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami yang sudah rampung dilakukan beberapa waktu lalu.

Sebab jika dokumen kontingensi gempa dan tsunami lokasi khusus (lokus) hanya untuk penanganan bencana gempa dan tsunami, sedangkan kajian potensi risiko bencana untuk potensi seluruh bencana di Mukomuko.

“Untuk dokumen kajian resiko bencana ini, jika sudah rampung langsung kita siapkan payung hukum berupa peraturan bupati (Perbup) nya,” ujarnya.

Sedangkan untuk dokumen kontingensi gempa dan tsunami tinggal menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup).

bpbd mukomuko mulai susun kajian resiko bencana untuk rka 2025                            koranrb.id – dalam menyusun kajian risiko bencana yang selaras dengan kebijakan dalam mitigasi bencana dan sesuai dengan kondisi daerah. 
badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten mukomuko libatkan tim ahli dari bnpb dan lingkungan. 
hal ini disampaikan kepala pelaksana bpbd kabupaten mukomuko ruri irwandi st, mt. 
ia menerangkan, penyusunan dokumen kajian risiko bencana untuk pengusulan di rencana kerja dan anggaran (rka) tahun 2025. 
baca juga:73 bumdes di mukomuko tidak beroperasi, lhp audit keuangan segera dibagikan
baca juga:usulkan 1.743 nelayan dapat bpjs ketenagakerjaan gratis, upaya dinas perikanan tahun 2025
di mana dokumen tersebut akan menjadi acuan jika terjadi bencana, baik itu banjir, longsor dan yang lainnya.
"selain melibatkan tim ahli dari bnpb dan lingkungan, kami juga tetap melibatkan masyarakat rawan bencana di mukomuko, karena mereka yang lebih mengetahui seperti apa potensi bencana itu terjadi," kata ruri.
ruri juga menjelaskan, kegiatan penyusunan dokumen kajian risiko bencana berbeda dengan kegiatan penyusunan dokumen rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami yang sudah rampung dilakukan beberapa waktu lalu. 
sebab jika dokumen kontingensi gempa dan tsunami lokasi khusus (lokus) hanya untuk penanganan bencana gempa dan tsunami, sedangkan kajian potensi risiko bencana untuk potensi seluruh bencana di mukomuko.
baca juga:realisasi jalan perkebunan, bpdpks tunggu kelengkapan syarat 
baca juga:hiv/aids jadi fokus pengawasan dinkes mukomuko
“untuk dokumen kajian resiko bencana ini, jika sudah rampung langsung kita siapkan payung hukum berupa peraturan bupati (perbup) nya,” ujarnya.
sedangkan untuk dokumen kontingensi gempa dan tsunami tinggal menunggu terbitnya peraturan bupati (perbup). 
dalam penyusunan sebelumnya bpbd mukomuko melibatkan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana alam di daerah ini. 
maka dari itu apa yang telah tertuang di dalam dokumen tersebut hasil kesepakatan bersama. 
sehingga bila terjadi bencana gempa dan tsunami setiap masing-masing pihak sudah mengetahui tugas dan peran masing-masing.
baca juga:parkir liar dan kios pasar koto jaya akan ditertibkan, kejar target pad
baca juga:35 lokasi di kabupaten mukomuko terintegrasi qris bank bengkulu
“untuk gempa dan tsunami dokumen tinggal nunggu perbupnya saja, setelah itu sudah bisa kita gunakan untuk pengusulan anggaran ke pemerintah pusat,” sampainya.
selain itu dikatakan ruri, untuk penanggulangan gempa dan tsunami, bpbd mukomuko, juga akan mengusulkan pembangunan jalan evakuasi yang bisa dilewati oleh masyarakat untuk mencapai dataran tinggi ketika terjadi gempa bumi disusul dengan tsunami.
"masih ada jalan evakuasi tsunami yang belum dibangun dan akan kita usulkan tahun depan. sehingga warga yang berasal dari arah jalan lintas sumatera bisa langsung menuju dataran tinggi danau nibung,”kata ruri.
ruri juga menyampaikan, untuk ruas jalan evakuasi tsunami yang belum dibangun ini juga sudah dituangkan dalam dokumen kontijensi. 
sehingga dalam proses pengusulan agar jalan tersebut harus dibangun sudah ada dasar dan menjadi skala prioritas dalam pengusulan ke pemerinta pusat. 
selain itu, terkait dengan fasilitas penunjang di semua tempat pengungsian apabila terjadi gempa dan tsunami.
bpbd mengakui tempat pengungsian memang belum ada dan juga akan menjadi usulan nantinya.
"apa yang menjadi kekurangan akan kita usulkan, sementara waktu meskipun belum ada tempat pengungsian, tetapi kalau terjadi bencana semua leading sector di daerah ini diayakini akan bergerak, sesuai kesepakatan dalam penyusunan kontigensi,” sampainya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Benkulu Senin, 4 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan