Dorong Penempatan PPPK Transparan dan Adil

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 10 Mar 2024 - 01:29

PPPK: Proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023, saat ini masih berlanjut. DOK/RB--

KORANRB.ID - Proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023, saat ini masih berlanjut.

Sebelumnya, KemenPAN RB sudah mengumumkan 678 orang yang sudah lulus.

Dengan rincian, 616 orang Tenaga Fungsional Guru, 55 orang Tenaga Kesehatan dan 7 orang Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian.

Namun, hingga saat ini belum ada kabar mengenai pengangkatan sejumlah calon PPPK yang sudah lulus tersebut.

Saat ini semuanya masih dalam proses, baik untuk Nomor Induk Pegawai (NIP) maupun penempatannya.

Sebab, peraturan KemenPAN RB saat ini, untuk perekrutan PPPK akan diberikan NIP dulu baru dilakukan penempatan.

Mendorong proses tersebut agar segera terselesaikan, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM meminta

agar proses pengangkatan honorer yang lulus pengadaan PPPK tahun 2023 tersebut dilakukan dengan adil, transparan dan mengikuti kebijakan yang mengatur.

Terutama untuk penempatan PPPK, dirinya tidak menginginkan adanya manipulasi atau praktik kecurangan yang dilakukan.

"Saya kira tempatlah di sekolah asalnya. Tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. Kita tidak mau seperti itu," tegas Edwar Samsi.

dorong penempatan pppk transparan dan adil                            koranrb.id - proses perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2023, saat ini masih berlanjut.
sebelumnya, kemenpan rb sudah mengumumkan 678 orang yang sudah lulus.
dengan rincian, 616 orang tenaga fungsional guru, 55 orang tenaga kesehatan dan 7 orang tenaga teknis penyuluh pertanian.
namun, hingga saat ini belum ada kabar mengenai pengangkatan sejumlah calon pppk yang sudah lulus tersebut.
saat ini semuanya masih dalam proses, baik untuk nomor induk pegawai (nip) maupun penempatannya.
baca juga:mendagri imbau kepala daerah beri berkesempatan satpol pp jadi asn atau ppk
baca juga:pilar pembangunan bengkulu menuju teras ekonomi baru
sebab, peraturan kemenpan rb saat ini, untuk perekrutan pppk akan diberikan nip dulu baru dilakukan penempatan.
mendorong proses tersebut agar segera terselesaikan, ketua komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm meminta
agar proses pengangkatan honorer yang lulus pengadaan pppk tahun 2023 tersebut dilakukan dengan adil, transparan dan mengikuti kebijakan yang mengatur. 
terutama untuk penempatan pppk, dirinya tidak menginginkan adanya manipulasi atau praktik kecurangan  yang dilakukan.
"saya kira tempatlah di sekolah asalnya. tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. kita tidak mau seperti itu," tegas edwar samsi.
baca juga:siswa enggano dapat beasiswa khusus di ugm, ini penjelasannya
baca juga:wajah baru rumah makan kabayan 91 kota bengkulu, elegan dan menawan
selain itu, ia juga meminta agar opd terkait dapat melakukan penempatan terhadap para calon pppk
sesuai dengan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah.
sehingga proses pendidikan dapat dilakukan dengan optimal tanpa meninggalkan polemik.
"harapan kita, mereka yang mengikuti pppk sesuai dengan formasi dan sekolah tersebut , ditempatkan disitu, biar tidak terjadi polemik,'' pungkas edwar.
sementara itu, mengenai penempatan pppk pengadaan tahun 2023, yang belum ada kejelasan karena nomor induk pegawai (nip) sampai saat ini belum juga diterbitkan. 
baca juga:penyelidikan pencurian 129,5 gram emas pns seluma lanjut
baca juga:catat! hari ini terakhir bazar murah di gor sawah lebar kota bengkulu 
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi meminta calon aparatur sipil negara (casn) pppk meminta agar para calon pppk ini agar tetap bersabar.
saat ini pihaknya masih menunggu penerbitan nip pppk dari kemenpan rb dan badan kepegawaian negara (bkn).
"untuk penempatan sampai saat ini nip belum diterima, artinya mendapatkan nip pppk dulu baru kita sk-kan dan penandatanganan kontrak.
ya bersabarlah dulu karena nip itu belum kita terima," ujarnya.
sebelum adanya nip tersebut dijelaskan gunawan suryadi, pemerintah daerah belum bisa melakukan proses pengangkatan
dan menentukan penempatan masing-masing asn (aparatur sipil negara) pppk yang dinyatakan lulus beberapa waktu lalu. 
diakuinya untuk proses penerbitan nip pppk, masing-masing calon asn yang dinyatakan lulus sudah melengkapi pemberkasan dan sampai saat ini belum ada kejelasan dari kementerian.
"saat ini proses administrasi di menpan rb sama bkn, ya kita tunggu saja. karena semua peryaratan sudah dilengkapi tinggal kita menunggu dari pusat," tambahnya.
sementara menjawab terkait penepatan asn pppk yang akan bekerja di lingkungan pendidikan dan kebudayaan provinsi bengkulu dijelaskan gunawan suryadi akan disesuaikan dengan analisis beban kerja (abk) di masing-masing satuan pendidikan. 
dengan pengaturan tersebut, para honorer yang sebelumnya bekerja di sekolah tertentu dikatakannya belum pasti ditempatkan di sekolah asal. apalagi jika sesuai abk ternyata sekolah yang bersangkutan sudah memenuhi abk dengan jumlah pegawai yang ada.
"untuk tenaga pendidik belum ditentukan penempatan, sudah berkoordinasi dengan kemendikbud. karena kadang-kadang ada honorer yang diupayakan penempatan pada sekolah asal, tetapi kalau abk tidak tersedia maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan," ucapnya.
mengenai formasi calon aparatur sipil negara (casn) yang hingga saat ini masih belum ada kabarnya, gunawan mengatakan pihaknya sudah bekerjasama dengan biro organisasi, sedang menyusun jenis jabatan dan analisis beban kerja (abk) yang dibutuhkan pada perekrutan casn di tahun 2024 ini. 
"jenis jabatan ini, seperti yang sudah kita beritahukan sebelumnya, apakah juga akan mengakomodir yang tamatan sekolah dasar (sd) untuk tenaga supir atau sebagainya," terang gunawan, senin 26 februari 2024.
sembari pihaknya menunggu perjembangan dari pemerintah pusat, mengenai usulan kuota dan formasi untuk pengangkatan casn 2024.
"kita lihat dulu perkembangan, berapa formasi yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. dari pengajuan kuota yakni sebanyak 500 orang tersebut," ucapnya.
berapapun kuota dan formasi yang ditetma nanti, dikatalan gunawan akan dilaksanakan di provinsi bengkulu. apakan pengusulan 500 kuota tersebut bisa bertamabah, bahkan bisa juga berkurang. 
"kita jalankan sesuai dengan formasi yang kita terima," ucapnya. 
pengajuan 500 kuota tersebut, dikatalan gunawan merupakan hasil pertimbangan yang matang mengenai kebutuhan dan jumlah anggaran pemerintah daerah. 
"ketika dua-dua ini ada, kita akan mengikuti. artinya yang bisa kita teruskan itu hanya 500 orang, baik statusnya pppk maupun cpns," ucapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 11 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan