Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah dan mampu mengartikulasikan rencana mereka dengan jelas kepada masyarakat.
“Sosialisasi penyusunan visi dan misi bapaslon ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, LO, dan bapaslon. Dan kita berharap saat kita mengundang nantinya seluruh bapaslon, parpol dan LO bisa hadir,” tambah Ujang.
Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis KPU Rejang Lebong, Eiis Purwanti, menambahkan bahwa undangan tersebut juga terbuka untuk partai politik yang ada di Kabupaten Rejang Lebong serta individu yang berniat mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati.
"Yang pasti itu adalah partai politik yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan terbuka untuk yang mencalonkan diri," kata Eiis.
BACA JUGA:Diduga Banyak Perumahan di Kota Bengkulu Tidak Dilengkapi Fasum dan Fasos
BACA JUGA:Kedalaman Cuma 4 Meter, Alur Pelabuhan Pelindo Bengkulu Segera Dikeruk
Melalui sosialisasi ini, diharapkan semua partai politik, LO, serta bapaslon Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Rejang Lebong dapat menghadiri kegiatan tersebut.
Hal ini penting agar visi dan misi mereka dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
Eiis menjelaskan, sosialisasi penyusunan visi dan misi memiliki beberapa manfaat penting.
Pertama, ini memberikan kesempatan bagi bapaslon untuk memaparkan rencana pembangunan mereka kepada masyarakat secara transparan.
Masyarakat akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dilakukan oleh calon kepala daerah dalam membangun daerah mereka.
Kedua, sosialisasi ini membantu bapaslon untuk menyelaraskan visi dan misi mereka dengan RPJPD.
BACA JUGA:Aksi Mogok Kerja Karyawan PT Agra Sawitindo Berhenti, Ini Penjelasan Ketua PUK FSPPP-SPSI
BACA JUGA:Koalisi Pilwakot Bengkulu 9 Parpol Pecah, Benny-Suprianto, Dedy Black-Agi dan Dani-Suimi Mencuat
Dengan demikian, setiap calon diharapkan memiliki rencana yang realistis dan sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.