"Kita koordinasikan dan diskusikan dengan perangkat daerah dulu pastinya. Seperti apa solusinya, karena pemberian jaminan kesehatan untuk panitia pemilu itukan berkaitan dengan ketersediaan anggaran," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko Dr Abdiyanto SH, M.Si
Sekda menambahkan, data nama yang diajukan KPU Mukomuko sebanyak 4.095 panitia pemilu akan dilakukan validasi terlebih dahulu. Karena tidak seluruhnya KPPS itu belum menjadi anggota BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:Kajian Risiko Bencana Fokus Pemkab Mukomuko Tahun ini
"Dari data KPU itu, kami pastikan dulu berapa orang yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan yang belum. Setelah itu baru kami diskusikan solusinya seperti apa bagi yang belum menjadi peserta," ujar Sekda.
Setelah dilakukan validasi, dan data pasti sudah didapatkan, akan dibahas dalam rapat lintas sektor melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Deny Setiabudi, sebelumnya mengatakan, sebanyak 4.095 anggota KPPS atau panitia pemilu di Mukomuko diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Terkait jaminan kesehatan bagi anggota KPPS itu akan dibahas dengan pihak BPJS kesehatan. Dimana jaminan kesehatan yang diberikan kepada panitia pemilu nantinya ini sampai selesai Pemilu 2024.
"Jaminan kesehatan tersebut tidak hanya untuk anggota KPPS saja, tetapi juga seluruh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Untuk nama telah kami ajukan kepada pemerintah daerah," sampainya.
Sebab jaminan Kesehatan untuk panitia pemilu ini dirasa sangat penting berkaitan dengan kesehatam pihak yang terlibat.
Tentu jika semua mendapat jaminan kesehatan, bisa mendapatkan pengobatan gratis jika terjadi sesuatu.
BACA JUGA:Pembatasan BBM Subsidi bagi Kendaraan Nunggak Pajak Belum Berlaku, Begini Penjelasannya
"Kalau teknis akan kami bicarakan lagi yang jelas semua penyelenggara Pemilu 2024 memiliki jaminan kesehatan," tandasnya.
Tidak hanya KPU menekankan jaminan kesehatan panita pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko juga sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Meminta dilakukan skrining atau mengidentifikasi penyakit yang diderita oleh petugas pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Dengan jumlah sebanyak 585 orang yang akan ditempatkan di 585 TPS yang tersebar di 148 desa dan tiga kelurahan.
"Seluruh pengawas TPS ini telah diskrining kesehatannya untuk memastikan kesehatannya dan antisipasi ketika mereka dalam hal melaksanakan tugas,’’ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Teguh Wibowo.
BACA JUGA:Dosen Bagi Bahan Kampanye di Kampus, Bawaslu Kota Bengkulu Temui Rektor