Apa Kabar Temuan Transaksi Janggal PPATK ? Bawaslu Hanya Gunakan Ini

Reporter: Bella Wilianti dan Alvin |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 19 Dec 2023 - 22:30

KETERANGAN : Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan konferensi pers kepada awak media. --ist/rb

JAKARTA, KORANRB.ID - Proses kajian terhadap dugaan transaksi tidak wajar yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir anti klimaks. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kemarin, Bawaslu belum mengambil kesimpulan atau keputusan apapun.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja beralasan, data yang disampaikan PPATK bersifat rahasia. Hal itu sesuai dengan disclaimer yang ada dalam surat. Oleh karenanya, pihaknya tidak dapat membeberkan lebih jauh.

"Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data-data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI Jakarta kemarin.

Atas dasar itu, lanjut dia, Bagja menyebut jika data tersebut hanya akan menjadi pegangan internal bawaslu. Dia menduga, data tersebut akan berguna untuk memvalidasi laporan sementara dana kampanye yang disampaikan peserta pemilu Januari nanti.

Jika kelak ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka Bawaslu akan teruskan kepada aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. Oleh karenanya, pihaknya mengimbau kepada peserta pemilu mematuhi mekanisme pelaporan dana kampanye.

Baik dalam laporan awal dana kampanye (LADK) Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengaluaran Dana Kampanye (LPPDK). Semua identitas penyumbang dan nomial harus jelas dan tidak melebihi batasan. Kemudian dana kampanye pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang.

"Itu harus jelas siapa yang nyumbang, jangan nanti ada hamba allah, itu tidak boleh sekarang," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Bagja juga menegaskan, kewenangan pengawasan Bawaslu hanya terbatas pada nonor rekening yang didaftarkan para peserta pemilu. Adapun rekening diluar itu, menjadi kewenangan aparat penegak hukum lainnya. Jika ada masalah pada rekening yang tidak terdaftar, pihaknya akan meneruskannya informasi kepada KPK, polisi dan kejaksaan.

Sementara itu, Humas PPATK M Natsir Konga mengatakan pihaknya siap mendukung kerja Bawaslu. Terkait dengan data lanjutan, PPATK siap memberikan ke Bawaslu mengenai detail rincian hasil analisis itu guna pendalaman lebih lanjut. Termasuk ke aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakkumdu. "Kami siap memberikan," paparnya.

Saat ini PPATK terus mengumpulkan laporan yang masuk terkait transaksi mencurigakan. Yang disinyalir digunakan untuk kepentingan politik di Pemilu 2024. Natsir mengatakan, laporan terkait transaksi tak wajar itu banyak berasal dari penyedia jasa keuangan (PJK).

apa kabar temuan transaksi janggal ppatk ?  bawaslu hanya gunakan ini                             jakarta, koranrb.id - proses kajian terhadap dugaan transaksi tidak wajar yang dilakukan badan pengawas pemilu (bawaslu) berakhir anti klimaks. dalam pernyataan resmi yang disampaikan kemarin, bawaslu belum mengambil kesimpulan atau keputusan apapun.
ketua bawaslu ri rahmat bagja beralasan, data yang disampaikan ppatk bersifat rahasia. hal itu sesuai dengan disclaimer yang ada dalam surat. oleh karenanya, pihaknya tidak dapat membeberkan lebih jauh.
baca juga:apk di depan rumah oknum pejabat dan perangkat desa, bawaslu: pasti kita tindak
"disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. dua, data tersebut adalah data-data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum," ujarnya dalam konferensi pers di kantor bawaslu ri jakarta kemarin.
atas dasar itu, lanjut dia, bagja menyebut jika data tersebut hanya akan menjadi pegangan internal bawaslu. dia menduga, data tersebut akan berguna untuk memvalidasi laporan sementara dana kampanye yang disampaikan peserta pemilu januari nanti.
baca juga:apk masuk zona hijau, bawaslu surati pemkab 
jika kelak ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka bawaslu akan teruskan kepada aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. oleh karenanya, pihaknya mengimbau kepada peserta pemilu mematuhi mekanisme pelaporan dana kampanye.
baik dalam laporan awal dana kampanye (ladk) laporan pemberi sumbangan dana kampanye (lpsdk), serta laporan penerimaan dan pengaluaran dana kampanye (lppdk). semua identitas penyumbang dan nomial harus jelas dan tidak melebihi batasan. kemudian dana kampanye pemilu tidak berasal dari sumber yang dilarang.
baca juga:bawaslu tandatangani mou dengan polres dan kejari
"itu harus jelas siapa yang nyumbang, jangan nanti ada hamba allah, itu tidak boleh sekarang," tuturnya.
dalam kesempatan itu, bagja juga menegaskan, kewenangan pengawasan bawaslu hanya terbatas pada nonor rekening yang didaftarkan para peserta pemilu. adapun rekening diluar itu, menjadi kewenangan aparat penegak hukum lainnya. jika ada masalah pada rekening yang tidak terdaftar, pihaknya akan meneruskannya informasi kepada kpk, polisi dan kejaksaan.
baca juga:baru 4 apk diambil pemilik, ratusan apk menumpuk di bawaslu
sementara itu, humas ppatk m natsir konga mengatakan pihaknya siap mendukung kerja bawaslu. terkait dengan data lanjutan, ppatk siap memberikan ke bawaslu mengenai detail rincian hasil analisis itu guna pendalaman lebih lanjut. termasuk ke aparat penegak hukum yang tergabung dalam gakkumdu. "kami siap memberikan," paparnya.
saat ini ppatk terus mengumpulkan laporan yang masuk terkait transaksi mencurigakan. yang disinyalir digunakan untuk kepentingan politik di pemilu 2024. natsir mengatakan, laporan terkait transaksi tak wajar itu banyak berasal dari penyedia jasa keuangan (pjk).
baca juga:apk masuk kampus, mahasiswa temui kpu dan bawaslu
namun, dia menilai data yang sudah diserahkan saat ini sudah cukup sebagai data awal yang komperhensif untuk memahami peta aliran uang. "yang dapat berpotensi menganggu proses demokrasi kita serta potensi masuknya data ilegal," jelasnya. 
ppatk membantah jika data tersebut sebagai mentah. sebab, data yang diberikan sudah diolah sesuai denham mekanisme kredibel dan akuntabel. "kami tidak pernah menyerahkan data mentah. semua diolah sebelum diserahkan," paparnya.
terpisah, direktur democracy and electoral empowerment partnership (deep) indonesia, neni nur hayati mengatakan kasus transaksi janggal sudah menjadi fenomena gunung es. setiap kali perhelatan pemilihan digelar, itu tersebut selalu muncul.
baca juga:bawaslu perintahkan panwascam copot apk
“potret ini mengindikasikan bahwa aktivitas pemilu mengeluarkan anggaran yang jumlahnya sangat fantastis," ujar neni.
sayangnya, lanjut dia, meski selalu muncul di setiap pemilu, kasus ini tidak pernah bisa diungkap secara tuntas. dia berharap, kali ini tidak lagi dibiarkan. “jika praktek ini terus didiamkan maka jangan berharap bisa tercipta kontestasi yang free and fair election," imbuhnya.
neni juga menyentil cara kerja penyelenggara yang terjebak pada uu pemilu yang tekstual dan tafsir minimalis. sehingga terkesan sulit untuk melakukan penindakan. padahal, seharusnya penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum dapat menggunakan instrumen lain diluar uu pemilu untuk penindakan yang progresif.
baca juga:bawaslu perintahkan panwascam copot apk
"proses kajian tidak dilakukan secara asal-asalan hanya untuk menenangkan publik secara sesaat," tegasnya.
neni juga mendorong sosialisasi regulasi kampanye dan dana kampanye lebih terstruktur, sistematis dan massif. laporan peserta pemilu, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban belaka tetapi yang jauh lebih substansi adalah pertanggungjawaban moral kepada publik dan mewujudkan demokrasi yang beradab 
hasil pemantauan deep di pemilu 2019 lalu, pihaknya menilai peserta pemilu tidak serius dalam melaporkan dana kampanye. "sehingga tidak heran terjadi penyelewenangan dana dan banyaknya peredaran dana illegal diluar yang dilaporkan kepada kpu," tegasnya.
baca juga:bawaslu perdana terima laporan pemasangan apk
desakan penuntasan temuan ppatk juga disampaikan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) mohammad mahfud md. sebab, mahfud menilai ppatk merupakan lembaga negara yang punya kredibilitas menelusuri transaksi keuangan dan aliran dana.
”harus diperiksa (temuan ppatk, red). karena ppatk itu dibentuk oleh undang-undang memang untuk menyelidiki hal-hal seperti itu,” terang dia. 
ppatk sebagai salah satu instrumen hukum di indonesia, lanjut mahfud, pasti punya data yang jelas terkait dengan temuan mereka. ”ppatk itu kredibel, kalau punya data darimana, tanggal berapa, jam berapa, menit berikutnya geser kemana dan seterusnya itu lengkap di ppatk,” bebernya.
baca juga:pwi benteng dan bawaslu benteng teken mou, ini isinya 
dia menyampaikan hal itu secara tegas lataran dirinya juga bertugas sebagai ketua satgas nasional untuk tindak pidana pencucian uang (tppu). menurut mahfud, temuan ppatk harus diperiksa lebih lanjut lantaran akan jadi persoalan bila temuan itu bagian dari tppu.
”kalau terkait dengan pencucian uang, itu bisa menjadi kasus yang serius. jadi, biar saja diperiksa,” ucap mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu. bila ditarik ke belakang, lanjut mahfud, kerja-kerja ppatk saat ini juga sudah baik. salah satu buktinya indonesia kini menjadi bagian dari financial action task force (fatf).
baca juga:bawaslu perketat pengawasan asn 
presiden joko widodo turut memberikan komentar terkait termuan ppatk tentang aliran dana illegal untuk kampanye. meski irit bicara, jokowi kemarin menyatakan bahwa hal yang illegal harus dicermati. menurutnya, seluruhnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. tidak terkecuali dana untuk kampanye. “ya pasti ada proses hukumnya,” tutur kepala negara.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan