Bersisa Rp 307,2 Miliar, DAU Gaji PPPK Terancam Hangus

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Senin , 30 Oct 2023 - 23:18

REALISASI: Kepala DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya saat mengkonfirmasi realisasi dan sisa dana PPPK 2023 per September.--BELA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Saat ini alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tahun anggaran 2023, tersisa Rp 307,12 miliar.

Serapan DAU gaji PPPK seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi baru terealisasi Rp 13,58 miliar dari total anggaran Rp 320,7 miliar.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pembendahaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mengatakan ada empat pemerintah daerah yang masih nihil penyaluran, atau realisasinya masih Rp 0.

Keempatnya yakni, Pemprov Bengkulu dengan pagu Rp 29,19 miliar, Pemkab Bengkulu Tengah dengan pagu Rp 7,91 miliar, Pemkab Bengkulu Selatan Rp 18,39 dan Pemkab Mukomuko Rp 18,027 miliar.

"Jadi daerah itu penyalurannya masih Rp 0. Sehingga sisa salur yang ada masih sama dengan alokasi awal dana atau pagunya," jelas Bayu, kemarin (29/10).

Sementara itu, dikatakan Bayu beberapa kabupaten/kota lainnya realisasinya masih minim. Rata-rata penyaluran baru Rp 1 miliar.

Terbanyak realisasinya Kabupaten Lebong Rp 3,502 miliar dari pagu Rp 20,84 miliar, sehingga salurnya Rp 17,34 miliar.

Selain empat daerah yang masih nihil salur tersebut, yang juga paling minim penyaluran berikutnya Kaur, yakni Rp 290,3 juta dari pagu Rp 18,1 miliar dengan sisa salur Rp 17,82 miliar.

"Kita imbau untuk masing-masing pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan penyaluran dana PPPK ini. Karena ini sudah akhir tahun," jelas Bayu.

Dijelaskan Bayu, dana yang belum disalurkan tersebut, saat ini memang belum disalur dari pemerintah pusat ke daerah.

Apabila dana tersebut tidak salur, akan menjadi mengendap atau menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

"Sampai saat ini belum ada mekanisme untuk penyaluran kembali sisa DAU yang tercatat di RKUN itu" ungkapnya.

bersisa rp 307,2 miliar,  dau gaji pppk terancam hangus                            bengkulu, koranrb.id – saat ini alokasi transfer ke daerah (tkd) dana alokasi khusus (dau) untuk penggajian pegawai pemerintah dengan dengan perjanjian kerja (pppk), tahun anggaran 2023, tersisa rp 307,12 miliar.
serapan dau gaji pppk seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi baru terealisasi rp 13,58 miliar dari total anggaran rp 320,7 miliar.
 kepala kantor wilayah (kanwil) direktorat jendral pembendahaan (djpb) provinsi bengkulu mengatakan ada empat pemerintah daerah yang masih nihil penyaluran, atau realisasinya masih rp 0.
baca juga:sanggahan diterima 61 pppk dinyatakan ms 
 keempatnya yakni, pemprov bengkulu dengan pagu rp 29,19 miliar, pemkab bengkulu tengah dengan pagu rp 7,91 miliar, pemkab bengkulu selatan rp 18,39 dan pemkab mukomuko rp 18,027 miliar.
"jadi daerah itu penyalurannya masih rp 0. sehingga sisa salur yang ada masih sama dengan alokasi awal dana atau pagunya," jelas bayu, kemarin (29/10).
sementara itu, dikatakan bayu beberapa kabupaten/kota lainnya realisasinya masih minim. rata-rata penyaluran baru rp 1 miliar.
 terbanyak realisasinya kabupaten lebong rp 3,502 miliar dari pagu rp 20,84 miliar, sehingga salurnya rp 17,34 miliar. 
baca juga:proses hukum berjalan, 8 pelajar tsk begal tetap bisa sekolah
selain empat daerah yang masih nihil salur tersebut, yang juga paling minim penyaluran berikutnya kaur, yakni rp 290,3 juta dari pagu rp 18,1 miliar dengan sisa salur rp 17,82 miliar.
"kita imbau untuk masing-masing pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan penyaluran dana pppk ini. karena ini sudah akhir tahun," jelas bayu.
dijelaskan bayu, dana yang belum disalurkan tersebut, saat ini memang belum disalur dari pemerintah pusat ke daerah.
 apabila dana tersebut tidak salur, akan menjadi mengendap atau menjadi sisa dana di rekening kas umum negara (rkun). 
"sampai saat ini belum ada mekanisme untuk penyaluran kembali sisa dau yang tercatat di rkun itu" ungkapnya.
mengenai empat daerah yang masih belum menyalurkan dau pppk ini, bayu mengatakan ada beberapa alasan yang mendasari belum ada penyaluran. 
diantaranya, kebutuhan riil pppk di tahun anggaran (ta) 2023 lebih kecil daripada anggaran yang dialokasikan. sampai saat ini, pihaknya masih belum tahu alasan hal tersebut bisa terjadi. 
baca juga:ingatkan kpu ciptakan pemilu damai
"mungkin di 2023 terjadi pengurangan atau penambahan, itu kembali ke pemda masing-masing," tuturnya. 
alasan lainnya, dijelaskan bayu yakni tidak tercapainya kesepakatan antara pemda dan dprd terkait jumlah pppk yang harus direkrut. 
serta, ada pula karena memang belum salur saja. pemda mengaku sudah melakukan penyaluran, namun belum ada rekomendasi salur yang diterima. 
"ini tinggal kesiapan masing-masing pemerintah daerah dalam perekrutan dan pengangkatan tenaga pppk tersebut. ini juga perlu direncanakan dengan baik antara unit yang menangani formasi usulan kepegawaian dengan bagian keuangan sehingga dia singkron antara dana yang ada dan formasi yang disetujui," saran bayu.
ke depan, bayu berharap ada koorfinasi yang dilakukan masing-masing daerah sehingga tidak ada miss informasi dari sisi keuangan. 
baca juga:dispora akui belum bisa maksimalkan pad
lalu, masing-masing pemda bayu harap untuk memperhatikan amanah dari undang-undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 
"diamanahkan dalam 5 tahun ini untuk alokasi belanja pegawai diharapkan maksimal 30 persen dari dana yang ada di daerah tersebut," tutup bayu. 
sementara itu, sekretaris daerah (sakda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, membenarkan realisasi dau pppk untuk pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu masih rp0. 
hal tersebut dikarenakan, sebelumnya petunjuk anggaran untuk penggunaan dana dau pppk 2023 tersebut belum keluar. dengan begitu pihaknya tidak melakukan pengangkatan, jika penganggarannya belum ada. namun, pada akhir tahun ini justru keluar daftar penggajian tersebut. 
"di akhir tahun ini justru keluar daftar untuk penggajian pppk pengangkatan di tahun 2022. sementara di tahun 2022 itu belum ada pengangkatan, otomatis belum bisa kita plan (rencanakan, red). nanti akan kita klaim kan pada pengangkatan hasil seleksi 2023, pembayaran ditahun 2024," jelas isnan.
baca juga:truk rusak, kedatangan 1.819 kotak suara molor 
dana sebesar rp 29,19 miliar tersebut, dikatakan isnan akan diperioritaskan untuk perekrutan pppk lulus passing grade di perekrutan 2021.
 namun, harus didaftarkan lagi di formasi 2023 ini. untuk saat ini, sejumlah dana tersebut masih berada di rkun, dan akan segera diurus.
 "karena kita sudah lulus passing grade kemarin belum kita angkat. mudah-mudahan nanti usaha dan niat mulia ini bisa berhasil," jelas isnan.
pihaknya akan mengajukan semacam carry over ke kementerian keuangan (kemenkeu). karena dana tersebut mrmang dari awal, tidak jelas penerbitannya. "kita tidak berani ngangkat di 2022. mau digaji pakai apa, karena mereka tidak ada menjanjikan itu," tutupnya. (bil)
 
realisasi dana pppk 2023
daerah  alokasi  realisasi  sisa salur
provinsi bengkulu  rp29,19 miliar  rp0  rp29,19 miliar
kota bengkulu  rp81,3 miliar  rp1,87 miliar  rp79,42 miliar
bengkulu tengah  rp7,91 miliar  rp0  rp7,91 miliar
bengkulu utara  rp37,9 miliar  rp1,141 miliar rp36,79 miliar
rejang lebong rp25,69 miliar  rp2,23 miliar  rp23,47 miliar
lebong  rp20,8 miliar  rp3,5 miliar  rp17,34 miliar
kepahiang  rp26,6 miliar  rp1,17 miliar  rp25,48 miliar
bengkulu selatan  rp18,39 miliar  rp0  rp18,39 miliar
seluma  rp36,619 miliar rp3,37 miliar  rp33,24 miliar 
kaur  rp18,1 miliar  rp290,3 juta  rp17,828 miliar
mukomuko  rp18,02 miliar  rp0  rp18,02 miliar
total  rp320,7 miliar  rp13,58 miliar  rp307,12 miliar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Selasa, 31 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan