BACA JUGA:3 Permintaan Terakhir Alexander Agung yang Melegenda
Pidana denda tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang yang harus disetorkan pada negara sebagai denda dari perbuatan pidana.
Ini lazim terjadi pada tindak pidana korupsi.
Bahkan Jaksa Penuntut Umum juga akan memasukan tuntutan denda dalam persidangan.
Denda ini merupakan kewajiban yang ahrus dibayarkan yang jika tidak dibayarkan akan ada kententuan menambah lama masa hukuman badan.
Lama masa hukuman badan akibat tidak membayar denda juga bervariasi sesuai dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim.
5. Pidana Pengembalian
Selain itu, ada juga putusan pidana yang sifatnya hukuman tambahan pengembalian kerugian maupun perampasan hak.
BACA JUGA:UPDATE: Harga Emas Batangan di Pegadaian, Jumat 7 Juni 2024
Hal ini juga lazim dan umum pada putusan tindak pidana korupsi.
Biasanya hukuman tambahan berupa pengembalian uang didasarkan dari besaran kerugian negara yang muncul dalam persidangan dan belum dikembalikan.
Selain mengganti dengan hukuman badan jika tidak membayar, majelis hakim juga bisa memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan aset pribadi milik terpidana untuk dilelang sesuia besaran hukuman pidana pengembalian uang yang ditetapkan.
6. Perampasan Barang
Perampasan barang milik pelaku tindak pidana juga bisa masuk dalam putusan mejelis hakim.
Perampasan barang tersebut bisa saja untuk dimusnakan atau nantinya dilelang dan hasilnya diserahkan pada negara.