KORANRB.ID – Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu, memprediksi kuota tambahan haji mencapai 800 orang di 2024 mendatang.
Hal tersebut, sejalan dengan pengumuman Presiden RI, Joko Widodo pada Hari Santri beberapa waktu lalu, yang menyebutkan Indonesia mendapatkan kouta tambahan haji yakni 20.000 ribu.
BACA JUGA:Sistem E-Hajj Dibuka Mulai 4 November, Kemenag Kebut Persiapan Haji 2024
Untuk itu, Pemprov Bengkulu telah menganggarkan pemberangkatan biaya pesawat haji 2024 sesuai dengan kuota normal yang sudah ditentukan. Artinya, jika terdapat penambahan sekitar 800 orang tersebut juga akan ada biaya tambahan yang harus dianggarkan. Bahkan, diperhitungkan dari penambahan tahun sebelumnya, penambahan ditahun 2024 ini mencapai tiga kali lipatnya.
“Kita asumsikan, kuota tambahan yang akan didapatkan Bengkulu ini sekitar dua atau tiga kali lipat dari tambahan kemarin. Sementara penganggaran oleh pemerintah Bengkulu sudah terkunci di kuota yang sekarang," jelas Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil anwar, M.Si.
BACA JUGA:Daftar Tunggu Haji 3.726 Orang
Menindaklanjuti hal tersebut, Khairil mengatakan pihaknya sudah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan sharing anggaran. Sebab, berdasarkan hasil konfirmasi bersama pihak Kemenag, tidak ada regulasi yang mengharuskan pemberangkatan Jamaah Haji dari embarkasi antara ke embarkasi penuh di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Provinsi.
“Sudah disepakati, bersama kemenag kabupaten/kota, penambahan itu nanti akan menjadi dasar untuk menjadi kontribusi atau sharing dana dari kabupaten/kota untuk tambahan dana keberangkatan haji ini," jelasnya.
BACA JUGA:Antrean Haji 34.227 CJH, Daftar Sekarang Berangkat 2045
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setdaprov Bengkulu, Dr. Syarifuddin, M.Si menjelaskan, berkaca dari tahun sebelumnya untuk dana sewa pesawat awalnya dianggarkan Rp 6 miliar, ternyata yang diperlukan Rp 12 miliar, karena harus disesuaikan dengan hasil lelang. Beberapa kali dilakukan pelelangan, namun tidak ada peminat. Di tahun 2024 mendatang, pihaknya telah merencanakan antisipasi terhadap penambahan tersebut dengan sharing anggaran kabupaten/kota.
BACA JUGA:Kasus Asrama Haji P21, Lanjut ke Persidangan
"Ini memang menjadi kewajiban kami sebagai embarkasi antara. Sudah dirapatkan, dari pada dibebankan kepada seluruh jemaah meminta untuk sharing anggaran pembiayaan biaya pesawat kabupaten/kota," tutupnya. (bil)