JAKARTA, KORANRB.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi pelaksanaan debat cawapres pada Jumat (22/12) lalu. Dari dua kali debat Pilpres 2024 yang telah dihelat, KPU menilai secara keseluruhan berjalan dengan baik.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, debat berjalan dengan baik dan penuh suasana kekeluargaan antarcalon. Begitu juga antara tim dan pendukung pasangan calon terjalin keakraban.
Terkait format debat, menurut Hasyim, pihaknya akan tetap mempertahankan format yang sudah berjalan. Mulai penyampaian visi-misi, pertanyaan, tanya-jawab, hingga pernyataan penutup. Segmentasi juga masih sama dengan debat sebelumnya. ”Tampaknya akan kami pertahankan karena sejak awal memang disepakati demikian, termasuk durasi waktunya,” tuturnya.
BACA JUGA:Rp 582 M untuk Lansia, Rp 196 M Penyandang Disabilitas
Setelah ini, KPU akan menggelar rapat evaluasi dengan mengundang perwakilan semua paslon. Mereka bakal menyampaikan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan debat ketiga. KPU akan mendengar dan membahas semua masukan dari perwakilan paslon. ”Kami masih menunggu evaluasi nanti,” ucapnya.
Terkait aturan diperbolehkannya membawa catatan di panggung debat, Hasyim mengatakan, pihaknya juga akan menunggu rapat evaluasi. Setiap tim sukses tentu akan menyampaikan masukan terkait kertas catatan. Jadi, KPU belum bisa mengambil kesimpulan karena itu sangat berkaitan dengan paslon.
Soal pelaksanaan debat ketiga, Hasyim menyatakan, pihaknya sudah menentukan grup televisi yang akan menjadi penyelenggara. Setelah ini, bakal ada pembahasan lebih lanjut terkait tempat debat ketiga yang akan diikuti para capres. ”Akan kami bicarakan setelah dilakukan evaluasi debat kedua,” tandasnya.
BACA JUGA:Kurang Satu Bulan Lengkapi Berkas, Abai Calon PPPK Dianggap Mundur
Sementara itu, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti teknis debat kedua. Politikus PDIP itu mengatakan, KPU harus tegas dalam mengatur teknis debat. Misalnya, ketika kandidat berada di panggung. Calon harus statis di panggung dan tidak boleh bergerak ke kanan, kiri, atau maju. ”Tidak boleh intervensi panggung, ke kiri, kanan, atau maju,” katanya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara, Menteng, kemarin (23/12).
Jika calon dibiarkan melakukan intervensi panggung, lanjut dia, pada debat berikutnya akan terjadi gegeran. Untuk itulah, KPU harus tegas dan meminta calon menaati aturan. Menurut liaison officer (LO) yang mengikuti rapat di KPU, calon tidak boleh mengintervensi panggung. Karena itu, calon dari nomor urut 3 menaati aturan hasil rapat dengan KPU tersebut.
Selain itu, KPU harus tegas dalam tema debat. Para kandidat diminta mematuhi tema yang sudah ditetapkan sehingga tidak mengajukan pertanyaan di luar tema. Misalnya, soal carbon capture storage yang masuk tema debat berikutnya. Dengan demikian, tidak relevan ditanyakan dalam debat kedua.
Begitu juga pertanyaan yang dinilai menjebak dengan menggunakan singkatan. Aria mengatakan bahwa debat itu menjawab substansi, bukan menjawab singkatan. ”Debat itu menjawab substansi, bukan mengisi TTS. Jadi, harus ada ketegasan dari KPU dan moderator,” beber anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
Senada, Ketua Timnas Anies-Muhaimin Muhammad Syaugi menyayangkan pertanyaan menjebak yang disampaikan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Gibran melontarkan pertanyaan berisi singkatan SGIE yang memiliki kepanjangan state of the global Islamic economy.
BACA JUGA:Dilalap Api, 6 Unit Perumahan Karyawan Tambak Udang Ludes Terbakar
Menurut Syaugi, pertanyaan dengan singkatan seharusnya dihindari dan tidak perlu dilakukan lagi dalam arena debat. Dia berharap ke depan hal seperti itu bisa diperbaiki dan tidak terulang. ”Sehingga debat ini betul-betul menunjukkan kelas calon presiden dan wakil presiden,” ungkap mantan kepala Basarnas itu.