Kedua, terkait banyaknya kejadian di lapangan selama proses Pemilu 2024, termasuk pada hari pemungutan suara. Mulai kecurangan sampai pengerahan aparatur.
Masalah itu tentu harus diselidiki secara mendalam.
Menurut Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD dalam pemilihan umum presiden, cara melakukan klarifikasi dan penyelidikan yang paling bagus adalah melalui hak angket DPR.
”Hak konstitusi dari DPR untuk menyelidiki.
BACA JUGA:Akhir Sebuah Awal ; Memoar 75 Hari Si Kerudung Putih Oleh : Zelig Ilham Hamka
Hak angket bisa digunakan dan itu fair.
Jadi, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi,” tutur Ganjar.
Ganjar mengungkapkan, para tokoh seperti juga Jimly Asshiddiqie berhak bicara mengenai hak angket terkait kecurangan pemilu.
Namun, jangan sampai menilai bahwa apa yang disampaikan para petinggi partai pengusung paslon 03 dan paslon 01 sebagai gertakan.
BACA JUGA:Resmi Diumumkan IESF, Ini 5 Game Esports yang Akan Bertanding di WEC 2024 Riyadh Arab Saudi
Ganjar menegaskan, usulan hak angket yang disampaikannya merupakan keputusan PDI Perjuangan dan hal itu melalui proses yang serius.
Hal itu, lanjut dia, telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan diketahui Ketua DPR Puan Maharani yang juga kader PDI Perjuangan.
”Kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket.
Kalau Sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya,” ujar Ganjar.
BACA JUGA:Jelang Ramadan 2024, Simak Niat dan Doa Buka Puasa, Niat Salat Tarawih dan Witir
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu membenarkan bahwa fraksinya di parlemen solid mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.