“Sedangkan ada program yang memang kita nilai sangat penting sehingga juga kita perjuangkan dalam pembahasan RAPBD,” terangnya.
Belum lagi ada situasi-situasi yang memang mendesak sehingga harus diambil kebijakan pembangunan sesegera mungkin.
Terutama yang terkait dengan kebencanaan sehingga harus dilakukan penanganan segera terutama yang terkait dengan kebutuhan masyarakat terutama terkait dengan pertanian, infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya.
“Kondisi-kondisi tersebut harus kita ambil langkah cepat yang terkadang di luar program yang sudah disusun dalam Musrenbang. Sehingga harus dilakukan pembahasan panjang antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” terang Sonti.
BACA JUGA:Perkenalkan Produk Lokal Hingga Hingga Dorong Ekonomi
Setelah tuntas menyusun rencana program sebagai gambaran umum yang akan dituangkan dalam Rencana Nota kEuangan APBD Perubahan, pembahasan belum tuntas.
Masih ada pembahasan formal yang ditegaskannya tak hanya formalitas dalam pengalokasian anggaran.
“Setelah nota keuangan disampaikan dalam paripurna. Masih ada pembahasan antara komisi dengan OPD pembidangan. Dalam pembahasan tersebut berisi pembahasan program yang mendetail termasuk dampak atau hasil yang menjadi target program tersebut masuk dalam program pelaksanaan,” ujar Sonti.
BACA JUGA:Perkenalkan Produk Lokal Hingga Hingga Dorong Ekonomi
Sementara itu Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata, SE, M.AP menerangkan jika terbitnya nota keuangan APBD Perubahan tersebut merupakan kerja keras Pemkab dan DPRD.
Sehingga semua program yang ditelurkan dalam APBD Perubahan memang benar-benar sudah dirasakan penting untuk dilaksanakan menjelang akhir tahun 2023 ini.
“Karena memang anggaran kita sangat terbatas, maka dalam menentukan program harus dengan berbagai pembahasan penting dengan skala prioritas,” ujarnya.
Maka Ia juga meminta seluruh jajaran OPD untuk benar-benar harus bekerja keras menjalankan program yang sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan tersebut.
Sehingga tidak ada program yang sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan justru tidak dilaksanakan karena kelalaian di OPD.
“Justru pembangunan harus terus sesegera mungkin dilakukan sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dan pembangunan bisa terus berjalan,” pungkas Arie. (qia/adv)