Penolakan Perpanjangan Izin HGU DDP ABE Berlanjut, Begini Permintaan Petani Desa Penyanggah

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 28 Jan 2024 - 22:39

KONFLIK: Hingga awal 2024, penyelesaian konflik antara PT. Daria Dharma Pratama (DDP) estate ABE wilayah Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh dengan petani Desa Penyenggah belum menuai titik terang. IST/RB--

KORANRB.ID – Hingga awal 2024, penyelesaian konflik antara PT. Daria Dharma Pratama (DDP) estate ABE wilayah Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh dengan petani Desa Penyenggah belum menuai titik terang.

Pasalnya, izin HGU PT DDP estate ABE telah habis sejak Desember 2021 lalu.

Bahkan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat telah mengetahui habisnya izin tersebut.

Habisnya izin HGU tersebut membuat masyarakat bergerak kompak untuk menolak, jika perusahaan ingin memperpanjang izin kembali.

"Jika perusahaan ingin memperpanjang izin, kami Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang mendamping petani Desa Penyanggah

meminta dilakukan evaluasi akan izin yang diberikan kepada perusahaan tersebut,” kata Ketua KMS Kecamatan Pondok Suguh, Dedi Hartono.

Menurut Dedi, masuknya investor menanam saham di daerah tentu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat.

Terutama dalam bidang kesejahteraan, baik menyediakan lapangan pekerjaan, memperhatikan masyarakat Desa Penyanggah melalui CSR yang harus dikeluarkan.

Namun sejauh ini masyarakat hanya dijadikan buruh yang jauh dari kesejahteraan serta tidak memiliki jaminan, bisa bekerja lama.

“Paling tinggi warga kami jadi petugas keamanan, buruh harian di perkebunan, yang bisa kapan saja dilakukan pemecatan oleh perusahaan.

penolakan perpanjangan izin hgu ddp abe berlanjut, begini permintaan petani desa penyanggah                            koranrb.id – hingga awal 2024, penyelesaian konflik antara pt. daria dharma pratama (ddp) estate abe wilayah desa air berau kecamatan pondok suguh dengan petani desa penyenggah belum menuai titik terang.
pasalnya, izin hgu pt ddp estate abe telah habis sejak desember 2021 lalu.
bahkan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat telah mengetahui habisnya izin tersebut. 
habisnya izin hgu tersebut membuat masyarakat bergerak kompak untuk menolak, jika perusahaan ingin memperpanjang izin kembali. 
baca juga:pt ddp kembali pancing kemarahan warga, matok lahan hgu habis izin
baca juga:izin lokasi pt ddp bukan legalitas berusaha: menurut saksi ahli fakultas hukum unib
"jika perusahaan ingin memperpanjang izin, kami koalisi masyarakat sipil (kms) yang mendamping petani desa penyanggah
meminta dilakukan evaluasi akan izin yang diberikan kepada perusahaan tersebut,” kata ketua kms kecamatan pondok suguh, dedi hartono.
menurut dedi, masuknya investor menanam saham di daerah tentu menjadi sebuah harapan bagi masyarakat. 
terutama dalam bidang kesejahteraan, baik menyediakan lapangan pekerjaan, memperhatikan masyarakat desa penyanggah melalui csr yang harus dikeluarkan. 
baca juga:sengketa pt ddp, dugaan fasilitasi hakim hingga lahan di luar hgu
baca juga:terungkap kebun pt ddp serami baru di luar hgu
namun sejauh ini masyarakat hanya dijadikan buruh yang jauh dari kesejahteraan serta tidak memiliki jaminan, bisa bekerja lama.
“paling tinggi warga kami jadi petugas keamanan, buruh harian di perkebunan, yang bisa kapan saja dilakukan pemecatan oleh perusahaan.
maka dari itu kami sepakat lebih baik lahan tersebut dikembalikan lagi ke pada masyarakat.
agar masyarakat tidak merasa terjajah di rumah sendiri,” terangnya.
baca juga:pt ddp pastikan lahan hgu milik perusahaan
baca juga:ada kejanggalan sidang lapangan gugatan pt ddp
sementara itu kepala desa (kades) air berau, april membenarkan izin pt ddp estate abe ini habis sejak tahun 2021.
otomatis jika mereka ingin mengurus perpanjangan izin harus dilakukan evaluasi atas izin selama ini. 
selain itu warga juga punya hak menentukan melalui pemerintah desa (pemdes) penyanggah.
apakah menyetujui perpanjangan izin atau tidak. 
sedangkan terkait pemasangan patok yang didapati masyarakat hampir memanas beberapa waktu yang lalu oleh masyarakat.
baca juga:15 konflik agraria di 6 kabupaten, rembuk rakyat bengkulu gelar aksi, ini poin tuntutannya
baca juga:meluasnya konflik timur tengah beri tekanan ihsg
sebelumnya direktorat jendral penetapan hak dan pendaftaran tanah kementerian agraria dan tata ruang/bpn telah menanggapi surat yang disampaikan masyarakat. 
bahwa proses penyelesaiannya berada di bawah kanwil atr/bpn provinsi bengkulu.
"kami sudah menerima surat dari kementerian agraria dan tata ruang (atr) /bpn yang menegaskan bahwa berkaitan konflik hgu tersebut, masih dalam proses penyelesaian oleh kanwil atr/bpn provinsi bengkulu.
dimana selama proses penyelesaian, pihak  perusahaan juga harus menahan diri.
dengan tidak memasang patok. patok yang sudah terpasang agar disingkirkan terlebih dahulu, karena proses ini masih dalam tahap penyelesaian.
tapi kebalnya ddp hal tersebut tidak di indahkan," tegasnya.
baca juga:konflik dana hibah meruncing, knpi la ode siapkan langkah
baca juga:soroti tingginya potensi konflik agraria 
terpisah ketua panitia kkhusus (pansus) hgu dprd mukomuko, busra mengatakan tidak mengetahui adanya kegiatan pemasangan patok oleh pt ddp estate abe beberapa waktu lalu yang sempat memanas.
berkaitan apa yang menjadi dasar perusahaan tidak mengindahkan surat dari pusat untuk menahan diri terlebih dahulu
dalam waktu dekat pansus hgu dprd mukomuko akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas reforma agraria (gtra) untuk mengetahui apa yang terjadi.
“kolaborasi antara pansus dan gtra ini memang penting. maka dari itu kami akan berkoordinasi terlebih dahulu.
yang pastinya hingga saat ini kami masih mengupayakan penyelesaian permasalahan konflik agrari tersebut.
untuk itu kami minta semua pihak bisa bersabar,” tandasnya.
sebelumnya, manajer estate pt. ddp abe, edi pramono, membenarkan tengah melakukan pematokan. 
dimana hal tersebut perintah atasan, jadi estate ddp abe hanya mengikuti perintah dan tidak memahami konflik terkait perpanjangan hgu.
baca juga:pembangunan sarpras rumah adat mukomuko lanjut? anggarannya hanya rp580 juta
baca juga:hasil tangkapan nelayan naik, disperkan klaim ini penyebabnya
"silakan jika ada masyarakat keberatan. kami disini hanya mengikuti perintah, terkait konflik perpanjangan hgu kami tidak paham sama sekali.
silakan dibuatkan surat jika masyarakat keberatan. yang pasti karena perintah patok tetap akan kami pasang.
kami tekankan pemasangan tanda batas ini tidak melibatkan, berkoordinasi dengan kantah atr/bpn begitu juga pemdes.
ini hanya pematokan kepentingan internal," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan