Jasa keuangan dan asuransi 5,24 persen Rp 377 juta.
Real estat 3,62 persen Rp 26p juta. Jasa perusahaan 0,2 persen Rp 19 juta.
Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 10,27 persen Rp 739 juta.
Jasa pendidikan 4,92 persen Rp 353 juta.
Jasa kejahatan dan kegiatan sosial 1,75 persen Rp 126 juta.
Dan, jasa lainnya 0,72 persen Rp 51 juta.
BACA JUGA:Dituntut 8 Tahun, Oknum Polisi Perkara Sabu di Bengkulu Minta Keringanan
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (P2EPD) Bapedda-Litbang Bengkulu Selatan, Nusa Esa Putra mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya peningkatan sektor usaha lainnya.
Bapedda-Litbang Bengkulu Selatan, sebut Nusa, mengakui kalau sektor terlemah ada pada Minerba, karena secara kalkulasi Kabupaten Bengkulu Selatan hanya mengandalkan Galian C.
"Keunggulan kita hanya pertanian, kehutanan dan perikanan karena memang sektor itu mendukung kita," kata Nusa.
Hanya ada dukungan dari usaha kecil lainnya seperti UMKM dan sebagiannya. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu signifikan. Pemkab Bengkulu Selatan masih mengandalkan di sektor pertanian. "Mudah-mudahan ada penambahan sektor lainnya," jelas Nusa.
Beberapa item lainnya yang mendukung pembangunan Bengkulu Selatan, seperti trend kemiskinan Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2017 mengalami penurunan.
Data Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapedda-Litbang Bengkulu Selatan tahun 2017 angka kemiskinan Bengkulu Selatan 21,06 persen, tahun 2018 18,65 persen, tahun 2019 18,54 persen, tahun 2020 17,82 persen, tahun 2021 18,16 persen, tahun 2022 17,86 persen dan tahun 2023 17,51 persen.
Lalu jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 adalah sebesar 31,89 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin mencapai 17,51 persen.