Ancaman Penjara Anggota DPRD Kaur, Rp6,6 Miliar Ini Rinciannya

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 09 Feb 2024 - 01:48

RAPAT PARIPURNA: Anggota DPRD Kabupaten Kaur diminta kembalikan TGR. Foto: Rusman/RB--

BINTUHAN, KORANRB.ID – Anggota dan eks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur terancam masuk penjara massal.

Pasalnya hingga kini, mereka belum juga mengembalikan Tuntutan Kerugian Negara (TGR) sebagaimana hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, audit yang dilakukan BPK pada tahun 2023 yang lalu, anggota DPRD Kabupaten Kaur telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp6,6 miliar lebih dari kegiatan perjalanan dinas.

Dengan rincian Rp1.417.198.750 kegiatan perjalanan dinas di tahun 2021 dan Rp5.199.453.230 kegiatan perjalanan dinas di tahun 2022.

Usai pemeriksaan yang dilakukan BPK, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur meminta anggota dewan bersangkutan untuk menyelesaikan TGR.

Namun hingga saat ini, baru Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini yang melakukan pengembalian kerugian negara. Sedangkan 24 anggota dewan dan 1 mantan dewan belum ada kabar lebih jauh.

"Hingga Awal Februari baru ketua yang mengembalikan kerugian negara sebagaimana hasil audit BPK. Totalnya masih ada Rp4.884.922.980 yang harus anggota dewan kembalikan," kata Kajari Kaur Muhammad Yunus SH, MH, melalui Kasi Datun Dwi Pranoto SH ditemui Koran RB, Jumat 2 Februari 2024.

Dia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kaur yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Setelah ditelusuri lebih mendalam, BPK menemukan pada item kegiatan perjalanan dinas dewan Kaur telah menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

"Kita masih menunggu itikad baik dari 24 anggota dan 1 mantan anggota DPRD Kaur segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini naik ke tahap berikutnya,’’ tegas Dwi.

Dirincikan Dwi nama-nama anggota DPRD Kabupaten Kaur yang belum mengembalikan kerugian negara.

Alpensyah diminta engembalian kerugian negara Rp350,126,950, Juraidi Rp26,922,800, Baswidan Rp196,438,600, Liasmawati Rp134,739,750, dan Najamudin diminta mengembalikan Rp242,417,000.

ancaman penjara anggota dprd kaur, rp6,6 miliar ini rinciannya                            bintuhan, koranrb.id –  anggota dan eks dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten kaur terancam masuk penjara massal. 
pasalnya hingga kini, mereka belum juga mengembalikan tuntutan kerugian negara (tgr) sebagaimana hasil audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk) beberapa waktu lalu.
untuk diketahui, audit yang dilakukan bpk pada tahun 2023 yang lalu, anggota dprd kabupaten kaur telah menyebabkan kerugian negara hingga rp6,6 miliar lebih dari kegiatan perjalanan dinas. 
baca juga: gubernur rohidin ajak warga bengkulu dukung nabila putri bintadytama
dengan rincian rp1.417.198.750 kegiatan perjalanan dinas di tahun 2021 dan rp5.199.453.230 kegiatan perjalanan dinas di tahun 2022.
usai pemeriksaan yang dilakukan bpk, pihak kejaksaan negeri (kejari) kaur meminta anggota dewan bersangkutan untuk menyelesaikan tgr. 
namun hingga saat ini, baru ketua dprd kaur, diana tulaini yang melakukan pengembalian kerugian negara. sedangkan 24 anggota dewan dan 1 mantan dewan belum ada kabar lebih jauh.
"hingga awal februari baru ketua yang mengembalikan kerugian negara sebagaimana hasil audit bpk. totalnya masih ada rp4.884.922.980 yang harus anggota dewan kembalikan," kata kajari kaur muhammad yunus sh, mh, melalui kasi datun dwi pranoto sh ditemui koran rb, jumat 2 februari 2024.
dia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan bpk beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj). 
setelah ditelusuri lebih mendalam, bpk menemukan pada item kegiatan perjalanan dinas dewan kaur telah menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.
"kita masih menunggu itikad baik dari 24 anggota dan 1 mantan anggota dprd kaur segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini naik ke tahap berikutnya,’’ tegas dwi.
baca juga:100 hektar lagi lahan usul replanting masih verifikasi
dirincikan dwi nama-nama anggota dprd kabupaten kaur yang belum mengembalikan kerugian negara.
alpensyah diminta engembalian kerugian negara rp350,126,950, juraidi rp26,922,800, baswidan rp196,438,600, liasmawati rp134,739,750, dan najamudin diminta mengembalikan rp242,417,000.
selanjutnya ada tri putra wahyuni harus kembalikan kerugian negara rp234,256,900, irawan sumantri rp225,824,120, irwanto toher rp 233,716,200, denny setiawan rp207,717,720, samsul pasti rp 203,884,480.
berikutnya, juhnan hadi rp116,940,920, surono rp201,704,400, burman rp102,260,300, didi arianto rp228,467,520,  firjan eka budi rp218,267,520, rismadi rp216,713,680, farhan rp 249,240,250, dan basarudin rp210,135,500.
begitupun merza harus kembalikan rp126,053,820, maharda kurniawan rp 231,183,800, muslih z rp175,963,400, rahmatin hidayat rp 231,763,400,  jemi hariansyah rp 216,763,400,  reki bonizar rp 201,563,050, dan mantan anggota dprd kaur, rolan zuhrian diminta kembalikan rp30,857,400.
"bahkan diantara nama mereka ada salah satu yang sudah menjadi mantan anggota dewan, yang sudah mengundurkan diri tetap diminta kembalikan kerugian negara,’’ terang dwi.
baca juga:genjot potensi pariwisata desa dan objek wisata daerah, ciptakan manfaat ekonomi
dwi menegaskan, kejari kaur telah memberikan tenggat waktu pengembalian kerugian negara oleh para anggota dewan yang bersangkutan hingga tanggal 10 bulan april mendatang. 
apabila ada anggota dewan tidak melakukan pengembalian maka perkara ini akan naik ke bidang pidana khusus (pidsus) kejari kaur.
"kalau memang tidak melakukan pengembalian, maka kita akan melakukan proses selanjutnya," tegasnya.
sementara itu, sekretaris dewan (sekwan) kabupaten kaur ujang julisman s.sos m.si saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan. saat ini sepenuhnya masalah telah ditanamkan oleh pihak kejari kaur, dan sudah di minta pertanggung jawaban ke perseorangan oleh pihak kejari. sedangkan, pihak sekretariat dewan hanya melakukan pengawasan dan perekapan apabila ada anggota dprd yang melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.
"kita sekarang hanya pengawasan saja, semuanya sudah ke di arahkan ke perseorangan. jadi kalau ada yang tidak mengembalikan, maka kebijakan dari kejari jika ingin menaikan masalah ini ketahanan selanjutnya," terang sekwan.
baca juga:peringatan isra mikraj jadikan ukhuwah islamiyah di tahun politik 
terpisah,  inspektur inspektorat kabupaten kaur harika, se, menerangkan untuk melaksanakan tindak lanjut terkait temuan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur tahun 2021 dan 2022.
 pemkab kaur menggandeng kejari untuk melakukan  penyelesaian tuntutan ganti rugi atas temuan tersebut. sebab dari tahun sebelumnya, pihak anggota dprd kabupaten kaur tidak kunjung mengembalikan kerugian negara tersebut.
"audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 yang lalu. karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka menggandeng ke kejari kaur," terang harika.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu, 10 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan