“Dari PKPU saja sudah melanggar belum aturan lain, jadi pelanggaran netralitas ini sangat banyak regulasi yang mengatur,” ungkap Ahmad.
BACA JUGA:Pemilu 2024 Bersih dari APK Parpol, Bawaslu Sebutkan Waktunya
BACA JUGA: Koordinator Sekretariat Bawaslu Mukomuko Diisi ASN Provinsi, Begini Penjelasannya
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat menerangkan, sebelumnya Bawaslu Kota Bengkulu juga memanggil tiga oknum ASN diduga yang menyebarkan bahan kampanye tersebut di Dinkes Kota Bengkulu.
Motif pemanggilan tersebut, selain sebagai tahapan pemerosesan juga untuk meminta informasi yang dibutuhkan Bawaslu Kota Bengkulu nantinya.
Adapun ASN yang dipanggil merupakan yang diduga terlibat dalam distribusi bahan kampanye yang melanggar aturan.
“Kita panggil tiga ASN yang diduga membagikan dan menerima bahan kampanye, yang diduga juga dilakukan di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu,” sampai Rahmat Hidayat.
BACA JUGA:Terkait Kampanye Capres Prabowo, Bawaslu Kota Bengkulu Serahkan Rekomendasi ke KPAI
BACA JUGA:Depan RSP Rusak Berat Karena Truk Batu Bara, Begini Upaya Pemkab
Rahmat menjelaskan, pemanggilan kembali atas dugaan tersebut sebagai tindak lanjut dari temuan Bawaslu terkait aktivitas membagikan bahan kampanye caleg. ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan mereka dalam pembagian bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan pemilu.
“Kita meminta klarifikasi, itu tujuan pemanggilan yang dilakukan dari dugaan ASN yang membagikan bahan kampanye tersebut,” ucap Rahmat.
Rahmat menerangkan, pemanggilan tersebut setelah Bawaslu Kota Bengkulu telah mengangkat dugaan pelanggaran tersebut menjadi sebuah temuan.
Bawaslu Kota Bengkulu akan memperoses dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan tahapan penanganan pelanggaran.
BACA JUGA:Pemberi dan Penerima Uang Caleg Bisa Dipenjara, Bawaslu Ingatkan Peserta Pemilu
BACA JUGA:Bawaslu Panggil 3 ASN Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ini Kasusnya
"Kami mengambil langkah ini sesuai dengan tanggung jawab kami untuk memastikan integritas pemilu. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku."