Kejari Rejang Lebong Selamatkan Uang Negara Rp 605 Juta dari 3 Kasus Korupsi

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 09 Dec 2024 - 21:40

HARKORDIA: Kajari Rejang Lebong saat membagikan stiker dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada Senin 9 Desember 2024.-foto: arie/koranrb.id-

KORANRB.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sepanjang tahun 2024 berhasil menangani tiga kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan berbagai proyek pemerintah. Total kerugian negara yang diselamatkan dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp 605 juta lebih.

Kasus pertama yang ditangani adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong pada tahun anggaran 2020. Dalam kasus ini, empat tersangka berhasil diidentifikasi.

Para tersangka diduga kuat melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan anggaran pembangunan proyek tersebut.

Keempat tersangka tersebut yakni Harmansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ivan DS Direktur CV. Cahaya Rizki selaku pelaksana, Suci Rahmananda Direktur CV. Nusa Mandiri Prasada selaku konsultan, dan Fahrul Razi selaku Konsultan Pengawas dari CV. Nusa Mandiri Persada.

“Penyimpangan dalam pembangunan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Gedung laboratorium yang seharusnya menjadi fasilitas vital bagi pasien tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya akibat adanya praktik korupsi,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong, Fransesco Tarigan, SH, MH.

Kasus kedua terkait pembangunan Rumah Produksi Masak Gula Aren di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong pada tahun anggaran 2021. Dalam proyek ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Addri Anugera selaku penyedia kegiatan, Eddy Wibowo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkab Rejang Lebong, dan Donni Enfido Simanjuntak selaku konsultan pengawas.

“Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah memanipulasi anggaran dan pelaksanaan proyek sehingga hasil peker-jaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proyek ini awalnya dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dalam meningkatkan produksi gula aren, namun praktik korupsi justru menghambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat,” terang Kajari.

Kasus terakhir adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan di UPPKB Padang Ulak Tanding yang sebelumnya dilimpahkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bengkulu.

Dalam kasus ini tiga terdakwa diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan cara memaksa seseorang memberikan uang dalam proses pengurusan KIR dan melewati pemeriksaan kendaraan. Adapun para terdakwa yakni Firman Riza, Hengky Andriyo dan Wahyu Hidayat, keti-ganya berstatus ASN.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras tim dalam mengungkap praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja di bidang tindak pidana khusus untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” jelas Kajari.

kejari rejang lebong selamatkan uang negara rp 605 juta dari 3 kasus korupsi                            koranrb.id – kejaksaan negeri (kejari) rejang lebong melalui seksi tindak pidana khusus (pidsus) sepanjang tahun 2024 berhasil menangani tiga kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan berbagai proyek pemerintah. total kerugian negara yang diselamatkan dari kasus-kasus tersebut mencapai rp 605 juta lebih.
kasus pertama yang ditangani adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung laboratorium rsud rejang lebong pada tahun anggaran 2020. dalam kasus ini, empat tersangka berhasil diidentifikasi. 
para tersangka diduga kuat melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan anggaran pembangunan proyek tersebut.
keempat tersangka tersebut yakni harmansyah selaku pejabat pembuat komitmen (ppk), ivan ds direktur cv. cahaya rizki selaku pelaksana, suci rahmananda direktur cv. nusa mandiri prasada selaku konsultan, dan fahrul razi selaku konsultan pengawas dari cv. nusa mandiri persada.
“penyimpangan dalam pembangunan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. gedung laboratorium yang seharusnya menjadi fasilitas vital bagi pasien tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya akibat adanya praktik korupsi,” ungkap kepala kejaksaan negeri (kajari) rejang lebong, fransesco tarigan, sh, mh.
baca juga:naik penyidikan, selangkah lagi penetapan tersangka korupsi di setwan kepahiang 
baca juga:polresta bengkulu patroli keliling antisipasi gangguan kamtibmas
kasus kedua terkait pembangunan rumah produksi masak gula aren di bawah dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perindustrian kabupaten rejang lebong pada tahun anggaran 2021. dalam proyek ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yakni addri anugera selaku penyedia kegiatan, eddy wibowo selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang juga merupakan aparatur sipil negara (asn) lingkungan pemkab rejang lebong, dan donni enfido simanjuntak selaku konsultan pengawas.
“modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah memanipulasi anggaran dan pelaksanaan proyek sehingga hasil peker-jaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. proyek ini awalnya dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dalam meningkatkan produksi gula aren, namun praktik korupsi justru menghambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat,” terang kajari.
kasus terakhir adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan di uppkb padang ulak tanding yang sebelumnya dilimpahkan oleh direktorat reserse kriminal khusus (dit reskrimsus) polda bengkulu. 
dalam kasus ini tiga terdakwa diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan cara memaksa seseorang memberikan uang dalam proses pengurusan kir dan melewati pemeriksaan kendaraan. adapun para terdakwa yakni firman riza, hengky andriyo dan wahyu hidayat, keti-ganya berstatus asn.
“capaian ini merupakan hasil kerja keras tim dalam mengungkap praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja di bidang tindak pidana khusus untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” jelas kajari.
baca juga: kejati bengkulu dan jajaran tuntaskan 43 perkara tipikor, tertinggi kejari kaur 10 perkara
baca juga:dinas pupr provinsi bengkulu gandeng bpkp dan kejati, pastikan percepatan pembangunan infrastruktur strategis 
kajari menambahkan, kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan di kabupaten rejang lebong. proyek-proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat malah menjadi ajang penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
namun, keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan secara konsisten. masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah agar praktik serupa tidak terulang di masa depan.
“selain itu, efek jera yang diberikan kepada para pelaku di-harapkan mampu menekan angka korupsi di wilayah ini. tidak hanya sekedar menyelamatkan kerugian negara, pengungkapan kasus-kasus ini juga menjadi langkah penting dalam memulihkan ke-percayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerinta-han,” terang kajari.
kajari juga mengatakan, ke depan pihaknya akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. dengan sinergi yang baik antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan pembangunan di kabupaten rejang lebong dapat berjalan lebih baik, transparan, dan bebas dari korupsi.
capaian ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga representasi dari komitmen dan dedikasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. masyarakat pun diimbau untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka.
“korupsi adalah musuh bersama. oleh karena itu, kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum sangat penting untuk me-mastikan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua,” tutup kajari.