KORANRB.ID – Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Seluma dianggap lamban oleh DPRD seluma.
Sehingga Ketua DPRD Seluma mengingatkan Dinas Dukcapil Seluma agar meningkatkan produktivitasnya. Lantaran adanya masyarakat yang mengeluhkan lambannya proses kepengurusan perbaikan atau pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil.
Tidak hanya satu atau dua orang warga, namun sudah banyak yang mengeluhkan kinerja Dinas Dukcapil yang mereka nilai lamban.
Salah satu penyebab kinerja Dinas Dukcapil dianggap lamban karena ada yang mengaku menunggu proses pembuatan dokumen kependudukan hingga seharian, bahkan ada yang berhari-hari.
BACA JUGA:Terkait Limbah PT AIP, Penyidik Bakal Uji Lab Sungai Gasan
BACA JUGA:PKPU Pilkada 2024, KPU Tunggu Juklak dan Juknis
"Sudah banyak yang mengeluhkan, ada yang sudah menunggu seharian, bahkan ada juga yang harus dilanjutkan keesokan harinya. Itupun ternyata belum selesai," ungkap Nofi.
Nofi cukup menyayangkan lambannya kinerja Dinas Dukcapil sehingga hal ini terjadi.
Rata-rata warga di pelosok desa atau lokasi yang jauh ingin mengurus data kependudukan di Dinas Dukcapil. Jika pelayanannya lamban, sangat disayangkan biaya transportasi dan tenaga yang harus dikeluarkan. terlebih lagi harus mengulang datang di hari berikutnya.
Ada beragam alasan yang diterima warga, mulai dari gangguan jaringan/signal, gangguan listrik dan sebagainya sehingga Dinas Dukcapil tidak bisa mengurus keperluan warga.
BACA JUGA:Kuari Diduga Ilegal Beroperasi, APH Diminta Usut
BACA JUGA:Kuota LPG 3 Kg Kurang, Usul Tambah, Belum Pasti
"Kabupaten Seluma ini cukup luas, bayangkan jika ada warga dari jauh mengurus dokumen kependudukan. Namun harus menunggu waktu lama bahkan berhari-hari," jelas Nofi.
Atas hal ini, Nofi turut menyarankan agar Pemkab Seluma atau internal Dinas Dukcapil Seluma harus memiliki time keeper atau pengingat waktu untuk mengatur semua berkas agar diselesaikan tepat waktu.
Karena banyak laporan yang mengatakan ada banyak tumpukan dokumen yang belum terselesaikan di Dinas Dukcapil, dengan adanya hal ini warga merasa keperluannya diabaikan.