Bawaslu Panggil Oknum Pejabat, Tindakannya di Dinkes Kota Diduga Langgar PKPU

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 30 Jan 2024 - 22:15

Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri mengatakan Bawaslu panggil oknum pejabat, tindakannya di Dinkes Kota diduga langgar PKPU--Abdi/RB

KORANRB.ID – Bawaslu Kota Bengkulu panggil oknum pejabat Dinkes Kota Bengkulu.

Diduga oknum ASN tersebut terlibat langsung dalam kampanye caleg DPRD Provinsi Bengkulu daerah pemilihan Kota Bengkulu.

Tindakannya di Dinkes Kota diduga langgar PKPU.

Diduga oknum pejabat di lingkungan Dinkes Kota Bengkulu membagikan bahan kampanye caleg tersebut.

Berupa kalender, kartu nama dan brosur kampanye caleg.

Tindakannya di Dinkes Kota pada 16 Januari 2024.

Saat ini Bawaslu Kota Bengkulu sudah melakukan serta memastikan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut dan akan saat ini tengah dilakukan kajian dan pembahasan.

Hal tersebut dibeberkan, Koordinator Divisi Penaganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri.

Adapun dugaan aksi ASN tidak netral yang dilakukan oknum pejabat Dinkes pada saat jam kantor, diduga terjadi pada 16 Januari 2024 di Dinkes Kota Bengkulu.

“Ada dugaan pelanggaran pelanggaran, kita mendapatkan laporan 16 Januari 2024 lalu dan sudah kita laukan pemerosesan dari laporan tersebut,” tegas Ahmad.

bawaslu panggil oknum pejabat, tindakannya di dinkes kota diduga langgar pkpu                            koranrb.id – bawaslu kota bengkulu panggil oknum pejabat dinkes kota bengkulu. 
diduga oknum asn tersebut terlibat langsung dalam kampanye caleg dprd provinsi bengkulu daerah pemilihan kota bengkulu. 
tindakannya di dinkes kota diduga langgar pkpu. 
diduga oknum pejabat di lingkungan dinkes kota bengkulu membagikan bahan kampanye caleg tersebut. 
baca juga:pemprov bengkulu minta bawaslu tindak asn tidak netral
baca juga:bawaslu terima data apk melanggar dari panwascam, berikut rincian zona merah pemasangan apk 
berupa kalender, kartu nama dan brosur kampanye caleg. 
tindakannya di dinkes kota pada 16 januari 2024. 
saat ini bawaslu kota bengkulu sudah melakukan serta memastikan dugaan pelanggaran netralitas asn tersebut dan akan saat ini tengah dilakukan kajian dan pembahasan. 
hal tersebut dibeberkan, koordinator divisi penaganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri. 
baca juga:tkd amin sebut lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo, ini klarfikasi bawaslu 
baca juga:polres dan bawaslu awasi akun media sosial
adapun dugaan aksi asn tidak netral yang dilakukan oknum pejabat dinkes pada saat jam kantor, diduga terjadi pada 16 januari 2024 di dinkes kota bengkulu. 
“ada dugaan pelanggaran pelanggaran, kita mendapatkan laporan 16 januari 2024 lalu dan sudah kita laukan pemerosesan dari laporan tersebut,” tegas ahmad.
ahmad mengungkapkan terkait dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye di lingkungan dinkes kota bengkulu tersebut, apabila berdasarkan bukti yang telah didapat penelusuran bawaslu kota bengkulu.
tambah ahmad, selanjutnya bawaslu panggil oknum pejabat tersebut untuk dimintai keterangan.
baca juga:dugaan pelanggaran kampanye, bawaslu kota bakal panggil kpai, ada apa ya?
baca juga:tpd prabowo-gibran penuhi panggilan, begini penjelasan bawaslu kota bengkulu 
selanjutnya, apabila dari data bukti dan hasil pemanggilan membuktikan dugaan tindak pelanggaran tersebut, bawaslu kota bengkulu akan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran tersebut.
“bukti penelusuran sudah kita dapat dari dugaan pelanggaran di lingkungan dinkes (kota, red),  kita akan minta klarifikasi dari oknum tersebut dan bisa saja dari pemanggilan bisa kami keluarkan surat rekomendasi dari dugaan pelanggaran tersebut,” ucap ahmad.
ahmad tindakan oknum pejabat di dinkes kota diduga melanggar peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023.
pasal 74 ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
baca juga:bawaslu: pengawas tps ujung tombak pemilu
baca juga:bawaslu kota bengkulu temui kemenkumham, ini poin-poin dibahas soal tps lapas
kemudian dalam ayat (2) pasal 74 disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
selain itu, dalam pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara.
dimana dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil.
“dari pkpu saja sudah melanggar belum aturan lain, jadi pelanggaran netralitas ini sangat banyak regulasi yang mengatur,” ungkap ahmad.
baca juga:antisipasi kampanye gelap merajalela, bawaslu lakukan langkah-langkah ini 
baca juga:985 ptps dilantik, ketua bawaslu beri peringatan ini 
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat bahwa pihakanya mendapatkan informasi melalui posko pengaduan ada yang membagikan bahan kampanye di dinkes kota bengkulu. 
hasil pengecekan, mereka menemukan barang bukti bahan kampanye yang diduga dibagikan salah satu oknum pejabat kepada asn dilingkungan dinkes kota bengkulu.
"kita awalnya mendapatkan informasi melalui posko pengaduan dan langsung kita tindaklanjuti dengan penelusuran. hasilnya, kita menemukan barang bukti berupa bahan kampanye yang dibagikan kepada asn dilingkungan dinkes kota bengkulu. sehingga ini langsung kita naikan statusnya menjadi temuan dan diproses lebih lanjut," jelas rahmat.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan