Namun, setelah itu semuanya berjalan baik dan tidak ada kejadian seperti itu lagi. Maka itu dukungan dari kepolisian dan polisi/Polri/TNI ini sangat dibutuhkan.
"Potensi terjadinya konflik atau gangguan Kamtibmas, itu sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Lebih lanjut, konflik tersebut menurutnya terjadi karena ada pergerakan masa yang terjadi di kelompok masyarakat.
"Begitu pula karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat maupun antar pasangan calon (paslon)," imbuhnya.
BACA JUGA:Tak Hanya Hari Buruh, 1 Mei Juga Merupakan Tanggal Ditemukan Pluto dan Didirikan Iluminati
Untuk itu, ia meminta kepada Asisten I, Satpol PP dan Polda, agar selalu memitigasi kemungkinan tersebut.
Ia juga meminta agar dilakukan diskusi informal, agar bisa memacu tidak ada timbulnya konflik antar paslon yang akan berimbang antara masa pendukung.
"Itu harus bisa diantisipasi sejak awal," ucapnya.
Belum lagi, ditambahkannya potensi regulasi dan potensi multitafsir yang juga harus dipahami dan diduduk bersamakan, disamping KPU yang selalu menjelaskan dengan pertemuan dan sosialisasi.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Rumah Kontrakan di Sawah Lebar Terbakar
"Saya kira aparat penegak hukum betul-betul satu pemahaman, satu narasi, sehingga apapun yang diminta keterangan dengan masyarakat itu dengan narasi dan informasi yang sama," ujarnya.
Catatn-catatn tersebut, nantinya diharapkan menjadi progresi Satpol PP dan Kesbangpoldalam upaya mengedukasi masyarakat.
Berdasarkan pengalaman Pemilu yang dilakukan pada 14 Februari lalu yang berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
Memang ada gesekan antar kandidat maupun pendukung tom pemenangan yang cukup keras. Namun, setelah Pemilu selesai, semua tidak ada masalah lagi.
BACA JUGA:Siap-siap, Kelas 3 SD Wajib Masukan Mata Pelajaran Bahasa Inggris
"Setelah Pemilu itu selesai, ini sudah nyambung semua lagi," tuturnya.