Bupati Kaur jadi Saksi Pekan Depan, Ini Perkaranya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 01 Mar 2024 - 23:29

JELASKAN: Kasi Pidsus Kejari Kaur, Bobi Muhamad Ali Akbar, SH, MH saat diwawancari terkait perkara dugaan korupsi pengadaan jas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kaur tahun anggaran 2022. FIKI/RB --

KORANRB.ID – Bupati Kaur, Lismidianto disebut-sebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntutu Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kaur tahun anggaran 2022.

Surat dakwaan sudah dibacakan JPU Kejari Kaur pada persidangan, Rabu, 28 Februari 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Kasi Pidsus Kejari Kaur, Bobi Muhamad Ali Akbar, SH, MH mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat pemanggilan sebagai saksi kepada Bupati Lismidianto.

Bupati Lismidianto, akan dihadirkan sebagai saksi pada persidangan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

“Karena yang bersangkutan (Bupati Lismidianto, red) sebagai saksi, tentu akan kita layakan surat pemanggilan untuk hadir (di Persidangan,red),” terang Bobi, saat dikonfirmasi RB, Jumat, 1 Maret 2024.

Di sisi lain, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Asdyarman, Sopian Siregar, SH, M.Kn menyampaikan, untuk sidang lanjutan diagendakan, Selasa, 6 Maret 2024 di PN Tipikor Bengkulu.

“Iya, Selasa (6 Maret, red) agendanya pemeriksaan saksi,” singkatnya.

Untuk diketahui, perkara ini menyeret dua terdakwa ke persidangan, yakni mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa (PMD) Kaur Asdyarman, S.Sos dan Rahmadansyah diduga broker.

Pada persidangan, 28 Februari 2024 dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU. Para terdakwa didakwa Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

bupati kaur jadi saksi pekan depan, ini perkaranya                            koranrb.id – bupati kaur, lismidianto disebut-sebut di dalam surat dakwaan jaksa penuntutu umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur. 
dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jas di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kaur tahun anggaran 2022. 
surat dakwaan sudah dibacakan jpu kejari kaur pada persidangan, rabu, 28 februari 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu. 
kasi pidsus kejari kaur, bobi muhamad ali akbar, sh, mh mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat pemanggilan sebagai saksi kepada bupati lismidianto. 
baca juga:dugaan pencemaran udara pt ksm di mukomuko, polisi segera periksa perusahaan
baca juga: bidik aktor utama perkara korupsi asrama haji, jaksa analisa fakta sidang, cari alat bukti 
bupati lismidianto, akan dihadirkan sebagai saksi pada persidangan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. 
“karena yang bersangkutan (bupati lismidianto, red) sebagai saksi, tentu akan kita layakan surat pemanggilan untuk hadir (di persidangan,red),” terang bobi, saat dikonfirmasi rb, jumat, 1 maret 2024.
di sisi lain, penasehat hukum (ph) terdakwa, asdyarman, sopian siregar, sh, m.kn menyampaikan, untuk sidang lanjutan diagendakan, selasa, 6 maret 2024 di pn tipikor bengkulu. 
“iya, selasa (6 maret, red) agendanya pemeriksaan saksi,” singkatnya. 
untuk diketahui, perkara ini menyeret dua terdakwa ke persidangan, yakni mantan kepala dinas pemberdayaan masyarkat desa (pmd) kaur asdyarman, s.sos dan rahmadansyah diduga broker. 
baca juga:dugaan keterlibatan sekdis dinkes kaur perkara bok, ph terdakwa yakin jpu tidak tutup mata
baca juga:kerugian negara hanya rp30 juta, perkara korupsi pengadaan jas kaur disorot mejelis, ini tanggapannya
pada persidangan, 28 februari 2024 dengan agenda pembacaan surat dakwaan jpu. para terdakwa didakwa pasal 12 huruf (a) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
dan pasal 5 ayat (2) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tīndak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:terdakwa kur bsi dituntut berbeda, tuntutan robi riantoro lebih tinggi
baca juga:ditinggal ke arab, rumah warga padang jati dibobol pencuri, begini kronologisnya
sekedar mengulas, berkas perkara kedua terdakwa, dilimaphkan jpu kejari kaur ke pn tipikor bengkulu, selasa 6 februari 2024 lalu.
setelah itu, pn tipikor bengkulu, mengagendakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan jpu pada 22 februari 2024. 
namun, persidangan harus ditunda, karena hakim ketua dalam perkara ini sedang dalam keadaan sakit.
yang mengaharuskan sidang ditunda hingga rabu 28 februari 2024 mendatang. 
untuk diketahui, asdyarman selaku kepala dinas pmd dan rahmadansyah diduga makelar atau broker dalam perkara ini, ditetapkan tersangkan oleh penyidik tipikor satreskrim polres kaur pada 30 november 2023 lalu. 
sebelum ditetapkannya asdyarman dan rahmadansyah sebagai tersangka dalam perkara ini, penyidik polres kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa. 
dari hasil penyelidikan yang dilakukan satreskrim polres kauar beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai rp1,2 miliar. 
anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 kecamatan di kabupaten kaur. 
diduga perkara ini bermula saat terdakwa rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas. 
bertujuan agar, rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu. diduga rahmadansyah menjanjikan kepada as keuntungan sebesar rp700 ribu per satu setel jas.
diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga rp 2,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Sabtu, 2 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan