KORANRB.ID – Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih on the track. Per September 2023, APBN surplus Rp 67,7 triliun.
”APBN sampai dengan September posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers, Rabu (25/10).
Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara senilai Rp 2.035,6 triliun yang lebih besar daripada belanja negara yang mencapai Rp 1.967,9 triliun. Surplus itu juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Saat itu, APBN mencatatkan surplus Rp 61,2 triliun atau 0,31 persen dari PDB.
BACA JUGA:Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Masih Kader PDIP, KIM Legowo
Dari sisi pendapatan negara, Ani –sapaan karib Sri Mulyani– menjelaskan, angka Rp 2.035,6 triliun tersebut tumbuh 3,1 persen atau setara dengan 82,6 persen dari target. Pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Dia memerinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.583 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan pajak Rp 1.387 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 195,6 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 451,6 triliun.
Secara umum, lanjut dia, total pertumbuhan pajak tahun ini sebesar 5,9 persen. Jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencatat pertumbuhan cukup tinggi, yakni 54,2 persen. Meski tak setinggi tahun lalu, Ani menyebut capaian itu lebih baik dari Juni–Agustus sebelumnya yang tercatat negatif.
BACA JUGA:Kucing-kucingan Gali Emas Hitam Desa Surau, Begini Aktivitas di Sana
Pada September 2023, pertumbuhan pajak sudah kembali positif. ”Yang harus kita lihat growth dari sisi penerimaan pajak ini memang akan ternormalisasi. Tumbuh 50 persen kan nggak mungkin terus-menerus. Jadi, kita lihat memang akan terjadi perlambatan pertumbuhan,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Dari sisi belanja negara, per September 2023 tercatat Rp 1.967 triliun atau 64,3 persen dari target. Realisasi itu tumbuh 2,8 persen secara tahunan. ”Pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja negara terjaga positif, namun perlu diwaspadai penurunan pertumbuhan pendapatan,” imbuhnya.
Belanja pusat tercatat Rp 1.396 triliun atau 62,2 persen dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu, belanja K/L mencapai Rp 669,6 triliun atau 66,9 persen dari pagu.
BACA JUGA:Kisah Kasih Mama Papa di Sekolah Mengarah Tersangka, Oknum Guru Mengaku Khilaf
Menkeu menyebutkan, realisasi belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.
Sementara itu, belanja non-K/L hingga Agustus 2023 terealisasi Rp 727,3 triliun atau baru 58,4 persen dari pagu. Belanja tersebut antara lain terdiri atas belanja perlindungan sosial, realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), pensiun, program kartu prakerja, subsidi pupuk, dan pembayaran bunga utang.
”Belanja pemerintah pusat manfaatnya langsung dinikmati masyarakat,” jelasnya.(dee/c6/fal)