Masing-masing OPD ini memiliki masalah pengelolaan keuangan yang berbeda.
BACA JUGA:Kasus Pidana Sepanjang 2024 Menurun, Narkoba Jadi Perhatian Serius Polres Bengkulu Selatan
BACA JUGA:Pasar Modal Sepanjang 2024 Tunjukkan Tren Positif, Perdagangan BEI Tahun 2024 Ditutup
"Ada yang terkait dengan pembayaran belanja pegawai, perjalanan dinas, serta pemeliharaan jalan. Beberapa OPD masih perlu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terkait hal-hal tersebut," jelas Gusti.
Ditegaskan Gusti, penyelesaian TGR ini sangat penting, karena merupakan bagian dari upaya Pemkab Rejang Lebong untuk memastikan bahwa semua penggunaan anggaran daerah telah dipertanggungjawabkan dengan baik.
Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini berpotensi mempengaruhi citra Pemkab serta mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan daerah ke depannya.
BACA JUGA:IKI Desember 2024 Ditopang Ekspansi 19 Subsektor
BACA JUGA:Simsalabim, Rambah Hutan Mukomuko jadi Perkebunan Kelapa Sawit
Selain itu, dalam menghadapi sisa TGR yang masih ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong terus melakukan pemantauan intensif. Pihaknya juga terus mengirimkan surat-surat kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka.
"Kita terus monitoring, khususnya ke OPD-OPD yang masih ada sisa itu sampai ujung tahun ini," ujar Gusti.
Gusti juga menyampaikan bahwa sejauh ini, OPD-OPD terkait sudah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan TGR yang ada.
Bahkan, beberapa OPD sudah mulai melakukan pelunasan sisa kewajiban mereka meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pihak Inspektorat terus bekerja sama dengan masing-masing OPD untuk memastikan seluruh TGR tahun 2023 dapat terselesaikan tepat waktu.
BACA JUGA:Terlupakan, PTM Kota Bengkulu Semakin Sepi Pengunjung
BACA JUGA: Setelah Diresmikan, Bus AKAP Wajib Beroperasi di Terminal Air Sebakul
Pemkab Rejang Lebong juga berharap agar sisa TGR yang belum selesai pada tahun 2023 dapat segera dilunasi dalam waktu dekat.
Penyelesaian ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.