Selain itu, saat ini pemerintah pusat hingga ke daerah juga tengah mendorong program satu data Indonesia.
Data tersebut tentunya sangat tergantung dengan data kependudukan.
Kedepannya, dengan satu Nomor Induk Kependudukan, maka semua data kependudukan terutama yang terkait profile masyarakat bisa terlihat dan menjadi catatan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Terutama pembangunan ekonomi masyarakat terkait jaminan masyarakat penerima bantuan sosial.
“Sehingga kita kami tidak membiarkan masyarakat yang belum melakukan rekam data, kita berkoordinasi dengan camat dan kepala desa untuk mengarahkan masyarakat melakukan rekam data,” pungkas Suwanto. (qia/adv)
Kategori :