Kurang 2.800 ASN, Penerimaan Tahun 2024 Pesimis Terpenuhi

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Kekurangan tenaga ASN (PNS dan PPPK) mencapai 2.800 orang, untuk mencapai kebutuhan ideal 5.800 orang ASN. Besarnya kekurangan jumlah ASN tersebut sangat kecil tercukupi dalam rekrutmen tahun 2024 ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat telah mengumumkan kepastian tahun 2024 adanya penerimaan tenaga ASN, baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

BACA JUGA:Anak di 15 Kecamatan Mukomuko Diberi Obat Cacing, Dinkes Lakukan Ini

Kurang yakinnya Pemkab Mukomuko mendapat kuota penerimaan ASN sejumlah kekeurangan tersebut mengingat cukup besarnya jumlah kebutuhan akan tenaga ASN. 

‘’Tak mungkin pemerintah pusat akan mengambulkan sesuai yang kita usulkan, butuh tambahan 2.800 ASN baik PNS maupun PPPK,’’ terang Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko Wawan Santoni S.Hut, M.Si.

Malahan diakui Wawan Santoni, sangat kecil peluang untuk mendapatkan kuota penerimaan CPNS tahun ini. Bukannya pesimis, ini berdasarkan pengalaman 4 tahun terakhir, Mukomuko tak mendapat kuota CPNS.

‘’Paling juga sama dengan tahun 2023, hanya ada penerimaan untuk PPPK. Itu pun dalam jumlah terbatas, tetap tak mencukupi kekurangan kita akan tenaga ASN mencapai 2.800 itu,’’ ungkapnya. 

BACA JUGA:KUR Tanpa Jaminan Belum Berlaku? Baca Permenko No 2/2023

Tak ditampik Wawan ada surat Kemenpan-RB agar pemerintah daerah mengirimkan usulan jumlah dan formasi ASN yang dibutuhkan dalam penerimaan tahun 2024. 

Namun sudah dari beberapa tahun lalu Mukomuko tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS sekalipun selalu mengusulkan. ‘’Penerimaan CPNS biasanya hanya untuk instansi vertikal,” kata Wawan.

Saat ini jumlah ASN Pemkab Mukomuko 3.000 orang, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 5.800 orang ASN. Kekurangan tersebut berdasarkan analisa jabatan. 

Sebab idealnya jumlah ASN di tingkat kabupaten memang sebanyak 5.000 lebih. Namun jumlah tersebut belum dapat direalisasikan, maka dari itu Pemkab Mukomuko menggunakan jasa honor daerah (Honda), untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membangun daerah.

“Menutupi kekurangan sudah pasti kita harus gunakan jasa Honda. Namun beberapa waktu lalu pemerintah pusat juga mengabarkan bahwa Desember tahun 2024 terakhir ada tenaga honor. Tentu daerah akan kembali kewalahan jika aturan tersebut benar diberlakukan,” sampai Wawan.

Wawan menyebutkan tenaga non-ASN di Mukomuko ini terdiri dari Honda, tenaga sukarela, dan tenaga arsip. Ribuan tenaga non-ASN itu baik yang berprofesi sebagai guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga administrasi di lingkungan Pemkab Mukomuko.