BACA JUGA:Kebakaran di SPBU Kutau, Polisi Panggil Pemilik Mobil dan Management SPBU
Selain itu, pengawasan pekerjaan juga harus dilakukan ketat oleh OPD-OPD. Di samping DPRD juga akan melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD.
“Jangan sampai ada pekerjaan yang dikerjakan terburu-buru, yang akhirnya mengenyampingkan mutu pembangunan,” terangnya.
Masing-masing fraksi mengkritisi secara umum program masing-masing yang diajukan oleh OPD-OPD.
Hal ini tujuannya untuk memastikan program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa dilaksanakan dalam waktu singkat tersebut.
“Maka memang terkadang terjadi perdebatan antara DPRD dan Pemerintah. Namun tujuannya agar pembangunan benar-benar sesuai dengan target,” terangnya.
Ia juga menegaskan jika DPRD BU berkomitmen dalam mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Sehingga setiap pembangunan harus benar-benar merupakan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan pemerintah.
“Kita masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, sedangkan aspirasi pembangunan di masyarakat sangat besar. Sehingga DPRD akan mengawal sehingga kue pembangunan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA:Bawa Motor Sambil Ngobrol, Pelajar Tabrak Bus SAN, 1 Korban Patah Tulang
Ia memastikan DPRD BU sama sekali tidak menghambat pembahasan bahkan menginginkan pembahasan dilakukan dengan cepat sehingga pembangunan bisa cepat dirasakan masyarakat.
Namun DPRD juga tidak ingin pembahasan yang dilakukan tersebut menyalahi aturan sehingga memang banyak hal yang harus dipertimbangkan.
“Pembahasan bukan hanya harus tepat waktu, namun juga harus memenuhi persyaratan aturan yang sudah ditentukan,” terangnya.
Sekadar mengetahui DPRD BU terdapat tujuh fraksi yang masing-masing menyampaikan tanggapannya.
Tujuh fraksi tersebut masing-masing lima fraksi murni dan dua fraksi gabungan. (qia/adv)