Dengan tidak adanya DAK, Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong harus mencari solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada.
BACA JUGA:4 Kecamatan Belum Berpartisipasi Kumpulkan Zakat di Baznas Rejang Lebong
BACA JUGA:2 Korban Lakalantas Meninggal Dunia, 743 Kendaraan Terjaring Razia Selama Operasi Zebra Nala
Ia menekankan bahwa tanpa adanya dana dari pusat, dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama bagi kelangsungan proyek-proyek pembangunan.
“Kami berharap agar usulan yang telah kami siapkan dapat diakomodir dalam APBD 2025, sehingga pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dapat tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur dapat terpenuhi,” kata Syamsul.
Selain mengajukan anggaran di APBD 2025, Dinas PUPR juga memperoleh tambahan dana sebesar Rp600 juta dalam APBD Perubahan 2024 yang dialokasikan untuk peningkatan jalan di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Curup Selatan.
Peningkatan kualitas jalan di desa ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan yang memadai, terutama untuk memperlancar akses dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Pada tahun anggaran 2024 ini, Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan 25 paket pekerjaan pembangunan dengan total pagu anggaran Rp45 miliar.
Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya yang tersebar di berbagai titik di Kabupaten Rejang Lebong.
Hingga saat ini, semua proyek yang dikerjakan pada tahun 2024 sudah berjalan sesuai jadwal dan pihak Dinas PUPR optimistis semua pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran.
"Kesuksesan dalam pelaksanaan proyek tahun 2024 menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Infrastruktur yang memadai bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas penunjang, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Jalan yang baik, misalnya, akan memperlancar mobilitas warga, mempermudah akses ke pasar dan layanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
"Dengan akses transportasi yang lebih baik, masyarakat desa juga akan lebih mudah menjangkau fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar yang berada di pusat-pusat kecamatan," beber Syamsul.
Selain itu, peningkatan dan pembangunan jembatan sangat penting, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses akibat sungai atau medan yang sulit.