Perkuat APIP, Tindak Lanjut Audit BPK

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Pemkab Bengkulu Utara (BU) tuntas dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Salah satu tindak lanjut Pemkab BU pasca audit tersebut adalah menindaklanjuti hasil rekomendasi dan arahan BPK. 

Sekda BU, Fitriansyah, S.STP, M.Si menerangkan Pemkab BU berkomitmen dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK. Apalagi Pemkab BU sempat menjadi kinerja terbaik dalam penuntasan tindak lanjut rekomendasi BPK sekaligus menunjukan kepatuhan pemerintah dalam pelaksanaan anggaran.

“Apa yang menjadi rekomendasi BPK langsung kita tindaklanjuti dengan rapat bersama untuk membahas terkait rekomendasi dan tindak lanjut sesuai dengan arahan BPK,” terangnya.

BACA JUGA:Apa Kabar Temuan Transaksi Janggal PPATK ? Bawaslu Hanya Gunakan Ini

Salah satu yang menjadi penekanan BPK adalah terkait dengan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah. APIP memiliki pengawasan yang lebih melekat karena bagian dari pemerintah, sehingga diharapkan bukan hanya penindakan namun APIP juga sangat berperan dalam pencegahan.

“Kita juga menekankan terkait peningkatan kapasitas APIP dan peran APIP di pemerintah daerah,” jelas Sekda.

Sekda juga menegaskan Pemkab BU sangat mengedepankan peran serta APIP dalam melakukan pencegahan dalam pelaksanaan anggaran di tiap OPD.

BACA JUGA:Kedatangan Investor Swiss Ditunda Februari 

Hal ini dalam rangka pengawasan termasuk juga melakukan audit internal untuk memastikan semua pelaksanaan anggaran di tiap OPD sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku.

“Inspektorat melakukan pengawasan rutin yang bukan hanya saat tuntas pelaksanaan. Namun sejak mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan anggaran hingga tahap belanja dan pertanggungjawaban,” pungkas Sekda. 

BACA JUGA:Laporan Khusus : Teror Asap Hitam PT Agra Sawitindo

Inspektorat juga melayani seluruh OPD sebagai wadah konsultasi jika terjadi kebingungan terkait pelaksanaan anggaran. Hal ini mencegah pelaksanaan anggaran yang ternyata berlawanan atau tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan program, penganggaran maupun pertanggungjawaban.

“Peran serta APIP akan terus kita tingkatkan,” ujar Sekda.(qia)