Noprin mengungkapkan, kedepan Disnakertrans trans akan melakukan pemantauan kangsung ke beberapa perusahaan yang belum membayarkan gaji sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.
Dia juga mengimbau bagi, pekerja yang merasa menerima gaji dibawah UMK padahal perusahaan itu sudah wajib menggaji mereka sesuai dengan UMK diminta agar segera melaporkan agar bisa ditindak.
"Kita akan sidak langsung kedepan, bagi para pekerja juga diharapkan membuat laporan kalau memang masih digaji di bawah UMK," sampainya.
Terpisah Noprin menjelaskan, untuk program perekrutan kerja ke negara Jepang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kaur tahun ini tidak tersedia.
BACA JUGA:Puncak Arus Balik, Setiap Hari 50 Warga Menuju Pulau Jawa
Pasalnya hingga saat ini, Disnakertrans Kaur belum mendapatkan petunjuk dari Disnakertrans Provinsi Bengkulu untuk segera membuka perekrutan di Kaur.
Berbeda dengan tahun 2023 yang lalu, Kabupaten Kaur membuka pendaftaran perekrutan untuk program kerja di Jepang.
Hanya saja belum ada satupun warga Kaur yang lolos untuk ke jepang melalui program yang telah disiapkan ini.
"Tahun ini untuk program magang ke Jepang, sama sekali belum ada petunjuk," terangnya.
BACA JUGA:SD dan SMP Kekurangan Murid Akan Dimerger
Jika nanti, sudah ada petunjuk, maka Disnaker Kaur akan segera melakukan sosialisasi melalui penyebaran brosur.
Guna untuk memberitahukan kepada warga Kaur bahwa pendaftaran program tersebut mulai dibuka.
"Kalau sudah ada kabar nanti, kita akan langsung umumkan siapa tau ada putra dan puteri Kaur yang berminat," tukasnya.
Sekedar Informasi, di tahun 2023 yang lalu Disnakertrans Kaur memberangkatkan total ada sebanyak 43 warga Kaur ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
BACA JUGA:Evaluasi Lebaran: 897 Perusahaan Tak Bayar THR, Angka Kecelakaan Turun
Paling banyak warga Kaur berangkat menjadi TKI ke Malaysia.