Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan, Baca Informasi Lengkapnya di Sini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 28 Jan 2024 - 23:32

Joko Widodo--

KORANRB.ID - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo mencabut pernyataannya terkait dukungan dalam Pilpres.

Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Trisno Raharjo mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan.

"Terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," terangnya kemarin.

Trisno mengatakan, presiden harus menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan pemilu yang tensinya semakin meninggi.

PP Muhammadiyah juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara.

"Baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung salah satu kontestan pemilu," paparnya.

Trisno mengatakan, pihaknya menuntut kepada DPR RI untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan pemilu,utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu.

Muhammadiyah juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan sebagai bahan atau referensi memutus perselisihan hasil Pemilu.

Sikap itu penting dilakukan oleh MK agar putusannya kelak yang bukan sekedar mengkalkulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya.

muhammadiyah desak jokowi cabut pernyataan, baca informasi lengkapnya di sini                             koranrb.id - pimpinan pusat muhammadiyah mendesak presiden joko widodo mencabut pernyataannya terkait dukungan dalam pilpres. 
ketua majelis hukum dan ham pimpinan pusat (pp) muhammadiyah trisno raharjo mendesak presiden jokowi untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan. 
"terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," terangnya kemarin.
trisno mengatakan, presiden harus menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.
baca juga:siswa smk harus terampil, cakap dan mandiri
baca juga:dua tersangka pembakaran kantor desa muara danau terancam 12 tahun, ini pasal yang menjeratnya
presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan pemilu yang tensinya semakin meninggi.
pp muhammadiyah juga meminta kepada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara. 
"baik langsung maupun tidak langsung untuk mendukung salah satu kontestan pemilu," paparnya.
trisno mengatakan, pihaknya menuntut kepada dpr ri untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan pemilu,utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu.
baca juga:dua tersangka pembakaran kantor desa muara danau terancam 12 tahun, ini pasal yang menjeratnya
baca juga:alasan gedung gunung bungkuk belum dihibahkan, ternyata pemprov bengkulu tunggu ini
muhammadiyah juga meminta mahkamah konstitusi (mk) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk dijadikan sebagai bahan atau referensi memutus perselisihan hasil pemilu. 
sikap itu penting dilakukan oleh mk agar putusannya kelak yang bukan sekedar mengkalkulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya.
"tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara," jelasnya.
baca juga:waduh! warga kota bengkulu tunggak pbb-p2 hingga rp90 miliar
baca juga:polres seluma kantongi hasil psikologi 5 korban anak dugaan c*b*l kadus, ini jadwal gelar perkaranya
muhammadiyah mengajak seluruh rakyat indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan utamanya penyelenggara negara. p
engawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas. 
"agar diperoleh pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara," tegas trisno.
jokowi sendiri, belakangan telah memberikan klarifikasi.
bahkan, dia membuat video khusus yang menampilkan sejumlah ketentuan dalam uu pemilu.
terkait hal itu, pakar hukum tata negara universitas andalas feri amsari mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dipahami jokowi dalam menginterpretasikan ketentuan kampanye bagi presiden yang diatur di uu pemilu.
baca juga:ternyata risiko kecelakan kerja jukir tinggi, pemkot siapkan bpjs
baca juga:ini pemicu harga tbs tingi di bengkulu utara
pertama, terkait konteks pasal yang mengatur bahwa presiden boleh ikut berkampanye.
”yang perlu dipahami, presiden dan wakil presiden tentu boleh kampanye kalau dia adalah presiden dan wakil presiden petahana,” kata feri.
feri menegaskan, pemahaman terkait konteks tersebut bisa diperoleh ketika membaca secara utuh ketentuan yang tercantum di pasal 281, 282, 283, 299 hingga 301.
penegasan bahwa ketentuan itu hanya untuk presiden petahana itu tersirat dalam pasal 301 yang berbunyi, “presiden atau wakil presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh kpu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden atau wakil presiden.
kemudian yang kedua, lanjut feri, adalah ketentuan tentang cuti dan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 281.
baca juga:proyek spam kobema tuntas tahun ini, bakal penuhi air bersih 38.000 rumah di daerah ini 
baca juga:ingatkan perusahaan wajib uji laboratorium, dlh bengkulu utara bisa cek ini 
jika dipahami, ketentuan tugas penyelenggaraan negara itu bisa dibaca sebagai larangan kepada presiden yang ingin berkampanye pada pilpres kali ini. 
tugas penyelenggara negara itu secara jelas diatur dalam pasal 5 uu nomor 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn.
di poin 6 pasal tersebut mewajibkan penyelenggara negara agar tidak melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok. 
”di konteks ini, tentu jokowi tidak bisa (berkampanye) karena yang dia mau kampanyekan berkaitan dengan keluarga,” ujarnya.
tidak hanya untuk gibran, kata feri, jokowi sebagai presiden juga sejatinya tidak boleh berkampanye untuk partai yang diketuai anaknya.
”karena ada kepentingan relasi keluarga di sana,” tuturnya.
sementara itu, ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri rahmat bagja memastikan, akan melakukan pengawasan terhadap presiden maupun menteri yang ikut kampanye. bagja menegaskan, pejabat diperbolehkan kampanye sepanjang mengajukan cuti.
"kami akan mengawasi jika pak presiden melakukan hal-hal yang dilarang," ujarnya.
keberpihakan jokowi, lanjut dia, hanya bisa dilakukan sebagai pribadi. sementara dalam kapasitas sebagai presiden, maka wajib netral.
oleh karenanya, semua fasilitas dan program dilarang disalahgunakan.
"kami sudah ngirim surat ke pak presiden untuk kemudian dalam melakukan hal apapun juga yang berkaitan dengan sekarang masa tahapan kampanye, maka ada beberapa larangan," tegasnya.
dari istana, koordinator staf khusus presiden ari dwipayana mengatakan sampai saat ini tidak ada agenda presiden jokowi melakukan kampanye politik.
"meskipun diperbolehkan uu pemilu, sampai saat ini, presiden jokowi belum ada rencana berkampanye," katanya. 
dia mengatakan agenda jokowi di jogjakarta untuk menghadiri kegiatan universitas nu jogjakarta.
selain itu juga akan menghadiri kegiatan di akmil magelang.
jadi meskipun sebelumnya jokowi mengunggah video bahwa presiden punya hak politik dan boleh kampanye, tidak ada agenda kampanye yang akan dia lakukan.
di tengah situasi politik yang menghangat dan isu mundurnya sejumlah menteri, presiden joko widodo melakukan pertemuan dengan elit politik di jogjakarta kemarin.
teranyar, jokowi bertemu ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono dan gubernur jogjakarta sri sultan hamengkubowono x.
pertemuan jokowi dengan ahy, dikemas secara santai. mereka mengawalinya dengan bersepeda pagi bersama di sekitar alun-alun yogyakarta. usai ngegowes, keduanya mampir di gudeg yu djum wijilan, untuk sarapan pagi dengan menu spesialnya.
di gudeg yu djum, selain sarapan, ahy dan jokowi berdiskusi empat mata. dalam kesempatan itu, ahy mengaku berbicara soal isu-isu politik kebangsaan. "kami banyak berdiskusi membahas isu-isu kebangsaan dan tentu terkait kesiapan pemilu agar berjalan dengan aman, damai dan demokratis,” kata ahy. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan