"Jadi kami minta kepada warga yang menduduki lahan Pemprov agar membongkar sendiri lahan
Yang mereka duduki karena nanti juga akan dibongkar dan kami akan segera membangun Proyek Strategis," harap gubernur.
Selain itu, Rohidin juga menambahkan, dari total 1 hektare lahan yang akan dibangun Proyek Strategis Nasional tersebut nantinya Pemprov juga akan membangun akses jalan warga menuju ke Perumnas yang ada di sekitar lahan.
"Terus kedua akses jalan warga, nanti di desain pemanfaatan nanti bisa digunakan.
Saya sarankan minimum 3 meter lahan dimanfaakan secara representatif." Sampai Gubernur.
"Saya sudah bertemu langsung pak RT dan Pak RW, masyarakat jangan khawatir terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional ini," tambah Gubernur.
Di sisi lain Kasi Monev SPAM Kobema PUPR Provinsi Bengkulu, Leni Apriani menyatakan, ada beberapa sektor yang terlibat dalam rencana pembangunan Off - Take Reservoir SPAM Regional Benteng tahun ini.
"Sektor Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Sumber Daya Air, dari Pemprov, APBD Benteng, Seluma, dan Kota Bengkulu itu yang terlibat target kita bulan Agustus proyek ini selesai," tutup Leni.
Diberitakan sebelumnya, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema (Bengkulu Tengah - Kota Bengkulu - Seluma) tahun ini tuntas.
Ditargetkan, pendistribusian air bersih sudah bisa dilakukan ke 38.00 rumah pelanggan. Rumah yang akan dilayani ini ada di 3 daerah. Yakni di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma, akhir tahun ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si mengatakan dengan terbangunnya SPAM Regional tersebut diperkirakan mampu melayani pendistribusian air bersih kepada 38.000 sambungan rumah di 3 daerah.
Menurutnya, Keberadaan Bendung Kobema yang akan diikuti pembangunan SPAM Regional Kobema merupakan proyek strategis yang sangat baik untuk mengantisipasi perkembangan Bengkulu ke depannya.
"Untuk diketahui pembangunan SPAM Regional Kobema melibatkan pemerintah daerah dengan MoU yang ditandatangani pada 2017 lalu,” katanya.
MoU ini antara Pemerintah Pusat melalui Balai Cipta Karya juga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII Palembang dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemkab Seluma.