BENGKULU, KORANRB.ID - Salah satu upayadalam mengoptimalkan sektor pertanian di wilayah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta turut serta menjadi kelancaran irigasi.
Seperti diketahui, hasil survei Pusat Informasi Harga Pangan (PIHP) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), harga beras di wilayah Provinsi Bengkulu. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilisnya awal tahun lalu, komuditi beras menjadi penyumbang inflasi terbesar di Provinsi Bengkulu. Menyoroti hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali meminta kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi infrastruktur jaringan irigasi di Provinsi Bengkulu. BACA JUGA:Penyebab Bandara Mukomuko Hampir Dua Bulan Belum Layani Penerbangan Sebab untuk mendapatkan hasil panen yang memadai, salah satu yang dapat mempengaruhinya yakni jaringan irigasi. "Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi kedepannya," kata Tantawi. Menurutnya, perlu dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur irigasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam upaya mengantisipasi atau mencegah kerusakan jaringn irigasi di Provinsi Bengkulu "Tentu ini perlu dilakukan demi mencegah kerusakan yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang," ungkapnya. BACA JUGA:Pastikan Tidak Ada Politik Identitas saat Pemilu, Ini Fasilitasi Caleg Stres di Mukomuko Selain itu, dirinya juga meminta agar pemerintah daerah dapat melakukan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang ada sebagai upaya mencegah kerusakan terjadi. "Jadi tidak hanya responsif terhadap masalah yang muncul. Pemda dapat proaktif untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi," ujarnya. Menurut Tantawi, hal tersbeutlah yang perlu dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Yang akhirnya mendukung ketahanan pangan daerah pula. "Kita harap, pemda juga dapat melakukan kerjasama dan bersinergi dengan semua stakeholder terkait, dalam upaya menjaga dan meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi, guna meningkatkan hasil pertanian daerah yang berkelanjutan," demikian Tantawi. BACA JUGA:Cetak Tenaga Las Kompeten, Topang Kemajuan Industri Otomotif Sementara itu, Pemprov Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu akan memfokuskan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun ini pada 3 item pengerjaan. Salah satu yang akan difokuskan yakni jaringan origasi. "Di tahun ini kita akan memfokuskan 3 pengerjaan. Salah satunya irigasi. Karena itu hal yang cukup krusial pula," ungkap Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si. Pengerjaan irigasi nantinya akan difokuskan di tiga daerah juga yakni di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong yang diperuntukan bagi perbaikan jaringan irigasi masyarakat. BACA JUGA:Pastikan Tidak Ada Politik Identitas saat Pemilu, Ini Fasilitasi Caleg Stres di Mukomuko ''DAK untuk tahun 2024 kisaran dana total baik Irigasi, Jalan maupun penyediaan air minum itu lebih dari Rp 100 miliar,'' ujar Tejo. Sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, PUPR Provinsi Bengkulu sudh menuntaskan perbaikan di 6 titik irigasi dalam APBD 2023. Serta 1 lagi dikerjakan melalui APBD Perubahan 2023. "Di APBDP hanya satu paket di kabupaten Bengkulu Utara dan ini sudah proses lelang, kalau yang lainnya kondisinya sudah 100 persen. Ini sesuai intruksi pak gubernur memang dipercepat dari target Desember di bulan ini rencana 100 persen semua," kata Tejo Suroso. Adapun 6 titik rehab irigasi yang telah diperbaiki, yakni irigasi di Air Santan di Lebong, Air Palik Bengkulu Utara, Air Hitam di Bengkulu Tengah, dan air Musi Kejalo Rejang Lebong serta irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan di Kepahiang. BACA JUGA:Cetak Tenaga Las Kompeten, Topang Kemajuan Industri Otomotif Tejo menambahkan, perbaikan irigasi ini dipercepat selain sesuai dengan intruksi gubernur juga lantaran memang kegiatan lelang yang dilakukan sebelumnya memang dipercepat. "Di Desember ini semuanya sudah 100 persen, terutama untuk dana DAK yang memang kita tenderkan sejak awal tahun. Dari kontrak yang rata-rata 8 bulan di 5 bulan sudah selesai, mungkin karena musim kering dan kita juga sudah memberitahukan kepada para petani," tutup Tejo. (*)
Kategori :