Terkait bantuan DAK, Hasto mengatakan uang tersebut dapat dipergunakan untuk uang saku, uang transport atau uang pulsa tim pendamping keluarga yang terus bekerja di lapangan melakukan pemantauan, penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan intervensi.
BACA JUGA:Sepupu Elang Botak yang Angker, Ini 9 Fakta Menakjubkan Elang Ekor Putih
BACA JUGA:Wow! Diklaim Punah, 10 Hewan Ini Hidup Kembali
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, SH, MH menyampaikan, BKKBN Provinsi Bengkulu sebagai instansi yang mengemban sebagian tugas BKKBN di provinsi,
baik itu program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, hingga percepatan penurunan stunting.
Dalam hal program percepatan penurunan stunting, BKKBN Provinsi Bengkulu telah mengakomodir sekretariat percepatan penurunan stunting,
juga menjembatani terbentuknya TPPS mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat desa/kelurahan.
“Kami telah membentuk dan melatih Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 1807 tim atau sejumlah 5421 orang di mana terdapat 3 orang di masing-masing desa/kelurahan,” katanya.
Ia juga menyampaikan, BKKBN Provinsi Bengkulu merekrut satgas stunting yang bekerja mendampingi TPPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Sebagai upaya mempercepat penurunan stunting, BKKBN Provinsi Bengkulu juga mengupayakan penggelontoran DAK Subbidang KB yang turut membiayai program percepatan stunting di kabupaten/kota.
Dalam upaya menurunkan kemiskinan eksirem, BKKBN Provinsi Bengkulu juga tunduk dan patuh pada instruksi presiden dengan melaksanakan pemutakhiran data keluarga yang diambil by name by address.
Hasil release Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka prevalensi stunting dari 22,1 menjadi 19,8 atau sebesar 2.3.
Upaya ini tidak terlepas dari sinergitas dan kerja sama yang baik antar lintas sektoral.
Keseriusan ini diharapkan dapat menurunkan target penurunan stunting tungga 12,556 pada tahun 2024.
“Berdasarkan data dan capaian sasaran indikator program pada tahun anggaran 2022 tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja serta merumuskan strategi dan kebijakan pada tahun 2024 melalui Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024,” bebernya.