Direktur PT Putra Pekal Terdakwa Perkara Perpajakan Divonis 6 Bulan, Denda Rp372 Juta

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 06 Nov 2024 - 23:37

JALAN: Terdakwa Anton Ofrizal sedang berjalan dengan mengenakan rompi tahanan warna oren usai sidang berlangsung nampak dikawal jaksa yang bertugas. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 bulan terhadap terdakwa Anton Ofrizal yang merupakan Direktur PT Putra Pekal dan Asahi.

Bukan hanya pidana penjara, terdakwa Anton Ofrizal juga dibebankan denda sebesar Rp372 juta subsidair 1 bulan.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Anton Ofrizal bersalah dalam perkara perpajakan yang telah merugikan negara Rp186 juta.

Sidang beragendakan putusan tersebut digelar Rabu, 6 November 2024 hakim yang memimpin persidangan adalah Edi Sanjaya Lase, SH.

Terdakwa Anton Ofrizal terbukti melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf c dan i undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan.

Berdasarkan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Anton Ofrizal maka terdakwa dihukum dengan kurungan penjara salama 6 bulan. Kemudian dibebankan denda sebesar Rp372 juta.

Setelah persidangan usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Dewi Kemalasari, SH, MH mengatakan bahwa mereka mengambil langka pikir-pilkir terlebih dahulu atas vonis yang telah dijatukan terhadap terdakwa.

"Atas putusan yang sudah dibacakan Majelis Hakim tadi kami meminta waktu 7 hari ke depan untuk pikir-pikir baru setelah itu kami putuskan banding atau terima," ungkap Dewi pada RB 6 November 2024.

Ia melanjutkan bahwa sebelumnya terdakwa Anton dituntut 8 bulan dengan denda Rp372 juta serta subsidair 2 bulan, dengan tuntutan pada Pasal 39 ayat 1 huruf c dan i undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan.

Namun setelah vonis memang memang lebih renda dari pada yang di tuntut JPU pada sidang beberapa waktu yang lalu.

direktur pt putra pekal terdakwa perkara perpajakan divonis 6 bulan, denda rp372 juta                             koranrb.id – majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 bulan terhadap terdakwa anton ofrizal yang merupakan direktur pt putra pekal dan asahi.
bukan hanya pidana penjara, terdakwa anton ofrizal juga dibebankan denda sebesar rp372 juta subsidair 1 bulan.
majelis hakim menyatakan terdakwa anton ofrizal bersalah dalam perkara perpajakan yang telah merugikan negara rp186 juta.
sidang beragendakan putusan tersebut digelar rabu, 6 november 2024 hakim yang memimpin persidangan adalah edi sanjaya lase, sh.
baca juga:2 ekor sapi digasak pencuri dari kandang
baca juga:sepeda motor pemilik warung digasak pencuri
terdakwa anton ofrizal terbukti melanggar pasal 39 ayat 1 huruf c dan i undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan. 
berdasarkan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa anton ofrizal maka terdakwa dihukum dengan kurungan penjara salama 6 bulan. kemudian dibebankan denda sebesar rp372 juta.
setelah persidangan usai jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, dewi kemalasari, sh, mh mengatakan bahwa mereka mengambil langka pikir-pilkir terlebih dahulu atas vonis yang telah dijatukan terhadap terdakwa.
"atas putusan yang sudah dibacakan majelis hakim tadi kami meminta waktu 7 hari ke depan untuk pikir-pikir baru setelah itu kami putuskan banding atau terima," ungkap dewi pada rb 6 november 2024.
baca juga:2 korban dilarikan ke rumah sakit, bedengan di jalan akasia pagar dewa terbakar, ini penyebabnya
baca juga:6 saksi kunci dihadirkan, dugaan praktik markup makin terang
ia melanjutkan bahwa sebelumnya terdakwa anton dituntut 8 bulan dengan denda rp372 juta serta subsidair 2 bulan, dengan tuntutan pada pasal 39 ayat 1 huruf c dan i undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan.
namun setelah vonis memang memang lebih renda dari pada yang di tuntut jpu pada sidang beberapa waktu yang lalu.
"memang kita akui lebih rendah vonis ketimbang tuntutan yang kita berikan, sebelumnya kita menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 bulan," jelas dewi.
diakhir dewi mengatakan bahwa kerugian negara yang timbul dari perkara ini sudah dikembalikan sepenuhnya oleh terdakwa yaitu sebesar rp186 juta dan terdakwa saat ini hanya harus membayar denda akibat perbuatannya yang sudah melanggar hukum yaitu tidak menyetorkan pajak pada negara.
baca juga:ditreskrimsus polda bengkulu tangkap 2 tsk penimbunan bbm, total barang bukti capai 1,3 ton 
baca juga:ini alasan 7 terdakwa tipikor rsud mukomuko minta bebas dari tuntutan
"kalau kerugian negara sudah kembali sepenuhnya," tutup dewi.
sekedar mengingatkan, an ditetapkan menjadi tersangka pada september 2023 lalu, dan pada juni sempat melarikan diri ke provinsi jambi.
atas penetapan  p21 terhadap tersangka an pada 12 september 2024, kasi penuntutan kejati bengkulu arif wirawan, sh mengungkapkan bahwa tersangka sendiri  dikenakan pasal 39 ayat 1 huruf c dan  undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan.
"tersangka sendiri kita sangkakan dengan undang-undang perpajakan dengan ancaman penjara dan juga harus mengembalikan kerugian yang dihasilkan terhadap negara," ungkap arif pada rb, 12 september 2024.
selanjutnya untuk tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan bengkulu.
"untuk 20 hari kedepan akan dilakukan penahanan di rutan bengkulu," teranya.
sementara itu, direktorat kantor pajak bengkulu lampung melalui ppns kanwil djp bengkulu dan lampung, awwam munajat mengatakan bahwa  sebelum an ditetapkan menjadi tersangka pihak kanwil djp bengkulu-lampung sudah memberitahu adanya penyelidikan kasus ini.
"sebelumnya kita sudah melakukan penyelidikan melalui tim ppns djp bengkulu-lampung dan sudah memberikan pemberitahuan terhadap kejati bengkulu untuk kasus ini," ungkap awwam.
saat itu tersangka melakukan pemungutan pajak terhadap beberapa vendornya, dan tidak dilakukan penyetoran ke kas negara sehingga negara mengalami kerugian sebesar rp186 juta.
dari investigasi itulah tim ppns djp bengkulu-lampung melakukan penyelidikan dan sempat beberapa kali memanggil tersangka. 
namun saat akan dilakukan pelimpahan tahap dua pertama, tersangka kabur jambi.
di provinsi jambi, tersangka bekerja disebuah perusahaan arang. selanjutnya berkat informasi dari bareskrim polri dan polres setempat, tersangka berhasil dibekuk tanpa perlawanan.
hingga hari ini, tersangka dilimpahkan ke jpu kejati bengkulu untuk dilakukan proses selanjutnya.
"tersangka ini sempat buron beberapa bulan, bekerja di perusahaan arang di provinsi jambi," tutup awwam. 
sekadar mengulas berita sebelumnya, selain penyidikan dari kepolisian, bidang tindak pidana khusus (pidsus) kejati bengkulu juga menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) dari penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dari kantor wilayah djp bengkulu dan lampung.
kejati bengkulu menerima spdp bidang perpajakan. selaku terlapor yakni salah satu cv yang ada di kabupaten bengkulu utara.
dugaan tindak pidana perpajak oleh cv pp ini dilaporkan berdasarkan laporan nomor: lap-4/lk/wpj.28/2023. 
dalam uraian laporan, dijelaskan peristiwa tindak pidana perpajakan yang dilaporkan itu terjadi pada kurun waktu juli 2019 sampai dengan desember 2019.
perbuatan melawan hukum yang diduga tersebut, yakni dengan sengaja tidak menyampaikan surat pembentahuan masa ppn dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf o dan/atau undang- undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
dalam laporan disebutkan, bahwa cv pp yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak selama juli-desember 2019 melakukan transaksi dengan pt pg di kabupaten bengkulu utara. 
dari dugaan tidak setor pajak tersebut, telah menimbulkan kerugian negara setidaknya mencapai rp 136 juta.
dalam kasus tindak pidana perpajakan ini, ada harmonisasi. artinya penyidik lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara. tetapi, apabila tidak dipulihkan, hukuman pidana akan tetap dilakukan.