Aneh, 5 Guru Sekolah Swasta Lulus Administrasi PPPK, Humas SDIT: Tanpa Sepengetahuan Kami

KORANRB.ID- Beredar kabar ada 5 guru yang mengajar di SDIT Insan Kamil yang terdaftar di Dapodik sekolah tersebut, lulus verifikasi administrasi PPPK tahun 2023.

Hal ini jelas melenceng dari apa yang telah menjadi ketentuan persyaratan untuk mendaftar PPPK. 

Dimana peraturannya menyebutkan bahwa  guru yang terdaftar di Dapodik sekolah swasta tidak dapat mengikuti tes PPPK. 

BACA JUGA:Usai Viral, Oknum Guru SMAN BS yang Asusila Siswi Tak Pernah Masuk Sekolah

Menanggapi hal ini, Waka Humas SD IT Insan Kamil Jhon Sahputra didampingi Waka Kesiswaan Didik Riyadi SE tak menampik hal itu. 

Menurutnya kelima guru SDIT Insan Kamil itu ikut seleksi PPPK Guru tahun 2023 tanpa sepengetahuan mereka. Serta telah keluar dari Dapodik SDIT Insan Kamil tanpa sepengetahuan pihak sekolah.

"Iya memang benar ternyata ada, 5 guru kita yang selama ini mengajar sudah lebih dari 2 tahun ternyata lulus verifikasi administrasi PPPK guru," ucap Jhon. 

BACA JUGA:Terus Tunggu Hasilnya, Ada Sanggahan Peserta PPPK Benteng Diterima

Dijelaskannya, dari lima guru tersebut satu guru memang telah mengajukan pemindahan dapodik ke sekolah lain sementara untuk ke empat guru lainnya sama sekali belum melakukan pengusulan untuk pindah Dapodik.

Pihaknya melakukan kecolongan, karena dalam peraturan yang ditentukan oleh yayasan bahwa untuk keluar Dapodik SDIT harus dilakukan pengusulan terlebih dahulu dan harus dilakukan setelah ujian sekolah. 

BACA JUGA:2 Fraksi Usulkan Formasi PPPK Operator Sekolah

"Jika berkaca dengan aturan, hal ini sungguh tidak sesuai. Karena untuk keluar harus ada kewajiban yang harus dipenuhi di sekolah," terangnya. 

Pihak SDIT Insan Kamil selanjutnya, akan melakukan koordinasi dengan pihak yayasan untuk melakukan pembahasan mengenai adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum guru mereka.

BACA JUGA:Gaji PPPK 2024 Kurang, Ajukan Tambahan DAU ke Pusat

Mereka juga mengaku, bahwa pemindahan dapodik tanpa sepengetahuan mereka tersebut diperkirakan karena adanya permainan oknum yang lebih tinggi di Disdikbud Kabupaten Kaur. 

"Kita akan lakukan rapat lagi, dengan adanya kejadian ini tentu saja kita kecolongan. Kita pihak sekolah juga merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini," tukasnya. (cil)