Naik Penyidikan, Selangkah Lagi Penetapan Tersangka Korupsi di Setwan Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Senin , 09 Dec 2024 - 16:57

KORUPSI SETWAN: Kejari Kepahiang menyampaikan status penanganan dugaan korupsi di lingkungan Setwan Kepahiang naik penyidikan, Senin 9 Desember 2024--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

KEPAHIANG,KORANRB.ID - Di momen hari anti korupsi se-dunia, Senin 9 Desember 2024 Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi di Sekretariatan DPRD (Setwan) Kepahing menjadi penyidikan (dik).

Perkara dugaan korupsi yang ditangani masih terkait dengan indikasi pelanggaran hukum Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan BPK RI, di lingkungan Setwan Kepahiang.

Hal ini disampaikan Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Febrianto Ali Akbar didampingi Kasi Intel Nanda Hardika, dalam press realesnya. "Dengan alat bukti yang kita rasa cukup, statusnya kita naikkan ke penyidikan," kata Febri.

Terkait penetapan Tsk, pihaknya meyakinkan akan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. "Itu (kita tetapkan Tsk,red) nanti, pastinya sesegera mungkin. Sekarang kita masih bekerja," singkat Febri

Sinyalemen naiknya status penanganan perkara terhadap temuan BPK RI di lingkungan Setwan, sudah berhembus sejak sepekan terakhir. Ini tak lain setelah diketahui, sejumlah pejabat di lingkungan Setwan Kepahiang makin intenst memenuhi panggilan jaksa guna menjalani pemeriksaan.

Satu per satu pejabat di jajaran Sekretariatan DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang mulai memenuhi panggilan jaksa Kejari. Desas-desus pemanggilan masih terkait dengan upaya penyelidikan sebuah perkara, yang tengah dilakukan Pidsus Kejari Kepahiang.

Informasi terhimpun surat panggilan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) tersebut, salah satunya ditujukan kepada Sekretaris DPRD, namun belum diketahui secara pasti, tujuan dari pemanggilan sejumlah pejabat Setwan tersebut.

Di lingkungan Setwan Kepahiang, persoalan TGR masih menjadi bola panas. Sempat dikembalikan Kejari Kepahiang, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang kembali melayangkan Surat Kuasa Khusus (SKK) TGR temuan BPK RI di Sekretariat DPRD Kepahiang.

Terakhir, di SKK ada tambahan perpanjangan waktu penyelesaian selama 30 hari. Hitungannya, sejak SKK diterbitkan penyelesaian ditenggat hingga 12 Oktober 2024 yang sudah lewat waktunya. Tambahan waktu ini sendiri, merupakan perpanjangan selama 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

Sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres dalam hal pengembalian. Yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran Rp8 miliar. Sesuai Sistem Informasi Penindakan Tindak Lanjut (SIPTL), Inspektorat secara berkala melaporkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu.

naik penyidikan, selangkah lagi penetapan tersangka korupsi di setwan kepahiang                             kepahiang,koranrb.id - di momen hari anti korupsi se-dunia, senin 9 desember 2024 kejaksaan negeri (kejari) kepahiang resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi di sekretariatan dprd (setwan) kepahing menjadi penyidikan (dik). 
perkara dugaan korupsi yang ditangani masih terkait dengan indikasi pelanggaran hukum tuntutan ganti rugi (tgr) atas temuan bpk ri, di lingkungan setwan kepahiang. 
hal ini disampaikan kasi pidsus kejari kepahiang febrianto ali akbar didampingi kasi intel nanda hardika, dalam press realesnya. "dengan alat bukti yang kita rasa cukup, statusnya kita naikkan ke penyidikan," kata febri. 
baca juga: breaking news : kado hari anti korupsi, kejari bengkulu utara tahan mantan kades
baca juga: kejati bengkulu dan jajaran tuntaskan 43 perkara tipikor, tertinggi kejari kaur 10 perkara
terkait penetapan tsk, pihaknya meyakinkan akan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. "itu (kita tetapkan tsk,red) nanti, pastinya sesegera mungkin. sekarang kita masih bekerja," singkat febri
sinyalemen naiknya status penanganan perkara terhadap temuan bpk ri di lingkungan setwan, sudah berhembus sejak sepekan terakhir. ini tak lain setelah diketahui, sejumlah pejabat di lingkungan setwan kepahiang makin intenst memenuhi panggilan jaksa guna menjalani pemeriksaan. 
satu per satu pejabat di jajaran sekretariatan dprd (setwan) kabupaten kepahiang mulai memenuhi panggilan jaksa kejari. desas-desus pemanggilan masih terkait dengan upaya penyelidikan sebuah perkara, yang tengah dilakukan pidsus kejari kepahiang. 
informasi terhimpun surat panggilan dari bidang pidana khusus (pidsus) tersebut, salah satunya ditujukan kepada sekretaris dprd, namun belum diketahui secara pasti, tujuan dari pemanggilan sejumlah pejabat setwan tersebut. 
di lingkungan setwan kepahiang, persoalan tgr masih menjadi bola panas. sempat dikembalikan kejari kepahiang, inspektorat daerah kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat kuasa khusus (skk) tgr temuan bpk ri di sekretariat dprd kepahiang. 
baca juga:breaking news: kejari kepahiang tetapkan tersangka korupsi dana csr pln
baca juga:breaking news: kejari tahan 3 tersangka kasus korupsi rshd manna
terakhir, di skk ada tambahan perpanjangan waktu penyelesaian selama 30 hari. hitungannya, sejak skk diterbitkan penyelesaian ditenggat hingga 12 oktober 2024 yang sudah lewat waktunya. tambahan waktu ini sendiri, merupakan perpanjangan selama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (lhp) diterima. 
sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres  dalam hal pengembalian. yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran rp8 miliar. sesuai sistem informasi penindakan tindak lanjut (siptl), inspektorat secara berkala melaporkan kepada bpk ri perwakilan provinsi bengkulu.
diketahui sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang yakni, sekretariat dprd.
skk dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang. 
baca juga: 3 terdakwa tipikor rumah aren hukuman penjara sama, jpu kejari rl nilai karena ini
baca juga:hasil korupsi dana desa gunung kayakecamatan padang guci hulu dipakai untuk judi online
informasi diperoleh, total temuan di sekretariat dprd kepahiang mencapai rp11,4 miliar. sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.  termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.