ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Setelah sempat memanas dan terancam sanksi dari penundaan gaji Bupati dan Anggota DPRD dalam pembahasan APBD 2023 setahun lalu, sepertinya Pemkab dan DPRD Bengkulu Utara (BU) tidak mau mengulanginya.
Pasalnya, untuk APBD 2024 tahun depan DPRD BU sudah mengesahkan APBD sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Kemendagri yaitu 30 hari sebelum akhir masa tahun anggaran sebelumnya atau 30 November.
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Dorong Peran dan Pengawasan Masyarakat
Ketua DPRD Bu Sonti Bakara, SH menerangkan jika pengesahan tepat waktu ini sebagai bentuk konsistensi DPRD dalam mengikuti aturan jadwal pengesahan yang dilakukan pemerintah.
Ia mengakui jika dalam pembahasan APBD 2023 tahun lalu, pembahasan sempat alot hingga dibawa dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Bengkulu.
“Namun tahun ini kita mengesahkan APBD tepat waktu sesuai dengan aturan. Bahkan saat kita pengesahan masih banyak daerah di Bengkulu yang belum mengesahkan APBD,” terangnya.
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Bahas Raperda Perangkat Desa
Ia juga menerangkan jika Pemkab dan DPRD juga memiliki pemahaman yang sama jika APBD harus dilaksanakan awal tahun, sehingga masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaat dari program pemerintah.
Sehingga Ia meminta Pemkab BU juga konsisten dalam untuk mempersiapkan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan tersebut.
BACA JUGA: Bahas APBD, DPRD Bengkulu Utara Fokus Infrastruktur
Termasuk menindaklanjuti dengan pengajuan dokumen untuk memasuki tahapan verifikasi yang harus dilakukan oleh Gubernur.
“Karena verifikasi tersebut adalah tahapan akhir, jika memang ada perbaikan nantinya akan dibahas kembali antara Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD, red) dengan Badan Anggaran (Badan Anggaran, red) DPRD dan kita sampaikan lagi ke Gubernur sebelum dilaksanakan,” terangnya.
Selain itu, Ia juga menegaskan jika masing-masing OPD sudah memiliki gambaran terkait program-program yang akan dilaksanakan sepanjang 2024 mendatang.
BACA JUGA:Tahun Politik, DPRD BU Warning Netralitas
Sehingga seluruh OPD juga diminta segera membuat perencanaan terutama siapa saja pejabat yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).