“Karena selain membantu masyarakat yang kurang mampu dengan dana tunai, dana tersebut juga digunakan untuk konsumsi oleh penerima dan artinya mendorong perputaran uang di daerah,” terangnya.
Namun, meskipun mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Provinsi Bengkulu, namun Dinas Sosial terus melakukan verifikasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.
Apalagi saat ini pemerintah desa sudah bisa melakukan verifikasi data penerima hingga pencoretan dan pengajuan nama baru langsung melalui Musyawarah desa.
“Terhitung Januari 2023 hingga Juni 2024, sudah ada 12.920 Kelaurga Penerima Manfaat (KPM) yang kita coret dari daftar penerima karena kondisinya masyarakatnya sudah mampu dan tidak layak lagi menerima bantuan sosial,” terangnya.
Bahkan saat ini Dinas Sosial juga masih melakukan penyisiran keluarga penerima bansos untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran.
Sehingga, besarnya dana bansos yang masuk ke Benkgulu Utara benar-benar diterima oleh masyarakat yang tidak mampu atau memenuhi kriteria.
“Kita optimis, dengan jumlah anggaranb yang besar tersebut, maka akan terus terjaid pengurangan jumlah masyarakat kurang mampu di Bengkulu Utara setiap tahunnya,” pungkas Agus.