Plt. Gubernur Minta Pembahasan RABPD 2025 Dikebut
FOKUS: Suasana paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyampaian nota penjelasan RAPBD Provinsi Bengkulu TA 2025, kemarin.--ABDI/RB
BENGKULU, KORANRB.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, H. Rosjonsyah Sahili mengharapkan agar pembahasan Rencangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025, untuk segera dikebut.
"RAPBD diharapkan dapat segera dibahas demi melanjutkan pembangunan dan perputaran ekonomi,” sampai Rosjonsyah usai menghadiri paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin 04 November 2024.
Rosjonsyah mengatakan, bahwa RAPBD 2025 tersebut, mencakup berbagai program prioritas yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan di berbagai sektor.
Seperti, untuk mendukung pembangunan yang lebih merata serta memberikan dampak perekonomian bagi Provinsi Bengkulu nantinya.
BACA JUGA:Terbuka Lebar Peluang BUMD Ikut Proyek Keruk Alur Pelabuhan Pulau Baai
“Kita optimis RAPBD itu dapat menjadi pondasi kuat dalam pembangunan,” ucap Rosjonsyah
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. Sumardi, MM menyampaikan, setelah penyampaikan ini, maka selanjutnya meminta pemandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan itu.
“Barulah selanjutnya kita mulai melakukan pembahasan-pembahasan terhadap RAPBD tahun depan.
Sebagaimana yang disampaikan Pak Plt. Gubernur tadi, total pendapatan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp2,411 triliun,” ungkap Sumardi.
BACA JUGA:Dinas PUPR Tegur Provider, Tiang Tak Sesuai Ketentuan Harus Dipindah
Kemudian, Sumardi juga menambahkan, dengan ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK), maka diproyeksikan total APBD tahun depan mencapai atau berkisar Rp2,9 triliun.
Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu akan diproyeksikan diangka Rp1,1 triliun.
“Namun untuk finalnya seperti apa, tentu kita tunggu saja pembahasan yang nantinya dilakukan Banggar bersama TAPD," jelas Sumardi.
Sumardi menerangkan, bahwa RAPBD tahun depan itu tetap menitik beratkan atau memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.