Bambang menyebutkan secara garis besar perhelatan demokrasi di Kota Bengkulu aman terkendali.
Pihaknya bersama Bawaslu Kota Bengkulu dan unsur terkait lainya juga terus memantau pelaksana Pemilu.
"Kita akan pantau terus secara berkala, bersama semua elemen yang terlibat, semoga prosesnya semua berjalan lancar termasuk proses penghitungan suara yang saat ini sedang berlangsung,” terangnya.
Bambang juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusifitas di tengah masyarakat.
Dan ikut menyukseskan serta menerima hasil Pemilu di Kota Bengkulu memiliki 985 TPS yang tersebar di 9 Kecamatan.
"Kita imbau masyarakat untuk jangan ricuh, dan menerima hasil dari pemilu ini, baik Pilpres maupun Pileg," imbau Bambang.
Sementara itu, sebelumnya Kordinator Divisi Pengawasan dan Pengendalian Sengketa (Kordiv PPPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri, mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 331 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut.
Menurut Ahmad, indikator rawan tersebut terkait dengan DPT yang tidak memenuhi syarat. Seperti DPT yang ternyata telah meninggal dunia.
Kemudian DPT yang alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian.
Kemudian DPT yang alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan kepolisian.
"Hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa terdapat 331 TPS di Kota Bengkulu yang memiliki indikasi rawan.
Dengan mayoritas terkait DPT yang tidak memenuhi syarat. Hal ini melibatkan DPT yang seharusnya sudah tidak aktif karena meninggal dunia.
Serta DPT yang telah beralih status menjadi ASN, TNI, dan Polisi," ujar Ahmad.
Bawaslu Kota Bengkulu telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dan memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan transparan dan adil.
"Kami telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait untuk segera mengidentifikasi dan mengoreksi DPT yang tidak memenuhi syarat.