KORANRB.ID – Penghentian sementara operasional kapal keruk pasir (dredger) MV. MSE 42 yang dioperasikan oleh PT Titan Wijaya lantaran permasalahan administratif.
Hal tersebut dikatakan Ketua Asosiasi Penambang Batu Bara (APBB) Bengkulu, Sutarman.
Ia menjelaskan, penghentian operasi kapal keruk pasir MV. MSE 42 bukan terkena pelanggaran hukum atau bahkan mencuri pasir.
Namun lantaran tersandung permasalahan administrasi terkait peraturan baru, yang membuat kapal dengan kapasitas 1.393 Gross Ton (GT) tersebut dihentikan.
BACA JUGA: Terkendala Material, Bantuan Perbaikan RTLH Terbengkalai Disperkimtan Kota Bengkulu Lakukan Hal Ini
BACA JUGA:FOLU Net Sink Diluncurkan November, Anggaran Capai Rp11 Miliar
Kapal keruk pasir MV. MSE 42 tersebut seharusnya berfungsi untuk memperlancar aktivitas di terminal khusus di Bengkulu Utara.
Sutarman menyebut kabar penyegelan kapal PT. Titan Wijaya karena menjual pasir ke Singapura tidaklah benar.
“Kapal keruk ini diberhentikan bukan karena ada pelanggaran hukum terkait pencurian pasir, melainkan semata-mata karena persoalan administratif yang belum dipenuhi,” beber Sutarman, Rabu, 23 Oktober 2024.
Penghentian operasi kapal keruk ini berkaitan dengan aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
BACA JUGA:Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Rindu Hati
BACA JUGA:Kejar Pembahasan APBD 2025, AKD Direncanakan Gunakan Tatib Lama, Sumardi: Jika Tidak Ada Larangan
Di mana aturan itu, menetapkan setiap pemanfaatan ruang di perairan pesisir harus memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat, namun PT. Titan Wijaya belum melengkapi itu.
Diketahui, peraturan baru itu memuat aturan setiap perusahaan yang menggunakan ruang laut untuk tujuan komersial memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per hektare lahan yang digunakan.
“Ini bukan soal pencurian pasir, tapi lebih kepada aturan administratif yang belum diselesaikan oleh PT. Titan,” beber Sutarman.