KOTA MANNA, KORANRB.ID - Tahun 2024 ini total Rp 11,7 miliar anggaran APBD Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) digelontorkan untuk pembangunan di Kecamatan Kedurang. Pembangian peruntukkannya, mulai dari penanganan Sungai, hingga jaringan irigasi.
Pada tahun 2024 ini, total APBD Kabupaten BS mencapai Rp 1,1 triliun. Dari jumlah itu, Rp 11,7 miliar digelontorkan untuk pembangunan fisik di Kecamatan Kedurang.
Diungkapkan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, SE, MM, APBD BS tahun 2024 tetap diarahkan ke pembangunan fisik. Salah satunya di Kecamatan Kedurang.
Pembangunan fisik di Kecamatan Kedurang diantaranya rekonstruksi jaringan irigasi di Desa Rantau Sialang. Rehabilitasi jaringan irigasi ini menyedot APBD BS tahun 2024 hingga Rp 4,7 miliar.
BACA JUGA: Samsat Sebut PNS di Kabupaten Ini Malas Bayar Pajak Kendaraan
Selain rekonstruksi jaringan irigasi tersebut, ada pembangunan lainnya di Kecamatan Kedurang. Adalah penanganan sungai Air Kedurang di Desa Suka Rami sebesar kurang lebih Rp 7 Miliar.
“Tentunya ini telah melalui kesepakatan tahun 2023 lalu, antara Pemkab Bengkulu Selatan dan DPRD Bengkulu Selatan,” kata Gusnan.
Dengan dana APBD sebesar itu menurut Gusnan belum terlalu memadai untuk pembangunan di Kecamatan Kedurang. Hanya saja APBD BS tidak mampu apabila harus menggelontorkan dana yang lebih besar.
Sebab, di Kabupaten BS masih ada sepuluh Kecamatan lainnya yang juga ingin mendapat pembangunan melalui APBD tahun 2024.
BACA JUGA: Kuari Diduga Ilegal Beroperasi, APH Diminta Usut
“Mudah-mudahan dapat membantu masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Sungai menjadi fokus utama pemerintah Bengkulu Selatan tahun ini,” tambah Gusnan.
Disamping dana APBD BS tahun 2024 itu, Kecamatan Kedurang juga kebagian dana Rp 20 Miliar untuk pembangunanan jalan di wilayah BS yang difasilitasi Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD BS Barli Halim, SE mengungkapkan, pembangunan Kabupaten BS tahun 2024 harus tetap merata. Bukan hanya soal pembangunan fisik namun juga sumber daya manusia, ekonomi dan kesehatan lainnya.
BACA JUGA:Hingga Februari Stok Blangko E-KTP Masih Aman
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan BS ini, saat ini Pemkab BS belum melakukan pembangunan secara merata. Meskipun diakuinya anggota DPRD ikut terlibat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.