Timbulkan KN Rp1,4 Miliar, Ini Penjelasan Ahli Tentang Perkara Korupsi KUR BSI

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 22 Jan 2024 - 23:57

KUR: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah kepada 10 nasabah topengan yang dilakukan oleh para terdakwa dugaan korupsi dana KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) tak sesuai peruntukan. FIKI/RB--

KORANRB.ID – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah kepada 10 nasabah topengan yang dilakukan oleh para terdakwa dugaan korupsi dana KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) tak sesuai peruntukan, sehingga menimbulkan Kerugian Negara (KN) Rp 1,4 miliar.

Fakta penyaluran KUR Syariah kepada 10 nasabah topengan tidak sesuai itu berdasarkan keterangan Ahli Pidana dari Universitas Bengkulu, Hamzah Hatrik dan Ahli Penyaluran Kur, Asmiatul Jumrah.

Kedua ahli tersebut dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sebagai saksi kemarin, 22 Januari di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Penyaluran KUR Syariah kepada 10 nasabah topengan menyeret tiga terdakwa yakni Robi Riantoro selaku marketing di BSI, Adi Santika mantan Branch Manager BSI dan Efriko Deswanto mantan Micro Marketing Manager BSI.

Di hadapan Majalis Hakim diketuai Fauzi Israh, S., MH, Ahli Hukum Pidana menjelaskan timbulkan KN dalam perkara ini disembabkan karena penyaluran KUR BSI yang dilakukan para terdakwa tidak sesuai prosedur. Sehingga, tiga terdakwa terbukti melanggar.

Semua itu, disebabkan karena ada manipulasi data dan jumlah penyaluran yang dilakukan para terdakwa.

“KN Rp1,4 miliar itu timbul karena ada manipulasi data. KN ini karena dana KUR yang ada di BSI bersumber dari keuangan negara,” ujar Hamzah, di dalam persidangan.

Sementara itu, Ahli KUR menjelaskan, tidak sesuainya peruntukan pada penyaluran KUR kepada 10 nasabah bermasalah, yang dilakukan para terdakwa. Karena, KUR seharusnya disalurkan untuk modal usaha pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun, fakta persidangan KUR yang disalurkan kepada 10 nasbah topengan, digunakan sebagian untuk membayar hutang terdakwa Robi dan sebagian lagi disalahgunakan.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian. penyaluran KUR ini untuk membantu menambah modal usaha pelaku UMKM dan industri kecil,” terang saksi Asmiatul.

timbulkan kn rp1,4 miliar, ini penjelasan ahli tentang perkara korupsi kur bsi                            koranrb.id – penyaluran kredit usaha rakyat (kur) syariah kepada 10 nasabah topengan yang dilakukan oleh para terdakwa dugaan korupsi dana kur bank syariah indonesia (bsi) tak sesuai peruntukan, sehingga menimbulkan kerugian negara (kn) rp 1,4 miliar.
fakta penyaluran kur syariah kepada 10 nasabah topengan tidak sesuai itu berdasarkan keterangan ahli pidana dari universitas bengkulu, hamzah hatrik dan ahli penyaluran kur, asmiatul jumrah.
kedua ahli tersebut dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu sebagai saksi kemarin, 22 januari di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
baca juga:perkara proyek jembatan menggiring besar cs, rab menyimpang, volume kurang, negara rugi rp353 juta 
baca juga:kambtibmas kurang kondusif, begal dan pencuri meresahkan
penyaluran kur syariah kepada 10 nasabah topengan menyeret tiga terdakwa yakni robi riantoro selaku marketing di bsi, adi santika mantan branch manager bsi dan efriko deswanto mantan micro marketing manager bsi.  
di hadapan majalis hakim diketuai fauzi israh, s., mh, ahli hukum pidana menjelaskan timbulkan kn dalam perkara ini disembabkan karena penyaluran kur bsi yang dilakukan para terdakwa tidak sesuai prosedur. sehingga, tiga terdakwa terbukti melanggar. 
semua itu, disebabkan karena ada manipulasi data dan jumlah penyaluran yang dilakukan para terdakwa. 
baca juga:seret kerabat, cairkan kur hingga rp300 juta
baca juga:fakta sidang seret tsk lain, dugaan korupsi kur bsi rp 1,4 miliar
“kn rp1,4 miliar itu timbul karena ada manipulasi data. kn ini karena dana kur yang ada di bsi bersumber dari keuangan negara,” ujar hamzah, di dalam persidangan.
sementara itu, ahli kur menjelaskan, tidak sesuainya peruntukan pada penyaluran kur kepada 10 nasabah bermasalah, yang dilakukan para terdakwa. karena, kur seharusnya disalurkan untuk modal usaha pelaku usaha micro kecil dan menengah (umkm). 
namun, fakta persidangan kur yang disalurkan kepada 10 nasbah topengan, digunakan sebagian untuk membayar hutang terdakwa robi dan sebagian lagi disalahgunakan. 
“berdasarkan peraturan menteri perekonomian. penyaluran kur ini untuk membantu menambah modal usaha pelaku umkm dan industri kecil,” terang saksi  asmiatul. 
lebih jelas diterangkan asmiatul, pengusulan untuk pinjaman kur bsi tidak diperbolehkan menggunakan nama orang lain.
baca juga:penyaluran kur tak sesuai sop, nasabah “topengan” 
baca juga:ungkap 332 kasus, dari bandar, pengedar, kurir dan pemakai
seperti yang terjadi didalam perakar dugaan korupsi kur bsi ini. ada beberapa nasabah mengaku tidak menerima dana kur itu, padahal nasabah kur bsi mengetahui dana kur itu sudah dicairkan pihak bsi.
bahkan, pihak bsi juga tidak memastikan lebih lanjut proses pencairannya. 
“penerima kur itu harus benar-benar di cek kelayakannya. harus dipastikan usahanya. karena pengajuan yang disetujui itu sesuai dengan kemampuan bayar nasabah,” tutupnya. 
sementara itu, jpu kejati bengkulu, dewi kemalasari, sh, mh mengatakan dua saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memperjelas perkara ini dari sisi hukum pidana dan dari sisi regulasi penyaluran kur. 
baca juga: 3 tsk kur, didakwa pekan depan
baca juga:seret kerabat, cairkan kur hingga rp300 juta
“ahli menjelaskan siklus keuangan kur itu, bahwa benar adalah dana pemerintah  dan juga menjelaskan kegunaan dana kur itu, digunakan untuk masyarakat pelaku umkm,” singkatnya.
untuk diketahui, pada persidangan, senin (15/1), jpu kejati bengkulu, menghadirkan dua saksi ahli. meliputi, taufik saksi ahli penilaian kerugian negara (kn) dari badan penga pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu dan emilia contesa saksi ahli perdata dan kontrak dari universitas bengkulu.
saksi ahli perdata dan kontrak, secara umum menjelasakan perjanjian antara kreditur dan debitur disebut sudah cacat demi hukum sejak awal perjanjian. 
karena syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian antara kreditur dan debitur harus batal demi hukum. 
baca juga:segera adili 2 tersangka korupsi usutan kejari bs 
baca juga:dua kali korupsi dana desa, mantan kades di rl kembali dijatuhi hukuman penjara, segini vonisnya
untuk itu, terang emilia, anggunan para debitur bisa dikembalikan kepada debitur. karena perjanjian antara kreditur dan debitur sudah mengalami kekeliruan sejak awal.  
sementara itu, saksi ahli penilaian kn dari bpkp mengatakan, dari hasil investigasi yang pihaknya lakukan, bahwa penggunaan dana kur sudah tidak sesuai peruntukannya sejak awal. akhirnya menimbulkan kn tersebut timbul dari 10 nasabah, dan sebagian nasabah merupakan “nasabah topengan “.
baca juga:dua kali korupsi dana desa, mantan kades di rl kembali dijatuhi hukuman penjara, segini vonisnya
baca juga: babak baru korupsi bbm setwan seluma 2017, bakal ada tersangka baru!
dana kur dari apbn. maka kerugiaan yang timbul adalah kerugian keuangan negara.
jpu kejati bengkulu, rozano yudhistira, sh., mh mengatakan, berdasarkan keterangan dua ahli yang dihadirkan ke persidangan. kn yang timbul maka akan dibebankan kepada para terdakwa. 
ahli menguraikan bahwa perjanjian dari kreditur dan debitur batal demi hukum, karena syarat objektif tidak terpenuhi. sedangkan ahli penilaian kn, menejelaskan bahwa dana kur ini bersumber dari apbn, maka ini termasuk kn.
untuk diketahui, hingga saat ini jpu kejati bengkulu sudah menghadirkan 11 saksi, meliputi beni nanda selaku staf mareketing, agusta tulim selaku staf marketing, dan sarah selaku mss di bank syariah. 
kemudian, mulyani selaku mertua terdakwa robi riantoro, komarudin sepupu terdakwa robi riantoro dan anggaria sepupu terdakwa robi riantoro. saksi nasabah, meliputi siti, ujang, andi, arma, dan rahmen. 
baca juga:berkas lengkap, 12 tsk segera dilimpahkan, 14 jpu ditunjuk kawal dugaan korupsi btt bpbd seluma
baca juga:sekda mukomuko siap jalani pemeriksaan kejari: dugaan korupsi pengelolaan pasar selaku direktur bumdes
ketiga terdakwa dalam sidang sebelumnya didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan subsidair pasal 3, juncto pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sekedar mengulas, kasus ini berawal dari pemeriksaan yang dilakukan penyidilk kejati bengkulu terhadap robi riantoro, saat itu menjabat sebagai marketing di bsi s parman 2 yang diduga aktor utama dalam perkara ini.
dana kur tersebut digunakan terdakwa untuk beberapa hal, seperti untuk retenir, untuk membuat tambang batu bara namun gagal, dan juga digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran nasabah serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
di tingkat penyidikan, kn yang timbul dalam kasus ini, menjurus ke tersangka robi riantoro. sementara, adi santika dan ikut terseret lantaran tidak melakukan pengawasan, serta efriko deswanto diduga ikut membantu robi riantoro untuk menutupi kesalahannya. 
berdasarkan hasil audit yang dilakukan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu, perkara ini menimbulkan kn rp 1,4 miliar lebih. hingga saat ini, kn rp 1,4 miliar belum ada yang dipulihkan oleh para terdakwa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan